1920, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Setuju Pindahkan Ibu Kota ke Bandung  

0
334

 

Nusantara.news, Jakarta – Wacana pemindahan ibu kota masih ramai dibicarakan. Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menteri Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro untuk melakukan kajian mendalam. Namun tidak jelas, daerah mana yang sedang dikaji.

Nama Kota Palangkaraya yang sekarang seolah menjadi daerah yang sedang dikaji, tidak pernah diucapkan secara resmi baik oleh Presiden Jokowi, Menteri PPN/Bappenas Brodjonegoro,  maupun Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

Agak mengherankan, sebab di satu sisi sudah ada perintah dari Presiden Jokowi kepada Menteri PPN/Bappenas Brodjonegoro untuk melakukan kajian mendalam,  tetapi di sisi lain, tidak disebut nama daerah yang akan dikaji.

Presiden Jokowi, saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta tahun 2013 pernah menawarkan lahan reklamasi Teluk Jakarta sebagai lahan  pengganti Ibukota Negara jika ingin dipindahkan. Jokowi ketika itu bukan hanya menawarkan, tetapi juga mempromosikan bahwa lahan reklamasi itu bagus jadi pusat pemerintahan. Selain karena baru sehingga bisa dibangun segala hal, juga karena akan dibangun tanggul raksasa. “Tapi lahan itu harus beli,” kata Jokowi ketika itu. Apakah tidak adanya penyebutan nama yang dikaji, terkait dengan tawaran Jokowi tahun 2013 lalu?

Lepas dari itu, wacana memindahkan ibukota dari Jakarta ke daerah lain seudah muncul sejak zaman penjajahan Belanda. Sejumlah nama daerah muncul sebagai nominasi. Daerah mana saja? Berikut daftar dan alasannya.

Bandung

Daerah pertama yang dijadikan pengganti ibukota adalah Bandung. Gagasan ini bermula dari studi tentang kesehatan kota-kota pantai di Pulau Jawa yang dilakukan oleh Hendrik Freek Tillema, seorang ahli kesehatan Belanda yang bertugas di Semarang.

Hasil studi itu menyimpulkan, kota-kota pelabuhan di Pantai Jawa yang tak sehat menyebabkan orang tidak pernah memilih sebagai kedudukan kantor pemerintah, kantor pusat niaga dan industri, pusat pendidikan, dan sebagainya.”

Umumnya kota-kota pelabuhan hawanya panas, tidak sehat, mudah terjangkit wabah. Hawa tak nyaman membuat orang cepat lelah, semangat kerja menurun. Tak terkecuali Kota Batavia yang disebut juga Kota Pelabuhan, dinilai Tillema kurang memenuhi syarat sebagai pusat pemerintahan atau  ibukota Hindia Belanda.

Karena itu Tillema mengusulkan kepada Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921) untuk memindahkan Ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung.

Rencana itu disetujui  oleh .P. Graaf van Limburg Stirum. Maka persiapan memindahkan ibukota dari Jakarta ke Bandung mulai dilaksanakan pada 1920.

Pengusaha swasta menyambut gagasan ini dengan memindahkan kantor pusat dagang mereka. Meneer Steeflanda, pemilik Oliefabrieken Insulinde, tercatat sebagai pengusaha pertama yang memindahkan kantor pusatnya.

Kemudian Tentara Bala Keselamatan (Leger des Heils), instansi pemerintah seperti Jawatan Kereta Api Negara, Dinas Pekerjaan Umum, Jawatan Metrologi, Jawatan Geologi, Departemen Perdagangan, Kantor Keuangan, Kementerian Peperangan, dan sebagainya.

Yang belum sempat pindah: Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan dan Pengajaran, dan Volksraad.

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk sebuah pusat pemerintahan juga sudah dilakukan. Antara lain membangun museum, penambahan tenaga listrik, pembukaan jalur penerbangan udara, membuka hubungan “Radio Telepon”, dan sebagainya.

Namun krisis yang dikenal dengan nama malaise atau depresi dan berlanjut perang dunia II. Rancana pemindahan pusat pemerintahan pun dihentikan.

Palangkaraya

Setelah Indonesia merdeka, wacana memindahkan ibu kota dari Jakarta kembali bergulir. Yang menggulirkan adalah Bung Karno. Nama daerah yang direncanakan dijadikan sebagai ibu kota negara adalah Palangkaraya di Kalimantan Tengah.

Ide Bung Karno memindahkan ibu kota dari Jakarta muncul tahun 1956, setelah ia berkunjung ke sejumlah kota di dunia. Pada saat itu, Bung Karno ingin membuat masterplan pengembangan Kota Jakarta. Tapi ia punya pikiran lain. Sejak merdeka, pemerintah belum menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara, meski sudah dipakai sebagai pusat pemerintah atas dasar faktor sejarah.

Jakarta sendiri adalah sebuah kota yang sudah jadi, sudah terbentuk, dan terlalu penuh dengan simbol-simbol kolonial. Ide itu terlalu sulit diterapkan. Selain itu, sejak merdeka, pemerintah juga belum pernah membangun kota sendiri, semuanya peninggalan kolonial.

Karena itu Bung Karno ingin memindahkan ibu kota ke  Palangkaraya.

Ada beberapa pertimbangan memilih Palangkaraya. Pertama Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia dan letaknya di tengah-tengah gugus pulau Indonesia. Kedua menghilangkan sentralistik Jawa. Selain itu, pembangunan di Jakarta dan Jawa adalah konsep peninggalan Belanda. Bung Karno ingin membangun sebuah ibu kota dengan konsepnya sendiri. Bukan peninggalan penjajah, tapi sesuatu yang orisinil.

