20 Tahun Reformasi

Bangsa yang Kehilangan Wadah Bersama

0
81

Nusantara.news, Jakarta – Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto yang telah memegang tampuk kekuasaan selama 32 tahun akhirnya lengser. Gegap gempita mewarnai aksi mahasiswa yang menuntut reformasi dan turunnya Soeharto. Soeharto menyerahkan tampuk kekuasaan pada wakilnya, BJ Habibie. Lengsernya Soeharto menjadi tonggak lahirnya era baru yaitu era reformasi.

Namun, para pengusung reformasi memang tak menyiapkan ‘cetak biru’ sebagai pemandu jalan. Reformasi bergerak serupa banteng matador keluar dari biliknya. Para pendukung pemerintahan lama banyak yang bersalin rupa, sementara kaum reformis tak punya daya tahan yang tangguh. Para penumpang gelap menyergap. Reformasi jadi oleng jalannya. Kini justru ada kerinduan pada sebuah era yang telah ditumbangkan itu.

“Enak zamanku, to?” Sebuah pertanyaan olok-olok terhadap reformasi.

Hasil survei Indo Barometer terbaru mengafirmasi Soeharto pemimpin yang dinilai paling berhasil (32,9%), diikuti Bung Karno (21,3%), dan Joko Widodo (17,8%). Selanjutnya disusul posisi keempat oleh Susilo Bambang Yudhoyono (11,6 %), posisi kelima B.J. Habibie (3,5%), posisi keenam Abdurrahman Wahid (1,7%), dan terakhir Megawati Soekarnoputri (0,6%).

Permasalahan ekonomi dan kesenjangan sosial yang makin mengerikan di era reformasi, menjadi satu sebab sebagian publik kehilangan harapan pada rezim saat ini. Kerinduan pada masa Orde Baru, memang wajar bagi mereka yang kecewa dengan perubahan yang tak kunjung membaik. Di setiap pergantian masa (misalnya dari era kolonialisme ke Orde Lama, atau dari Orde Lama ke Orde Baru) selalu ada yang tak puas dengan era baru dan berharap kembali ke suasana lampau.

Di satu sisi, kehendak untuk selalu bergerak ke masa lalu boleh jadi karena tak siap dengan perubahan. Namun, di sisi lain, menyandarkan harapan pada perubahan di era reformasi yang tak jelas arahnya, juga bisa dipahami.

Memang, lewat perjuangan reformasi akhirnya terjadi perubahan, seperti pembentukan lembaga-lembaga negara dan berbagai regulasi. Sayangnya, itu pun masih tampak sebatas perubahan formalistik. Sebab, dibentuknya berbagai lembaga dan regulasi baru tidak dibarengi lahirnya kepemimpinan adiluhung yang membawa pada keadaban politik dan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, 20 tahun reformasi hanya membawa perubahan formal-prosedural, namun mentalitas elite yang feodal-otoriter-oligarkh masih bercokol, substansi dan nilai semisal demokrasi serta kebangsaan tak benar-benar hidup di jiwa anak bangsa.

Kedangkalan wacana politik, kehampaan pusat-pusat teladan, korupsi, aneka skandal pejabat, penegakan hukum yang tak adil, serta penaikan segala tarif, pajak, dan harga-harga, menjadi narasi yang paling sering dijumpai di ruang-ruang publik. Pendek kata, reformasi justru tak lebh baik dari masa sebelumnya: kelam dan rusak.

Nyaris berbagai kalangan, termasuk media, setiap memasuki peringatan ‘gerakan reformasi’, masih terjebak pada evaluasi yang itu-itu saja: apa yang terjadi hari ini, memuji dan mengutuki keadaan. Juga menapak-tilasi perjalanan reformasi yang kadang membosankan. Sedikit saja yang berpikir dan bertanya: Lalu apa setelah 20 tahun reformasi?

Pertanyaan ini penting, sebab reformasi di usia 20 tahun ternyata kehilangan paradigma. Bagaimana mungkin mencipta perubahan di masa depan dengan pencapaian yang jelas, jika reformasi berjalan tanpa alat ukur dan gamang menentukan titik akhir. Kondisi ini diperparah  karena tak ada tokoh sentral yang otoritatif menyambut transisi perubahan hingga terkonsolidasinya seluruh tuntutan reformasi. Hal yang juga amat penting, bangsa ini kehilangan wadah bersama untuk mencari solusi jangka panjang dari berbagai persoalan yang membelitnya.

Kini, semua pihak berjalan sendiri-sendiri. Penguasa dan rakyat jalan masing-masing, keduanya hanya bisa bersentuhan lagi saat pemilu lima tahunan tiba. Pemerintah seolah “haram” meminta saran dan mengajak urun rembuk pihak oposisi guna merumuskan solusi bersama. Sebaliknya, pihak oposisi terkesan ada “kewajiban tak tertulis” untuk selalu mengeritik dan anti terhadap apapun yang dilakukan pemerintah. Sedangkan para profesional dan kaum cerdik pandai dibiarkan sibuk dengan dunianya sendiri tanpa melibatkan ataupun dilibatkan pemerintah dalam proyek bersama “membenahi” reformasi. Atau mungkin menyudahi reformasi dengan sistem baru yang lebih ajeg dan terukur?

Rasanya, kita memang perlu jeda sejenak dan duduk bersama. Semua komponen bangsa: pemerintah, oposisi, para pakar, tokoh masyarakat, pemuda, dan lain-lain, untuk berdialektika dan merumuskan “road map” Indonesia di masa depan. Forum bersama seperti “sumpah pemuda”, BPUPKI di masa selepas kemerdekaan, Seminar Sekolah Angkatan Darat I dan II di masa Orde Baru, adalah contoh wadah bersama yang telah merancang dan memberi “paradigma” bagi republik ini untuk puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Sayangnya, di era reformasi, bangsa ini kehilangan wadah bersama itu sehingga laju negara menjadi limbung dan kehilangan paradigma. []

Tulisan berikutnya: “20 Tahun Reformasi, Orde Tanpa Paradigma”

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here