20 Tahun Reformasi dan Tuntutan yang Tak Terkonsolidasi

0
56

Nusantara.news, Jakarta – Theda Skocpol, seorang ilmuwan politik dan sosiologi dari Amerika, dalam tulisan “Negara dan Revolusi Sosial” menyebut bahwa gerakan sosial bertujuan untuk mengubah struktur politik dan sosial-ekonomi. Senada, dua ahli ekonomi Prof Daron Acemoglu dari MIT dan Prof James A Robison dari Universitas Harvard, menulis bersama buku berjudul Why Nations Fail: the Origins of Power, Prosperity, and Poverty (terbit 2012), berdasarkan penelitian mereka selama 15 tahun dengan studi yang luas soal sejarah politik dan ekonomi selama 400 – 500 tahun terakhir di lima benua, bahwa maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh kesanggupannya membangun institusi ekonomi dan institusi politik.

Di Indonesia, fase gerakan sosial dalam revolusi kemerdekaan juga menegaskan kehendak adanya perubahan politik dan sosial ekonomi: lepas dari kolonialisme. Tak heran, BPUPKI sebagai wadah otoritatif dibentuk guna menyiapkan infrastruktur politik yang dibutuhkan: mulai dari dasar negara, konstitusi, wilayah teritori, hingga kepemimpinan.

Sedangkan kedaulatan ekonomi pada masa awal, dibangun lewat nasionalisasi perusahaan-perusahaan kolonial, termasuk nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, Gerakan Ekonomi Benteng yang bertujuan membina pembentukan kelas pengusaha pribumi Indonesia, Badan Perencanaan Ekonomi, serta banyak lagi seperti Kasimo Plan, Gunting Sjafrudin, dan lain-lain.

Selepas Orde Lama, muncul gerakan sosial baru yang juga menuntut perbaikan dalam dimensi politik dan ekonomi melalui apa yang disebut “Tritura (Tiga Tuntuan Rakyat)”: retooling kabinet dari unsur-unsur komunis, bubarkan Partai Komunias Indonesia (PKI), dan turunkan harga. Di bidang politik, pembersihan kabinet dari komunis (perombakan kabinet Dwikora), dan pembubaran PKI, juga di bidang ekonomi seperti stabilitas harga dan pembangunan, segera direalisasikan “penguasa baru”. Lebih lanjut, Orde Baru mengemasnya dalam paket “Trilogi Pembangunan” (stabilitas politik, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi) yang berjalan secara terencana, sistematis, dan ajeg.

Tak butuh waktu lama bagi Orde Baru untuk mengubah sistem lama sekaligus menunaikan amanat Tritura. Sejak awal berkuasa pada 1966, PKI langsung dibubarkan dan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965 diamankan. Presiden Soeharto juga hanya dalam waktu 9 tahun (1966 – 1985) mampu mengkonslidasikan perubahan politik lewat stabilitas dan pelembagaan politik: 5 paket UU politik seperti (1) UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum; (2) UU No. 1 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang DPR/MPR; (3) UU No. 1 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya; (4) UUNo. 1 Tahun 1985 tentang Referendum; (5) UU No. 1 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa, serta penyderhanaan partai politik (1973), dan asas tunggal Pancasila (1985).

Setelah itu, Orde Baru fokus menggenjot pembangunan guna mengkonsolidasikan sektor ekonomi nasional: diantaranya konsep ekonomi Pancasila, Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), pemberian subsidi, kebijakan harga dan tarif, pendayagunaan minyak dan gas bumi, serta lainnya, membawa dampak positif bagi ekonomi nasional dan kehidupan sosial masyarakat. Lepas dari korupsi yang merebak di tataran elite Orde Baru, namun pemerintah berhasil membawa Indonesia menjadi negara Swasembada Pangan tahun 1985, sumber APBN tak mengandalkan pajak, harga-harga kebutuhan terjangkau, dan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan rata-rata sebesar 7% sehingga sempat dijuluki ‘Macan Asia’.

