‎Menggiurkan, Praktik Jual Beli Jabatan di Nganjuk

0
263
Kasus jual beli jabatan, KPK menetapkan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Ibnu Hajar, dan Suwandi sebagai penerima. Sementara Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk Mokhammad Bisri dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harjanto ditetapkan sebagai pemberi.

Nusantara.news, Nganjuk – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai sekarang masih ‘bergentayangan’ di Nganjuk, Jawa Timur. Tidak sebatas berhenti di urusan suap menyuap Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman. Melainkan, KPK ingin membongkar praktik-praktik jual beli jabatan yang selama ini sudah mengakar di sejumlah daerah, utamanya Nganjuk.

Perekrutan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Nganjuk, rupanya sudah berlangsung lama terjadi. Paling menyedihkan, kasus jual beli jabatan terjadi justru di lingkungan pendidikan.

Setidaknya ada 15 lokasi yang digeledah KPK, di antaranya rumah milik lima tersangka, yaitu Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman; Kepala Sekolah SMPN 2 Ngronggot Suwandi; Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Nganjuk Ibnu Hajar; Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Mokhammad Bisri; dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Hariyanto.

Tim Penyidik KPK juga menggeledah dua kantor dinas di lingkungan Pemkab Nganjuk, yakni kantor Dinas Lingkungan Hidup dan kantor Dinas Pendidikan. Bahkan, tim penyidik KPK juga menggeledah rumah milik delapan orang saksi yang terkait kasus ini.

Dari serangkaian penggeledahan, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga ada kaitan dengan perkara ini. Dalam mengusut kasus ini, KPK juga mendalami sumber uang suap yang diterima Taufiqurrahman. Uang suap itu dikumpulkan oleh Suwandi dan Ibnu Hajar dari para PNS di Nganjuk.

Sejauh ini, penyidik KPK telah memeriksa sekitar 10 orang sejak Sabtu (27/10/2017) hingga hari ini di ‎Polres Nganjuk. Kesepuluh saksi yang diperiksa itu berasal dari unsur PNS sejumlah dinas di Nganjuk seperti Dinas pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.

KPK menduga, praktik jual beli jabatan ini sudah diterapkan Bupati Nganjuk selama dia menjabat dua periode sejak 2008 sampai hari ini. Ada banyak indikasi praktik jual beli ini begitu mudah ditemui di lingkungan Pemkab Nganjuk.

Penerimaan-penerimaan uang yang dilakukan Taufiqurrahman diduga dilakukan lewat orang kepercayaannya. Orang nomor satu di Kabupaten Nganjuk itu kerap meminta uang kepada pegawai, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam praktik jual beli jabatan, seorang kepala daerah tentu tidak sendirian, dan tidak mungkin juga dia langsung menemui jajaran di bawahnya. Pastilah ada orang kepercayaan yang bertugas sebagai pelaksana di lapangan. Nah, orang-orang inilah yang kemudian meminta uang kepada pegawai dan kepala SKPD bila ada rekrutmen, rotasi, pengangkatan atau alih status di daerah tersebut.

Taufiqurrahman dicokok KPK pada Rabu (25/10/2017) lalu, bersama 19 orang lainnya. Di antara yang ditangkap ada istri Taufiqurrahman, Ita Triwibawati yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) ini, Taufiqurrahman diduga menerima Rp298,02 juta.

Berdasarkan hasil penyidikan KPK, uang sebesar itu digunakan untuk keperluan Taufiqurrahman bersama sang istri selama berada Jakarta untuk menghadiri rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, sehari sebelum dicokok tim KPK.

Baca juga: Jokowi Bahas Perpres Anti-OTT, Anak Buah Malah Kena OTT

Saat OTT, diketahui Ita juga sempat diamankan‎. Beruntung dia dilepaskan karena penyidik tidak punya bukti yang cukup untuk menjeratnya. Namun demikian, sejak OTT KPK mulai mensinyalir pemberian uang tersebut bukan sekali saja terjadi. Melainkan sudah berulang kali. Tidak hanya hari itu, bahkan ada yang setor hingga Rp300 atau Rp50 juta, apakah itu dari kantong pribadi atau dari anggaran dinas? Yang jelas KPK tidak akan berhenti sampai di situ saja.

Pasang Tarif untuk Tiap Jabatan

Sejauh ini KPK telah melakukan penelusuran atas dugaan praktik jual beli jabatan. Selain Jawa Timur, sebanyak 10 daerah di Indonesia juga terindikasi melakukan praktik jual beli jabatan ASN. Ini tentu menjadi warning bagi daerah-daerah yang masih menjalankan tradisi haram tersebut.