“Jadikanlah Kota Palangkaraya sebagai modal dan model,” ujar Soekarno saat pertama kali menancapkan tonggak pembangunan kota ini 17 Juli 1957.

Satu hal lagi, seperti Jakarta yang punya Ciliwung, Palangkaraya juga punya Sungai Kahayan. Soekarno ingin memadukan konsep transportasi sungai dan jalan raya, seperti di negara-negara lain. Soekarno juga ingin Kahayan secantik sungai-sungai di Eropa, di mana warga dapat bersantai dan menikmati keindahan kota yang dialiri sungai.

“Janganlah membangun bangunan di sepanjang tepi Sungai Kahayan. Lahan di sepanjang tepi sungai tersebut, hendaknya diperuntukkan bagi taman sehingga pada malam yang terlihat hanyalah kerlap-kerlip lampu indah pada saat orang melewati sungai tersebut,” kata Soekarno.

Untuk mewujudkan ide itu Soekarno bekerjasama dengan Uni Soviet. Para insinyur dari Rusia pun didatangkan untuk membangun jalan raya di lahan gambut. Pembangunan ini berjalan dengan baik.

Tapi seiiring dengan terpuruknya perekonomian Indonesia di awal 60-an, pembangunan Palangkaraya sebagai ibu kota negara terhambat. Puncaknya pasca 1965, Soekarno dilengserkan.

Jonggol, Bogor

Pada masa pemerintahan orde baru, wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta terus bergulir. Soeharto menominasikan daerah Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Daerah ini dinominasikan karena terletak hanya 40 kilometer di sebelah tenggara Jakarta.

Pada 2010, wacana pemindahan terus berlanjut. Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung ide untuk membuat pusat politik dan administrasi Indonesia yang baru. Nama daerah yang diusulkan sama dengan Bung Karno yakni Palangkaraya.

Pada saat ini bahkan muncul sejumlah nama. Antara lain Banjarmasin atau daerah di Kalimantan Selatan agak ke timur (Tanah Bumbu, Kotabaru). Dibandingkan Palangkaraya, Banjarmasin terletak lebih ke tengah negara, dan memiliki akses lebih baik ke pesisir Laut Jawa dan tidak jauh dari Selat Makassar serta memiliki infrastruktur yang lebih baik.

Juga muncul nama Pontianak, Kalimantan Barat. Nama ini muncul dengan alasan terletak tepat di khatulistiwa dan berlokasi strategis di tepi Selat Karimata dan Laut Tiongkok Selatan, serta dalam kawasan yang sama dengan ibu kota ASEAN lain seperti Singapura, Kuala Lumpur, dan Bandar Seri Begawan. Meskipun berlokasi strategis, lokasi ini dikritik terlalu dekat dengan perbatasan Malaysia di Sarawak, dan dekat kawasan konflik sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Kemudian muncul nama Balikpapan atau Samarinda, Kalimantan timur. Lokasi yang diusulkan menjadi ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur adalah kawasan di antara Kota Balikpapan dan Samarinda.

Kalimantan Timur dinilai memenuhi dan memiliki semua persyaratan menjadi ibu kota baru Indonesia. Kawasan ini terletak tepat di tengah-tengah Indonesia, tepat di tepian Selat Makassar yang menjadi di Alur Laut Kepulauan Indonesia II yang menghubungkan Indonesia dengan Filipina, Tiongkok, Jepang, dan Australia. Selain itu sebagai provinsi kaya sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi, Kalimantan Timur memiliki modal untuk membangun infrastruktur yang unggul.

Palembang, Sumatera Selatan juga pernah masuk nominasi ibu kota negara . Alasannya karena kota ini pernah menjadi Ibu Kota Kemaharajaan Sriwijaya, sehingga dinilai memiliki makna simbolis historis, yakni kembalinya kejayaan bahari masa lampau Nusantara. Keunggulannya antara lain berlokasi di kawasan yang strategis, dekat dengan ibu kota negara ASEAN lain seperti Singapura dan Kuala Lumpur.

Kota Mamuju di Sulawesi Barat juga pernah masuk nominasi. Nama ini disebut oleh Jusuf Kalla. Alasannya karena letaknya berada di tengah tengah Indonesia. Kota ini terbilang strategis karena kota ini terletak di tengah tengah Indonesia, di ujung barat pulau Sulawesi, dan tepat di tepian Selat Makassar.

Beberapa daerah di Jawa Barat, juga pernah masuk nominasi. Antara lain Karawang, Jawa Barat. Nama ini muncul karena terletak hanya 60 kilometer di sebelah timur Jakarta.

Daerah Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat juga pernah masuk nominasi. Alasannya sama, yakni jaraknya yang hanya sekitar 200 kilometer di sebelah timur Jakarta, dan 40 kilometer sebelah barat Kota Cirebon. Ibu kota baru ini akan terhubung dengan Bandar Udara Internasional Kertajati, jejaring kereta api Pulau Jawa, dan Jalan Tol Trans Jawa.’

Muncul juga nama Maja di Kabupaten Lebak, Banten. Alasannya juga karena jaraknya hanya sekitar 60 kilometer di sebelah barat Jakarta. Sebagian besar tanah di kecamatan Maja dimiliki oleh pemerintah, yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sehingga pembebasan lahan dipermudah.

Nama terakhir disebut adalah lahan reklamasi di Teluk Jakarta. Nama ini ditawarkan oleh Presiden Jokowi tahun 2013 ketika ia menjabat Gubernur DKI Jakarta. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here