Semua penataan struktur politik dan ekonomi Orde Baru dilakukan dengan terukur dan ajeg, tak berubah-ubah sehingga kedua struktur tersebut dapat terkonsolidasi dengan baik. Selebihnya, pemerintah bisa lebih konsentrasi pada agenda-agenda negara di masa depan (menuju tinggal landas). Barangkali jika Orde Baru tidak runtuh, sistem dan pelembagan politik-ekonomi tak mengalami perubahan.

Hal yang juga penting, gerakan perubahan yang terjadi di masa kemerdekaan hingga lahirnya Orde Baru, tersedianya tokoh sentral yang memiliki otoritatif melakukan pembenahan. Di era pasca-kemerdekaaan ada sosok Soekarno yang begitu powerfull,  di masa Orde Baru punya tokoh Soeharto yang amat digdaya.

Bandingkan di era reformasi, bangsa ini terus berkutat pada bongkar-pasang aturan dan struktur politik-ekonomi sehingga perubahan tak pernah terkonsolidasi: reformasi (menyusun ulang bentuk) tak kunjung usai. Ditambah, tak muncul tokoh sentral otoritatif yang siap menyambut perubahan tersebut.

Reformasi, Sebatas Tuntuan Politik

Harus diakui, Reformasi 1998 adalah sebuah gerakan sosial berskala besar, tetapi tampaknya hanya bertujuan mengubah struktur politik, lebih spesifik menginginkan Presiden Soeharto tumbang. Jika kita telisik dari 6 visi reformasi, tak satupun menyertakan tuntutan yang berdimensi ekonomi, semuanya berisi tuntutan politik. Hal ini berbeda dengan tuntutan gerakan sosial (revolusi sosial) yang diusung pada era kemerdekaan dan Tritura 1966.

Keenam tuntutan refomasi tersebut adalah:  (1) supremasi hukum;  (2) demokrasi yang sehat dan setara serta pemberantasan KKN; (3) pengadilan mantan presiden Soeharto dan kroninya; (4) amandemen konstitusi; (5) pencabutan dwifungsi ABRI (TNI/Polri), dan; (6),pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Enam aspek tuntuan politik reformasi itu dalam perjalanannya dipandang tak berhasil.

Poin (1) sampai (3) jelas tidak terealisasi sama sekali. Sementara, untuk poin (4) sampai poin (6) meskipun sudah coba direalisasikan, ia sepenuhnya belum bisa dikatakan berhasil. Sebagaimana akan terlihat, untuk poin keempat: amandemen konstitusi, meskipun sudah dilakukan sebanyak empat kali tapi sama sekali tidak mengubah secara hakiki tatatan sosial dan ekonomi masyarakat, bahkan terkesan liberal. Padahal, tujuan dilakukannya perubahan konstitusi adalah menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sekadar penataan kelembagaan publik ataupun penataan institusi demokrasi belaka.

Di sisi lain, tuntutan kelima yang menghendaki penghapusan dwifungsi ABRI (TNI/Polri) secara institusional memang iya. Akan tetapi, bila ditelisik lebih jauh poin kelima ini tidak hanya menuntut agar TNI/Polri dihapus peran gandanya secara fungsional (formal), melainkan semua aset bisnis yang masih dikuasai dikembalikan kepada negara dan dikelola secara profesional. Bahkan belakangan, institusi polri hendak ditarik lagi (berminat ditarik?) ke dalam kekuasaan politik.

Sedangkan, untuk poin keenam: pemberian otonomi daerah seluas-luasnya sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya. Semangat otonomi daerah belum berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah. Hal ini disebabkan semangat pemekaran daerah tidak diiringi dengan kemampuan daerah itu sendiri baik secara SDM maupun potensi sumberdaya alam yang dimiliki.

