15 Bank Gagal Berdampak Sistemik di Tahun Politik

0
853
Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso mengisyaratkan ada 15 bank gagal berdampak sistemik, namun kondisi perbankan secara keseluruhan masih stabil.

Nusantara.news, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan daftar tambahan jumlah bank berdampak sistemik menjadi 15 bank dari sebelumnya tercatat 11 bank. Apakah ini pertanda bahwa Indonesia akan masuk kembali ke wilayah krisis perbankan?

Masih segar dalam ingatan pada 2008, saat krisis subprime mortgage di Amerika, PT Bank Century Tbk didaulat sebagai bank gagal berdampak sistemik. Bank hasil merger dari Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko itu mengalami kalah kliring hanya Rp15 miliar.

Tapi apa lacur yang terjadi. Menurut pemilik sekaligus Direktur Utama Bank Century, Robert Tantular, bank itu harus mengalami kekeringan likuiditas hingga Rp350 miliar. Karena telah dalam penyehatan, kekeringan likuiditas itu pun melluas menjadi Rp1 triliun.

Bahkan akhirnya kita tahu, Bank Century harus di-bailout hingga Rp6,7 triliun. Di kemudian hari masih harus ditambah menjadi Rp8,1 triliun. Suasana ini terjadi setahun menjelang Pilpres 2009.

Masih segar pula dalam ingatan ketika kasus cessie Bank Bali senilai Rp569 miliar mencuat, setahun sebelum Pilpres 1999. Begitu juga kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) meledak setahun sebelum Pilpres 2004. Pendek kata, kita sudah punya rekam jejak bank bermasalah setahun menjelang Pilpres dan terjadi berulang-ulang.

Seolah memberi isyarat, bahwa cara mencari uang politik adalah lewat mengolah kasus bank bermasalah.

15 Bank gagal

Kini, di-2018, setahun lagi menjelang Pilpres 2019, OJK mengumumkan ada 15 bank berpotensi gagal dan berdampak sistemik, jumlah itu bertambah dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 11 bank saja. Salah satu faktor dari penambahan jumlah bank gagal bedampak sistemik tersebut adalah langkah antisipatif dari gejolak ekonomi yang dapat mempengaruhi industri jasa keuangan, khususnya di sektor perbankan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan dalam menetapkan keputusan ini OJK telah menambah beberapa indikator dalam penilaian terhadap perbankan. Sehingga, kondisi tersebut meningkatkan jumlah bank yang masuk dalam kategori berdampak sistemik.

“Kami update datanya setiap 6 bulan pada April dan September. Ada penambahan dalam bank berdampak sistemik dari 11 menjadi 15 bank. Ada penambahan 4 bank karena indikatornya juga ada kenaikan. Penambahan ini juga sudah dikoordinasikan ke Bank Indonesia (BI),” kata Wimboh dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Komplek Perkantoran BI beberapa hari lalu

Meski bertambah, Wimboh mengatakan kondisi industri jasa keuangan masih dalam keadaan stabil. Hal tersebut terlihat dari rata-rata kredit bermasalah (macet) atau NPL masih di bawah 5%. Sedangkan rasio kecukupan modal perbankan juga dinilai masih tinggi pada posisi 22,67%.

Wimboh juga mengatakan pihaknya telah melakukan stress test (tes ketahanan bank terhadap krisis) pada perbankan dari berbagai faktor termasuk nilai tukar rupiah. Dan hasilnya sektor perbankan masih menunjukan daya tahan yang baik. “Daya tahan perbankan kita masih kuat menghadapi tekanan terhadap nilai tukar,” kata Wimboh.

Gejolak ekonomi yang terjadi saat ini menjadi perhatian khusus OJK karena dikhawatirkan sewaktu-waktu berdampak terhadap industri jasa keuangan. Salah satu hal yang diantisipasi adalah perpindahan dana secara besar ke luar negeri yang berdampak terganggunya likuiditas perbankan.

“Kami siapkan langkah antisipatif untuk memastikan lembaga jasa keuangan memiliki langkah mitigasi (pencegahan) yang memadai sehubungan meningkatnya risiko pasar keuangan termasuk koordinasi pengawasan transaksi valas (valuta asing) oleh perbankan,” tuturnya.

Koordinasi dengan BI

Aturan tentang penetapan daftar bank sistemik amanat dari UU Nomor 9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Dalam Pasal 17 ayat (2) UU PPKSK disebutkan penetapan bank sistemik dalam rangka mencegah krisis sistem keuangan di bidang perbankan dilakukan OJK dengan berkoordinasi bersama BI.