10 daerah yang dibidik KPK karena terindikasi melakukan praktik jual beli jabatan di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Papua Barat.

Kasus jual beli jabatan ini mencuat sejak KPK menangkap Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Hartini, dalam sebuah OTT. Saat itu KPK menyita Rp 80 juta dari rumah pribadi Sri, serta dua miliar rupiah, 5.700 dollar AS, dan 2.035 dollar Singapura dari rumah dinas Sri. Dalam penggeledahan di rumah dinas Sri, KPK menyita uang tiga miliar rupiah dari kamar anak Sri, Andi Purnomo, dan Rp 200 juta rupiah dari kamar Sri. Uang-uang tersebut diduga hasil dari jual-beli jabatan.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan pihaknya mendapatkan banyak laporan terkait maraknya jual-beli jabatan di pemerintah daerah. Yang membuatnya miris, laporan tersebut diterima dari hampir seluruh daerah di Indonesia.

“Setelah kejadian itu (OTT Bupati Klaten), banyak laporan dari daerah lain. Jadi kesimpulan saya, kasus jual-beli jabatan tidak hanya terjadi di Klaten, tapi juga di daerah lain. Bahwa berdasarkan informasi yang saya terima hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia,” paparnya.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, lanjut Alex, seorang ASN berani membayar ratusan juta rupiah untuk menjadi Kepala Dinas (Kadis).

“Ini sangat berbahaya karena dapat dipastikan setelah ASN itu mendapat posisi yang diinginkan, mereka melakukan korupsi untuk mengembalikan ‘modalnya’,” katanya.

Dia mengakui praktik jual beli jabatan di Indonesia sudah menjadi semacam lingkaran setan.

Itu terjadi di hampir semua jenjang. Karena itu, kata dia, KPK memperketat pengawasan dan memonitor pengisian dan mutasi jabatan di pemerintah daerah (Pemda), selain perencanaan dan penggunaan APBD.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengaku sangat prihatin dengan kasus yang menyeret Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman. Ini lantaran sang bupati melakukan korupsi jual beli jabatan, utamanya di lingkungan pendidikan. Di mana untuk mengisi posisi Kepala Sekolah Dasar, SMP, hingga SMA ‎diharuskan memberikan uang pada bupati.

KPK menduga, Taufiqurrahman menerima uang jual beli jabatan itu lewat orang kepercayaannya yakni Kepala SMP 3 Ngronggot Nganjuk Suwandi (SUW). Taufiqurrahman akan menghubungi Suwandi ketika membutuhkan uang untuk keperluannya.

Praktik jual beli jabatan oleh Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman, sudah berlangsung lama sejak dia menjabat dua periode sejak 2008 sampai hari ini. KPK menduga praktik tersebut dilakukan lewat orang kepercayaannya.

Dalam kasus Taufiqurrahman, yang bersangkutan secara jelas memasang tarif kepada PNS di lingkungan Pemkab Nganjuk bila ingin mengisi posisi tertentu. Tarif yang dipatok untuk posisi kepala daerah dan seorang kepala sekolah berbeda satu sama lain. Tentunya, harga per wilayahnya beda-beda. Untuk SD, seperti dilaporkan KPK, ada yang dipatok Rp25-Rp10 Juta. SMP sudah barang tentu akan lebih besar lagi begitu juga Kadis. Tapi tidak ada harga tetap.

“Pengumpulan uang ini dilakukan oleh SUW, orang kepercayaan pihak bupati. Biasanya kalau butuh, langsung hubungi beliau,” kata Basaria.

Taufiqurrahman diduga menerima Rp298,02 juta, masing-masing dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Nganjuk Ibnu Hajar Rp149,12 juta dan dari Suwandi Rp148,9 juta.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Taufiqurrahman, Ibnu Hajar, dan Suwandi sebagai penerima. Sementara Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk Mokhammad Bisri dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harjanto ditetapkan sebagai pemberi. Sedangkan 15 orang lainnya yang turut ditangkap dalam OTT, masih berstatus saksi.

Lelang Jabatan Menutup Celah Jual Beli?