Akibatnya, otonomi daerah yang berjalan seiringan dengan desentralisasi justru membuat daerah semakin terpuruk. Alih-alih daerah diharapkan mandiri, swakelola, swadaya, dan berkembang menurut prakarsa masing-masing dalam kenyataannya justru yang terjadi adalah kondisi paradoks: muncul raja-raja kecil, korupsi ikut ‘terdesentralisasi’, rendahnya pelayanan publik, dan masih banyaknya penduduk miskin.

Betul, lewat perjuangan reformasi akhirnya terjadi perubahan politik, seperti pembentukan lembaga-lembaga negara dan berbagai regulasi. Sayangnya, itu pun masih tampak sebatas perubahan formalitas. Sebab, dibentuknya berbagai lembaga dan regulasi baru tidak dibarengi lahirnya kepemimpinan adiluhung dan membawa kesejahteraan rakyat. Pendek kata, 20 tahun reformasi hanya membawa perubahan politik formal-prosedural, namun mentalitas feodal-otoriter-oligarkh elite negara masih bercokol, nilai-nilai demokrasi tak hidup di hampir semua politisi, substansi dan budaya demokrasi juga tak mengakar di kehidupan masyarakat.

Itu baru satu aspek politik, namun proses penataan tersebut makin jauh dari mapan, bahkan cenderung kehilangan arah. Jangan bicara perbaikan ekonomi yang memang tak menjadi bagian dari tuntutan reformasi, sehingga wajar jika kondisi sosial-ekonomi di era rezim reformasi amat memprihatinkan. Dan yang lebih mengerikan, reformasi rupanya telah dibajak oleh mereka yang membawanya pada pembusukan ekonomi, juga politik.

Pembusukan ekonomi berjalan manakala pertumbuhan stagnan, daya beli masyarakat jatuh, hutang menumpuk, macetnya sumber-sumber pemasukan, terus melemahnya nilai tukar rupiah, hingga gejala “gagal bayar”. Di luar itu, kecenderungan langkah ekonomi pemerintahan yang memangkas subsidi rakyat, memudahkan masuknya tenaga kera asing (TKA) khususnya dari Cina, privatisasi asing, penaikan BBM, aneka pajak, tarif, harga-hara kebutuhan, juga berbagai macam impor yang mencekik petani, adalah catatan buruk rezim reformasi yang lebih parah dari kehidupan ekonomi masa Orde Baru.

Pembusukan juga terjadi di bidang politik, yakni manakala persoalan kompleks bernuansa patologis dalam dinamika kehidupan bernegara terjadi akibat merapuhnya institusi-institusi demokrasi oleh banalitas politisi dan merebaknya korupsi politik. Di era reformasi, misalnya, korupsi lebih masif melibatkan segala kalangan dan rakyat biasa, bebeda dengan rezim sebelumnya yang hanya berpusat di sekitaran elite. Di samping itu, realitas sosial yang centang-perenang dan krisis moral di ruang publik juga menjadi penyebab paling menentukan timbulnya pembusukan tersebut.

Kini, ibarat manusia, usia reformasi sudah memasuki masa kedewasaannya (20 tahun). Namun, “bayi” reformasi yang lahir dari hasil perjuangan para “bidan” dari segala penjuru tanah air itu, tidak seperti yang dibayangkan semula. Ia tidak tumbuh sehat dan perkasa, melainkan penuh cacat, baik secara fisik maupun mental. Akibatnya, jika dibiarkan terus maka reformasi yang penyakitan dan cacat ini akan semakin membusuk dan akhirnya mati.

Tentu kita tak mungkin kembali ke masa sebelumnya, sebab hal positif di era reformasi yang sebagian merupakan keniscayaan zaman, perlu dipertahankan. Namun, mempertahankan reformasi yang sejak kelahirannya tak punya konsep jelas dan diusung oleh mereka yang saat ini sebagian menjadi penguasa dengan berkhianat pada cita-cita reformasi, juga bisa mengancam kekayaan dan keluhuran bangsa. Karena itu, proyek reformasi harus punya batas waktu, sambil kemudian mengoreksi dan menyempurnakannya lewat sistem baru yang lebih ajeg dan terukur.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here