12 Pengawal Erdogan Dituntut Pidana Oleh Polisi AS

0
66
Kepala Kepolisian Metropolitan Washington DC, Peter Newsham berbicara dalam sebuah konferensi pers pada hari Kamis, 15 Juni 2017 tentang bentrokan di luar Kedutaan Besar Turki di Washington selama kunjungan presiden Turki bulan Mei lalu. Foto: AP

Nusantara.news, London Hubungan Amerika Serikat dan Turki kembali menegang di tengah Turki sedang berupaya melakukan mediasi terhadap Krisis negara-negara Teluk. Pasalnya, polisi AS memperkarakan 12 pasukan keamanan Turki yang mengalami bentrok dengan demonstran di Washington pada 16 Mei lalu, saat kunjungan Presiden Turki Recep Thayyip Erdogan ke Amerika. Belum jelas, apakah ini merupakan buntut dari kecaman-kecaman presiden Turki yang keras terhadap negara-negara Teluk karena mengisolasi Qatar, seperti Arab Saudi, dimana AS mendukung kebijakan mereka.

Sebagaimana dilansir Reuters Jumat (16/5), pada hari Kamis 15 Juni, Polisi metropolitan DC mengumumkan tuntutan dan surat perintah penangkapan terhadap 12 anggota keamanan Turki yang terlibat insiden bentrokan Washington DC Mei lalu. Keputusan kepolisian dilakukan di tengah meningkatnya kecaman di antara anggota parlemen AS mengenai insiden 16 Mei itu.

Sementara, menurut laporan media, Presiden Turki Erdogan mengecam langkah polisi AS itu. Kementerian Luar Negeri Turki menyebut bahwa tindakan AS tersebut “tidak dapat diterima” dan Turki memanggil duta besar AS di Ankara untuk melakukan melakukan protes.

Turki tidak mungkin mengekstradisi 12 orang itu ke Amerika Serikat, dimana sejauh ini perlu dipertanyakan tentang bagaimana kekebalan diplomatik seperti apa yang mereka dapatkan waktu mengunjungi AS.

Namun demikian, meski tersangka yang sekarang berada di Turki tidak pernah diadili di pengadilan AS, pejabat Amerika berharap dakwaan tersebut tetap dikirimkan.

“Anda telah menyerang secara fisik demonstran yang damai di Distrik Columbia,” kata Kepala Polisi Metropolitan, Peter Newsham.

“Ini pesan untuk orang-orang yang akan datang ke kota kami, baik dari negara bagian lain atau negara lain, hal seperti itu tidak akan ditolerir di Washington, DC,” tegasnya.

Bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan Turki tersebut terjadi saat Presiden Erdogan mengunjungi Washington, dan tindakan dari banyak tersangka tersebut diyakini sebagai bagian dari prosedur keamanan pemimpin Turki.

Dalam video menunjukkan orang-orang berpakaian gelap, beberapa membawa senjata dan memakai earphone, bergegas melewati petugas polisi dan menyerang demonstran anti-Erdogan yang membawa sejumlah poster di dekat kediaman duta besar Turki. Dalam satu video, Erdogan terlihat berada di jalan dan masuk ke kediaman duta besar sambil menyaksikan bentrokan yang terjadi.

Sebanyak 18 surat perintah penangkapan telah dikeluarkan dalam kasus bentrokan tersebut. Dua orang telah ditangkap pada hari bentrokan itu terjadi. Newsham mengatakan, dua orang lagi ditangkap pada awal pekan ini di Virginia dan New Jersey.

“Dua tersangka lain, yang tuduhannya diumumkan bersama dengan petugas keamanan Turki, adalah warga negara Kanada,” kata Newsham.

