“11 Naga” Pemburu Rente Impor Gula Harus Distop

1
119
Impor gula permainan dari mafia gula terus berlanjut, membuat petani tebu menderita karena serbuan gula impor.

Nusantara.news, Surabaya – Ada yang menarik dari pernyataan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri soal impor gula. Mega menyinggung posisi impor gula, sebenarnya masalah tersebut berasal dari keberpihakan saja. Kalau masyarakat dan pemerintah gotong royong dalam membangun ekonomi, persoalan di atas akan segera diselesaikan.

“Keberpihakan kita itu sebenarnya ke mana? Hanya mau ambil untung dari sisi impor? Boleh, tapi kan belum tentu semua orang setuju. Saya lihat tidak komprehensifnya mengelola keekonomian kita ini, perlukah kita mengimpor? Saya berbicara membumi saja, saya bukannya anti-impor, tapi kalau dari sisi raw material-nya sampai dibuat seharusnya kita bisa, lalu apa gunanya kita impor,” tuturnya.

Terlepas dari itu, kebijakan impor gula saat ini terlalu menyakitkan bagi para petani. Di satu sisi memang sangat menggiurkan, tapi itu hanya menguntungkan para pemburu rente. Buktinya, sampai detik ini tidak ada penindakan dari pemerintah. Rakyat dan petani makin dirugikan. Industri gula nasional merugi. Sementara pembangunan industri gula rafinasi secara besar-besaran yang dimulai pada 2008 lalu, lambat laun mulai mengancam kalangan petani tebu. Sederhananya, pemerintah harus berani membentuk tim pemburu rente. Mafia-mafia itu harus diberikan penindakan pidana ekonomi. Hukumannya penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Kenyataannya, pembelian gula tani di musim giling 2017 masih menemui jalan buntu. Padahal para petani selalu mendesak pemerintah untuk menghentikan peredaran gula kristal putih. Sehingga ada kesempatan bagi gula petani untuk bisa masuk di pasaran.

Saat ini stok gula di pasar penuh dengan gula kristal putih yang merupakan gula sisa impor yang telah dilakukan oleh pemerintah. Ruang bagi gula petani lokal sulit untuk bisa masuk.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Nur Khabsyin mengatakan, peredaran gula kristal putih harus dihentikan sampai akhir Desember 2017. “Ya, biar ada kesempatan gula lokal untuk masuk ke pasaran,” ujarnya, belum lama ini.

Ia melanjutkan, pertemuan antara petani tebu, pedagang serta produsen gula rafinasi yang difasilitasi Dirjen Perdagangan Kementerian Perdagangan juga belum membuahkan hasil. Para pedagang sendiri baru mau membeli gula tani dengan syarat sudah ada keputusan soal PPN.

“Namun soal harga, mereka belum ada penawaran sama sekali. Jadi tak ada kesepakatan untuk membeli gula tani,” ungkapnya.

Para petani, katanya, memang meminta gula tani dibeli dengan harga Rp11.000/kilogram. Dengan harga itu, mereka masih bisa meraup keuntungan dari masa tanam dan produksi.

“Kalau mengacu dengan hasil rata-rata lelang tahun lalu, harganya memang sekian. Lihat saja biaya pokok produksi sudah mencapai Rp10.600 per kilogram,” ucapnya.

Ketua APTRI Soemtiro Samadikoen menuturkan, belum ada hasil yang nyata dalam pembelian gula tani merugikan banyak orang. Makanya saat ini para petani bertahan di kantor Kementrian Perdagangan supaya ada rapat langsung yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan sendiri.

Selama ini, lanjutnya, para petani tebu mengeluhkan banyaknya impor gula, baik gula kristal putih maupun raw sugar oleh BUMN. Impor gula itu dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan Bulog pada tahun 2016. Sehingga stok gula masih ada sampai 2017.

“Para petani minta kompensasi kerugian akibat rendemen yang rendah. Petani juga menagih  kompensasi dari impor gula 2016 berupa jaminan rendemen 8,5% yang sampai tahun ini belum diberikan,” katanya.