Penetapan pertama kali dilakukan pada kondisi stabilitas sistem keuangan normal. Selain itu, daftar bank sistemik juga mesti dilakukan pemutakhiran atau pembaharuan dalam enam bulan satu kali yang hasilnya disampaikan dalam rapat Tim KSSK. Sebagai bank berdampak sistemik memiliki kewajiban lain dibandingkan perbankan umumnya.

Secara definisi, bank sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan baik secara operasional maupun finansial, jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

Kemudian, bank berdampak sistemik juga memiliki kewajiban lain berupa pembuatan rencana aksi (recovery plan) untuk mengatasi permasalahan keuangan. Kewajiban tersebut tertuang dalam peraturan POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik.

Bank harus memperjelas skenario penanganan permasalahan bank sistemik dengan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara. Nantinya, rencana aksi tersebut harus dilaporkan secara berkala kepada OJK.

Dalam regulasi tersebut, bank berdampak sistemik wajib menyusun pedoman rencana pemulihan dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance–GCG). Sekurangnya memuat gambaran umum mengenai bank, seperti kondisi bank, lini bisnis, struktur kelompok usaha bank, dan analisis skenario dampak perubahan kondisi bank.

Bank sistemik juga harus melakukan evaluasi dan pengujian terhadap rencana pemulihan secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun atau berdasarkan kondisi tertentu yang berpengaruh kepada bank seperti perubahan kondisi eksternal. Bank juga diwajibkan melakukan pengkinian rencana pemulihan (updating) yang kemudian disampaikan kepada OJK.

Bagi Bank Sistemik yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian Rencana Aksi (Recovery Plan) untuk pertama kali, pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan), dan/atau perbaikan Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), dan/atau Pasal 35 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Masuk krisis

Jika melihat tanda-tanda zamannya, dimana sudah ada 15 bank gagal berdampak sistemik, walaupun dipoles bahwa perbankan kita tahan terhadap guncangan krisis, sebenarnya OJK ingin mengatakan, “siap-siap sebentar lagi krisis.”

Olah kata dan pernyataan optimisme itu sah-sah saja, faktanya memang kredit bermasalah (non performing loan—NPL) bank-bank meningkat. Terutama kredit macet bank-bank pelat merah sudah lebih dari 50% dari kredit macet pada 1998.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia per September 2017 saja, total kredit yang disalurkan industri perbankan nasional sebesar Rp4.580,40 triliun. Dari jumlah tersebut, kredit yang disalurkan bank-bank BUMN mencapai Rp1.853,36 triliun, sementara kredit bank swasta tercatat sebesar Rp2.727,04 triliun.

Dari kredit yang disalurkan tersebut ternyata, menurut Biro Riset Infobank, ada sebesar Rp259,90 triliun harus direstrukturisasi karena masuk kategori kredit bermasalah. Jumlah itu hampir separoh dari jumlah kredit macet industri perbankan pada 1998 sebesar Rp650 triliun. Sampai Maret 2018 kredit bermasalah itu diperkirakan mendekati angka Rp300 triliun jika restrukturisasinya lambat atau batal sama sekali.

Dari jumlah kredit yang direstrukturisasi sebesar Rp259,90 triliun tersebut, 51%-nya berasal dari bank pelat merah. Jumlahnya mencapai Rp132,60 triliun.

Rinciannya, kredit bermasalah Bank Mandiri yang harus direstrukturisasi mencapai Rp49,93 triliun, BRI Rp41,37 triliun, BNI Rp28,54 triliun dan BTN Rp12,76 triliun. Itu sebabnya, ini adalah rekor baru setelah krisis 1998, dimana kredit bermasalah bank-bank pelat merah mencapai Rp281,97 triliun saat itu.

Jadi, ini adalah rangkaian permasalahan perbankan sejak September 2015 yang coba ditutup-tutupi di bawah karpet. Kini permasalahan itu dibuka, tentu saja dengan segala risikonya. Tinggal bagaimana penanganan kredit bermasalah ini dilakukan dengan bijak, tentu juga diikuti solusi yang fair dan transparan, sehingga tidak membebani rakyat lagi.

Tapi yang agak sedih memang, mengapa kita harus berulang-ulang mengalami permasalahan yang sama di tahun yang sama. Akan kah akan ada sandiwara yang sama dengan Bank Century? BLBI? Bank Bali? Kalau memang terjadi, kita ini benar-benar mewarisi karakter keledai.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here