Praktik jual beli jabatan ASN di lingkungan pemerintah daerah membuktikan lemahnya birokrasi. Sehingga kepala daerah yang memegang kunci mutasi jabatan menjadi sangat rentan terlibat dalam perbuatan koruptif. Para ASN ini dipaksa beli jabatan supaya posisi aman, tidak dimutasi, atau tidak non-job. Ini salah satu modus dan jadi awal korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, selama 2004 hingga 2016, para pegawai dalam struktur birokrasi menempati urutan pertama sebagai pelaku korupsi, disusul anggota DPRD, DPR, dan kepala daerah.

Sementara itu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat, selama 2016 pihaknya menerima 278 aduan tentang pegawai di struktur birokrasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 136 pengaduan menyangkut sistem pemilihan dan pelaksanaan para pegawai di struktur birokrasi. Ada pula 35 aduan lain tentang pelanggaran kode etik pelaku, termasuk soal jual beli jabatan. Adapun uang hasil jual beli jabatan yang pernah terjadi di sejumlah institusi di Indonesia selama 2016, jika ditotal diperkirakan Rp35 triliun.

Peneliti ICW Ade Irawan mengatakan, akibat praktik jual beli jabatan ini, membuat para ASN tak lagi berorientasi melayani masyarakat namun pada oknum pejabat. Padahal dalam struktur birokrasi, peran mereka sebagai eksekutor program pemerintah sangat vital.

Tak hanya soal jual beli jabatan, modus lain seperti pemerasan, manipulasi tender, hingga membuat proyek fiktif, kerap menjadi celah para pejabat di lingkungan daerah untuk melakukan praktik korupsi.

“Dalam temuan kami, banyak proposal kegiatan fiktif yang digunakan untuk biaya hotel, tiket pesawat, dan sebagainya,” kata Ade.

Praktik korupsi di struktur birokrasi, lanjut Ade, juga terjadi lantaran ada tekanan langsung dari kepala daerah, legislatif, maupun pejabat tinggi lain.

Komisioner KASN Waluyo berkata, pihaknya selama ini kesulitan mengungkap kasus jual beli jabatan. Pasalnya, pihak pemberi maupun penerima secara kompak tidak akan melapor.

Banyak pula ASN yang bercerita soal praktik tersebut. Namun, ketika mereka diminta menjadi saksi banyak yang menolak. Alasannya, mereka takut kalau jabatan terancam. Kesulitan KASN mengungkap praktik jual beli jabatan lantaran mereka membutuhkan bukti formal untuk memberhentikan seseorang dari jabatannya.

Jadi, KASN tidak hanya mengawasi. Tapi juga mengklarifikasi jika memang ada indikasi pelanggaran. Namun, tetap saja hal itu sulit untuk dibuktikan secara formal. Padahal, jika ada ASN yang terbukti melanggar, KASN bisa saja membatalkan kenaikan jabatan atau memecat mereka.

KASN selama ini sudah berusaha untuk mencegah praktik jual beli jabatan ini. Salah satu caranya adalah dengan proses seleksi yang ketat. Pertama, sebelum seleksi mereka mengevaluasi calon penerima jabatan. Kemudian, KASN juga langsung memantau proses seleksi. Setelah seleksi selesai, KASN kembali mengaudit. Jika dinilai tidak melanggar maka si penerima jabatan akan dilantik. Tapi kalau di belakang ternyata ‘jualan’, itu yang KASN tidak tahu.

Sebenarnya proses seleksi dan lelang jabatan telah diatur dalam Undang-Undang ASN. Dengan adanya lelang jabatan, maka ini akan memantik kompetisi yang sehat di antara ASN secara baik.

Maraknya kasus jual beli jabatan karena memang minimnya instansi yang menyelenggarakan seleksi jabatan dengan terbuka. Padahal seleksi terbuka justru mencegah jual beli jabatan. Dari 34 kementerian, 39 lembaga pemerintah nonkementerian, 78 lembaga nonstruktural, 34 pemerintah provinsi, dan 508 pemerintah kabupaten/kota, 57% di antaranya belum melakukan seleksi jabatan secara terbuka. Dari 43% yang telah melakukan seleksi terbuka pun berbeda kualitasnya. Meski seleksi terbuka sudah ada yang bagus, namun ada pula yang masih memiliki rapor merah.

Ya, celah-celah itu memang masih ada, karena kepala daerah tetap dapat mengendalikan dengan menunjuk orang-orang tertentu. Untuk itu, sistem seleksi tidak harus dilakukan oleh KASN, tapi juga melibatkan masyarakat dan aparat pemerintahan untuk memperkuat pengawasan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here