Dari sini setidaknya dapat dilihat ada dua drama permainan impor. Pertama, selama ini ada persepsi dibangun di masyarakat bahwa harga gula mahal. Persepsi ini bahkan telah menghanyutkan presiden. Tujuannya, untuk menjadi pembenar agar alat impor dapat dilakukan.

Drama kedua, dibangunlah persepsi seolah-olah kebutuhan gula besar. Data yang beredar, kebutuhan gula mencapai 6 juta ton. Ini salah satu drama yang dibangun pemburu rente. Padahal sesuai argumentasi logis, kebutuhan gula sesungguhnya tidak sebesar itu.

Ketua Umum Dewan Pembina DPP APTRI Arum Sabil dalam suatu kesempatan mengatakan, kebutuhan gula di Indonesia memiliki dua kepentingan, konsumen langsung dan industri makanan minuman.

“Untuk kebutuhan konsumen, taruh saja jika per orang 18 kilogram per tahun, maka tidak kurang 9 kilogram per kapita per tahun atau per bulan hanya kebutuhan konsumen hanya 0,75 kilogram. Kalau kita rutin mengkonsumsi gula 0,75 kilogram setiap bulan dikalikan 9 kilogram dikali 250 juta jiwa, dan sebaliknya kebutuhan industri dibuat sama 9 kilogram dikali 250 juta jiwa, totalnya mencapai 4,6 juta ton. Itu sudah total kebutuhan gula nasional. Sayangnya yang dirilis dan dicatat mencapai 6 juta ton. Di sini pangkal persoalan. Yang namanya ijin impor kemudian menjadi kebablasan dan disalahgunakan untuk berburu rente,” ungkap Arum Sabil dikutip Nusantara.News.

Arum mengakui, gula rafinasi atau refined sugar (gula impor), belum dapat diproduksi di dalam negeri. Kondisi ini sangat menyedihkan. Betapa tidak, kran impor yang dibuka pemerintah telah melambungkan gula rafinasi menjadi peredaran ilegal bagi para mafia.

Rata rata pabrik gula di Indonesia baik itu perusahaan swasta atau BUMN masih memproduksi gula siap konsumsi. Ini berbeda dengan di luar negeri di mana produksi gula terbagi atas produksi gula mentah dan gula siap konsumsi, namun masih ada juga pabrik gula yang seperti di Indonesia.

Di Indonesia ada beberapa pabrik gula rafinasi yang menggunakan gula mentah (impor) sebagai bahan bakunya untuk selanjutnya diproses menjadi gula kristal putih. Proses klarifikasi yang digunakan juga adalah sistem karbonatasi hanya saja ada proses ion exchage di dalam sistemnya. Gula yang dihasilkan inilah yang di masyarakat disebut gula rafinasi. Bila dikonsumsi langsung, tentu membahayakan kesehatan.

Sayangnya yang terjadi di masyarakat tidak demikian. Kini, gula impor tersebut mulai beredar di masyarakat. Padahal, harusnya gula impor untuk konsumsi industri. Ini bagian dari tantangan baru yang dihadapi petani gula.

Masuknya gula impor dengan bebas, sebut Arum, merupakan sebuah konspirasi yang maha dahsyat. Betapa tidak, produktifitas luar biasa yang dihasilkan petani tebu pada akhirnya hanya akan menjadi arus gelombang sejarah.

Panitia Kerja (Panja) Gula DPR RI pernah meminta pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan 9 dari 11 industri gula rafinasi yang izin operasionalnya sesungguhnya sudah habis alias ‘bodong’ namun terus beroperasi, bahkan mengabaikan ketentuan-ketentuan investasi awal.

Cara main mereka sudah tidak lagi mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan. Mulai dari perijinan yang tidak diperpanjang hingga tidak ada ijinnya sama sekali. Berdasar laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 9 perusahaan gula rafinasi tersebut telah melakukan praktik-praktik ilegal di Indonesia.

“Saya kira wakil rakyat harus memperjuangkan hal ini. Mereka tidak boleh duduk terlalu manis di kursinya tanpa harus berbuat apa-apa. Harus ada yang mengawasi gula rafinasi. Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam hal ini harus turun langsung mengendalikan gencarnya gelombang rafinasi,” tuturnya.