Kasus ini juga mendapat tanggapan dari Menteri Luar Negeri AS Rex Tilerson.  Dalam sebuah penyataan Tillerson mengatakan mendukung keputusan polisi DC tersebut, dia menegaskan bahwa keputusan tersebut mengirim pesan bahwa “Amerika Serikat tidak mentolerir individu-individu yang menggunakan intimidasi dan kekerasan untuk menahan kebebasan berbicara dan ekspresi politik yang sah.”

Namun begitu, pejabat Departemen Luar Negeri tidak dapat menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk memastikan tersangka dibawa kembali ke AS untuk menghadapi dakwaan.

Mereka tidak menjelaskan misalnya, apakah pemerintah AS akan meminta Turki untuk mengekstradisi orang-orang tersebut, atau mereka meminta negara lain untuk menangkap mereka dan menyerahkan mereka ke AS jika orang-orang itu bepergian ke luar Turki.

“Kami akan mempertimbangkan tindakan tambahan. Proses ini sedang berlangsung,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert.

Nauert mengatakan, pada saat orang-orang tersebut bersama Erdogan di AS, mereka mendapatkan kekebalan diplomatik, yang berarti mereka tidak dapat ditangkap atau dikenai tuduhan karena mereka adalah bagian dari anggota rombongan keamanan negara.

“Tapi, setelah mereka meninggalkan AS, mereka kehilangan kekebalan itu,” kata Nauert.

Jadi, apabila para tersangka itu kembali ke AS sendirian, mereka bisa menghadapi penangkapan. Namun, belum jelas apa yang akan terjadi jika Erdogan membawa orang-orang itu lagi sebagai bagian dari kru perjalanannya ke AS, apakah AS akan mengeluarkan visa untuk orang-orang itu?

Oleh pemerintah Turki kasus ini dilihat sebagai politis. Kementerian Luar Negeri Turki menyampaikan kepada Duta Besar AS untuk Turki, John Bass bahwa keputusan untuk menuntut personil keamanan Turki adalah tidak benar dan bias dan tidak memiliki dasar hukum.

Kemenlu Turki bahkan menegaskan kepada Dubes AS, bahwa bentrokan yang terjadi itu sebagai  kegagalan otoritas keamanan lokal untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

“Bahwa kejadian ini tidak akan terjadi jika pihak berwenang AS mengambil tindakan yang biasa mereka lakukan dalam kunjungan tingkat tinggi, karena itu warga Turki tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas insiden yang terjadi,” kata pihak Kemenlu Turki.

Pemerintah Turki menuduh para demonstran itu telah memprovokasi pengawal Erdogan. Erdogan sendiri, sebagaimana dilaporkan AP mengecam keputusan itu, dan balik menanyakan, “Jika mereka tidak melindungi saya, mengapa saya membawa mereka ke Amerika?” katanya.

Hubungan AS-Turki telah mengalami kemunduran selama beberapa bulan terakhir, terlepas bahwa kedua negara sama-sama sekutu lama di NATO dan AS memiliki pasukan yang berbasis di Turki, keduanya juga bekerja sama dalam melawan terorisme. Ketegangan paling terakhir, mungkin karena Turki terlalu keras mendesak negara-negara Teluk untuk menghentikan krisis diplomatik dengan Qatar.

Sementara diketahui, pemutusan hubungan diplomatik tersebut terjadi tidak lama setelah Presiden AS Donald Trump mengunjungi Arab Saudi dan menyatakan sikap tegas terhadap negara pendonor gerakan terorisme dan pendukung Iran. Semua negara Teluk, kecuali Oman dan Kuwait mengarahkan telunjuk ke Qatar untuk hal yang disebutkan AS.

AS juga beralasan bahwa perilaku Erdogan semakin otokratis. Selain itu terdapat perbedaan antara kedua negara mengenai cara terbaik untuk melawan kelompok teroris Negara Islam (ISIS). Turki juga marah karena AS belum juga menyerahkan Fethullah Gulen, seorang ulama yang tinggal di Pennsylvania yang oleh Erdogan dituding sebagai otak upaya kudeta yang gagal hampir setahun lalu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here