1.162 Badan Usaha di Kabupaten Malang Tunggak Iuran BPJS Kesehatan

0
123
Ilustrasi BPJS (Sumber: Elshinta)

Nusantara.news, Kabupaten Malang – Ratusan Badan Usaha  (BU) atau perusahaan di wilayah kerja BPJS Kesehatan Malang menunggak pembayaran iuran kepesertaan. Hal ini membuat layanan Jaminan Kesehatan (JKN) para pekerja terancam tidak diasuransikan, dan kartu BPJS Kesehatan karyawan tidak berfungsi.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Hendry Wahjuni, mengungkapkan, berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Cabang Malang, hingga Maret 2017, jumlah tunggakan dari perusahaan mencapai Rp6,062 miliar. Angka ini berasal dari tunggakan 1.162 BU. “Tunggakan cukup besar,” bebernya

Ia menjelaskan, tunggakan ini akan menimbulkan ketimpangan antara jumlah klaim dan iuran yang masuk. Ia menambahkan pada 2016 klaim BPJS Kesehatan di Malang mencapai Rp1,2 triliun, sementara iuran yang masuk hanya Rp500 miliar.

Terhitung sejak Januari sampai Maret 2017, realisasi iuran yang masuk hanya mencapai Rp106 miliar atau 20 persen dari target Rp529 miliar.

“Sekarang kami genjot jumlah kepesertaan dan iuran yang masuk. Apabila tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, maka layanan jaminan kesehatan yang diberikan juga akan kurang maksimal,” kata Hendry.

Hendry menegaskan, badan usaha yang menunggak pembayaran iuran, dipastikan tidak mendapatkan layanan ketika pesertanya hendak memakai layanan BPJS Kesehatan, atau BPJS Kesehatan mereka tidak berfungsi.

Menjawab pertanyaan, Hendry mengatakan, perusahaan yang menunggak iuran itu paling banyak berasal dari Kabupaten Malang. “Alasan yang kami himpun kenapa menunggak, antara lain dijawab karena betul-betul tidak mampu,” ungkap Hendry.

Pihaknya menghimbau perusahaan yang menunggak untuk segera melunasi tagihan iuran layanan kesehatan tersebut. “Untuk keamanan dan menjaga kesehatan bersama, saya berharap para peserta segera melunasi tagihan iuran,” pintanya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here