Hal itu sesuai dengan Kepres no 57 tahun 2004 tentang penetapan gula sebagai barang dalam pengawasan. Disebutkan pasal 1, dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan: Gula adalah Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar), Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar), dan Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar); Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) adalah Gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1701.11.00.00 dan 1701.12.00.00; Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) adalah Gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos.

Target Manis Pemburu Rente

Pada tahap ini, pemerintah sebenarnya sudah paham aturan mainnya. Siapa saja yang boleh melakukan impor. Dalam peraturan pemerintah disebutkan yang boleh mengimpor gula adalah perusahaan yang ditunjuk menjadi importir terdaftar. Di antaranya, importir produsen, importir umum, dan importir otoritas atas keinginan menteri.

Dari bisnis impor inilah banyak terjadi kecurangan-kecurangan. Kartel atau mafia gula cukup lihai memainkan perannya. Gula kerap menjadi target manis para pemburu rente. Mereka menyasar pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam pemberian ijin impor gula. Yakni, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Empat instansi itu memiliki posisi tawar dan kewenangan bagaimana ijin impor gula bisa keluar. Di situlah tempat korupsinya. Di sana potensi korupsi dalam skandal impor gula sangat besar. Tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai Rp 4 triliun per tahun. Angka tersebut didapatkan dari kuota impor gula oleh pemerintah. Berdasar data dari Kemendag, impor gula pada 2015 tercatat sebesar 3,5 juta ton.

Lalu di mana logikanya? Temuan tersebut, sebut Arum, ada indikasi mafia impor telah membuka rekening di Singapura dengan nilai hampir Rp 65 miliar dari 100 ribu ton gula impor.

Siapa saja yang mengimpor, di sini ada PPI dan Bulog. Jika tiap 100 ribu ton saja yang diimpor, maka oknum direksi terkait mendapatkan Rp 65 miliar berarti setara dengan Rp 650 per kilogram.

“Saya yakin seyakin-yakinnya yang punya posisi tawar, yang punya otoritas mengeluarkan ijin, pasti memperoleh Rp 350. Dibuat paling gampang fee yang dikantongi importer rata-rata Rp 1.000 per kilogram. Jika ijin impor mencapai 4 juta ton, di situlah tambang paling mudah bagi kartel gula mendapatkan Rp 4 triliun setiap tahun. Padahal mereka hanya bermodal pena, jabatan dan kewenangan. Miris sekali,” terangnya.

Yang lebih parah, di sini Bulog dan PPI malah ditugasi melakukan impor, tentu dengan dalih ingin membantu rakyat agar harga gula terjangkau. Yang aneh lagi, Bulog dan PPI tidak punya pengolahan, tapi mereka tetap melakukan mengimpor raw sugar.

Arum menambahkan, bahwa impor raw sugar digiling di perusahaan yang dikenal dengan “11 naga”. Mereka punya pabrik gula rafinasi atau gula kristal putih yang kapasitas terpasangnya mencapai 5 juta ton setiap tahun dan sudah mengimpor rutin setiap tahun tidak kurang 3,5 juta ton.

Ijin impor yang didapatkan Bulog dan PPI ini juga digilingkan ke pabrik gula swasta. Awalnya keberadaan pabrik gula baru ini bertujuan mulia, membantu para petani dalam penggilingan tanaman tebu. Belakangan diketahui pabrik gula baru tersebut hanya dijadikan kedok untuk melakukan impor gula mentah.

Arum menyebut, tahun 2015, pabrik-pabrik gula baru tersebut telah mengajukan ijin impor gula hampir 1 juta ton. Nah, gula impor Bulog dan PPI dikirim ke pabrik gula ‘abal-abal’ tersebut. Kalau memang mereka punya kepentingan membantu rakyat, seharusnya ada aturan mainnya. Bulog kan bisa mengimpor white sugar dan langsung diberikan ke masyarakat. Sehingga tidak harus berputar-putar seperti ini. Ada apa dengan Bulog dan PPI?.

“Saya melihat di balik semua ini ada perburuan rente. Berapa keuntungan Bulog dan PPI atau swasta setelah mendapatkan ijin impor tersebut?”

Menurutnya, harga gula internasional raw sugar paling mahal 500 dollar per ton, artinya setelah diolah menjadi gula dengan cara saiun (sesuatu) tadi, gula yang sudah jadi seharusnya dijual ke konsumen dengan harga Rp 11.000 per kilogram. Sebaliknya, Bulog dan PPI menjual ke konsumen seharga Rp 12.500 per kilogram. Artinya ada keuntungan Rp 1.500. Jika impor per Rp 100 ribu ton, maka keuntungan bisa Rp 100 miliar.

Yang menjadi pertanyaan kemudian, benarkan pemerintah melindungi konsumen atau sekedar berburu keuntungan impor? Di sini mestinya Presiden Jokowi bertindak adil. Kalau konsumen harus dilindungi, maka jangan mematikan sumber pangan Indonesia dalam hal ini petani.  Yang perlu diingat, petani juga konsumen dan produsen.

Sebut saja pemerintah melakukan impor 4 juta ton. Di balik itu ada keuntungan Rp 1.000, maka sudah dapat dipastikan keuntungannya Rp 4 triliun. Kalau mau peduli dengan nasib petani, keuntungan Rp 4 triliun itu dapat disisihkan atau dikembalikan kepada para petani, baik untuk mensubsidi harga gula atau paling tidak uangnya digunakan untuk mendirikan pabrik gula baru.

Persoalannya, ada kesan konsumen dibantu namun petani dibantai. Ini salah kaprah. Seringkali pemimpin bilang petani kita tidak punya daya saing, pabriknya sudah tua, tutup saja. Tapi mereka tidak pernah bertanya bagaimana nasib petani. Saat ini petani tebu menghadapi anomali iklim basah berkepanjangan. Rendemen atau kualitas tebu ditentukan kemasakan tebu secara optimal. Karena iklim yang basah, akibatnya rendemen kita rendah. Karena rendah, pabriknya juga tidak bisa menggiling secara optimal dan menghasilkan gula yang bagus dan banyak.

Terakhir, kita selalu dibanding-bandingkan dengan gula impor. Kita kalkulasi berapa biaya produksi harga gula dunia yang dihasilkan produsen besar, rata-rata hanya berkisar 0,50 dollar per kilogram. Artinya tidak kurang dari Rp 6.000 per kilogram. Apakah kita mampu berproduksi seperti itu? Sangat bisa. Asalkan produktivitas tanaman tebu mencapai 100 ton, dengan rendemen 10-12 persen.

Karena itu Arum mendesak aparat penegak hukum, jaksa, KPK, dan kepolisian bersinergi untuk mengungkap pangkal persoalan. Perburuan rente dimulai dari mana? Arum bilang mudah kalau mau serius.

“Sekarang Bulog dan PPI sudah jelas aturannya, bahwa yang diperbolehkan mengimpor raw sugar adalah importir produsen. Nah, Bulog dan PPI ini bukan importir produsen. Mengapa dia bisa mendapatkan raw sugar dengan jumlah besar hingga ratusan ribu ton. Mengapa bisa mereka mendapatkan ijin impor. Artinya, ijin impor mendapat persetujuan dari otoritas kementerian yang punya kewenangan besar. Maka, seharusnya aparat penegak hukum memeriksa Bulog, PPI dan ijin impor yang diberikan pada pabrik-pabrik gula yang melakukan impor gula mentah. Mulai dari bagaimana proses ijinnya maupun rekomendasinya,” katanya.

Ya, akibat perburuan rente tersebut, tidak sedikit petani tebu mendapat ancaman, intimidasi, pembunuhan karakter, dan tentu saja cerita yang dibolak-balik. Yang dilakukan para rente ini sudah melewati batas kewajaran. Mereka sudah melibatkan banyak pihak dan menjadikan impor gula sebagai sumber kepentingan-kepentingan politik tertentu untuk biaya politik yang tidak murah.

 

 

 

 

 

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here