20 Tahun Reformasi, Matinya Kelompok Kritis

1
311

Nusantara.news, Jakarta – Tahun 2018 Indonesia memasuki usia 20 tahun sejak reformasi 1998. Tanpa banyak disadari, 20 tahun masa reformasi, Indonesia sedang merambah perubahan-perubahan sosial yang disebut sebagai “large scale social change”. Sebuah perubahan sosial berskala besar.

Perubahan luas ini berbeda dengan perubahan operasional dan level kelembagaan. Perubahan skala luas ditandai bukan saja perubahan kuantitatif (sarana dan institusi), juga kualitatif (nilai-nilai, substansi, asumsi-asumsi). Bukan semata melahirkan sejumlah lembaga, aturan regulasi, mekanisme prosedural, tetapi seharusnya juga menyentuh aspek kebutuhan warga negara: kesejahteraan rakyat, konsolidasi demokrasi, keteladanan elite, dan pneguatan jati diri (pembudayaan karakter bangsa). Juga tak berdampak signifikan pada tatanan dan nilai-nilai sosial (menjadi lebih baik).

Namun yang terjadi, sudah 20 tahun reformasi, benang kusut bangsa ini nyaris tak rampung terurai: korupsi merajalela, kemiskinan dan kesenjangan makin meningkat, arogansi kekuasaan melemahkan demokrasi, politisi cakar-cakaran terus, hukum kerap dijadikan alat membungkam lawan-lawan politik, hingga ancaman kebinekaan karena isu suku, agama, ras, dan pilihan politik.

Dan yang lebih mengerikan, reformasi rupanya telah dibajak oleh mereka yang membawanya pada pembusukan politik dan ekonomi. Pembusukan politik merupakan persoalan kompleks bernuansa patologis dalam dinamika kehidupan bernegara akibat merapuhnya institusi-institusi demokrasi oleh banalitas politisi. Realitas sosial yang centang-perenang dan krisis moral di ruang publik adalah penyebab paling menentukan timbulnya pembusukan politik.

Sedangkan pembusukan ekonomi berjalan manakala pertumbuhan stagnan, daya beli masyarakat jatuh, hutang menumpuk, macetnya sumber-sumber pemasukan, terus melemahnya nilai tukar rupiah, hingga gejala “gagal bayar”. Di luar itu, kecenderungan langkah ekonomi pemerintahan yang memangkas subsidi rakyat, memudahkan masuknya tenaga kera asing (TKA) khususnya dari Cina, privatisasi asing, penaikan BBM, aneka pajak, tarif, harga-hara kebutuhan, juga berbagai macam impor yang mencekik petani, adalah catatan buruk rezim reformasi yang lebih parah dari kehidupan ekonomi masa Orde Baru.

Memang harus diakui, dua dasawarsa reformasi tak lebih baik dari masa sebelumnya. Bahkan dalam beberapa hal seperti korupsi, tabiat partai politik, kehidupan ekonomi rakyat, dan arah pembangunan, berjalan ke titik yang paling rusak. Perubahan bangsa dimanipulasi elite, baik oleh mereka sisa-sisa pejabat Orde Baru yang berganti “baju” menyaru sebagai reformis, ataupun tokoh dan aktivis reformasi yang menjadi penguasa baru namun berkhianat pada cita-ctanya sendiri. Kehidupan berbangsa dan bernegara kemudian menderita geger otak, sebab dari rahim reformasi justru lahir para bedebah bermental diktator, feodal, oligark, provokator, yang mengaku sebagai seorang demokrat.

Lalu, siapa yang mampu mengawal reformasi? Siapa lagi kalau bukan kekuatan masyarakat sipil pro-demokrasi (civil society). Misalnya mahasiswa, akademisi, LSM, pers, atau organisasi-organisasi riil yang ada di masyarakat, seperti buruh, petani, dan nelayan. Elemen-elemen kelompok kritis ini seharusnya punya elan yang membebaskan reformasi dari gangguan, dan mengawalnya hingga tercipta tatanan masyarakat yang beradab dan civil soceity yang kuat. Sebab, civil society yang akan melindungi warga negara dari kekuasaan negara yang berlebihan.

Matinya Kelompok Kritis?

Rasanya tak banyak yang menampik, jika dikatakan reformasi kini gagal karena disorganisasi gerakan kelompok kritis atau civil society pascareformasi. Memang apa kaitannya antara disorganisasi gerakan masyarakat sipil dengan kegagalan reformasi? Untuk memperjelas hal itu kita perlu flashback lagi.

Diketahui bersama bahwa reformasi ’98 adalah buah dari perjuangan masyarakat sipil. Gerakan massa itu mula-mula mendapat tekanan hebat dari aparatus represif negara (militer dan kepolisian), namun amukan massa yang kian tak terkendali, akhirnya mampu menjebol bendungan rezim tiranik-Orbais.

20 tahun sudah tragedi pelanggaran HAM pada 12 Mei telah berlalu namun hingga kini kasus pembunuhan sejumlah mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 belum juga menemukan titik terang.

Menyadari begitu pentingnya peran civil society di balik lengsernya Soeharto, memosisikan civil society sebagai agen penggerak reformasi tentu bukan hal yang dibesar-besarkan. Permasalahannya, berbagai anasir masyarakat sipil yang sebelumnya mengambil peran sebagai “bidan reformasi”, setelah berhasil menurunkan Soeharto dari kursi kepresidenannya, ke manakah mereka? Sejumlah elemen gerakan masyarakat sipil yang dulu begitu bergairah melengserkan Orde Baru, kini sedang berbuat apa? Reformasi yang didengungkan 20 tahun silam sedang dibawa ke mana?

“Aktivis zaman now sudah enggak mau berjuang. Maunya tampil keren dalam publikasi, cuap-cuap kosong, maunya punya uang banyak, terkenal, aset di mana-mana. Kepengen hidup enak, tanpa usaha. Malu dong. Tapi kok malah mengaku aktivis?” kata mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jhon Roy P Siregar, beberapa waktu lalu.

Suara-suara dan aksi pembelaan dari kelompok kritis memang kian hari kian meredup. Berbagai persoalan di depan mata baik yang bersentuhan dengan hajat hidup rakyat maupun kinerja pemerintah yang malfungsi, dibiarkan menguap. Kelompok kritis yang dulu menggedor Orde Baru hingga runtuh dan menentang segala penyelewengan penguasa, kini umumnya duduk sebagai penguasa baru, atau barangkali berada di “lingkaran” rezim reformasi. Ironisnya, sebagian besar mereka tak mampu lagi bersikap kritis sekalipun tangan-tangan kekuasaan di lingkaran dirinya menganut cara dan nilai yang dulu mereka tentang.

Kelompok kritis lain yang tak masuk ke lingkaran kekuasaan rezim reformasi, juga tak mampu memainkan peran sebagai oposan yang kritis. Mereka yang kemudian masuk ke partai-partai oposisi ataupun tergabung dalam organisasi partisan, sekalinya kritis terhadap pemerintah tak jarang dipengaruhi subjektifitas politik dan kepentingan elektoral.

Kelompok lainnya, barangkali masih ada, namun mengalami disorientasi dan frustasi sebab perubahan tak kunjung membaik, pemerintah terlalu kuat, bahkan mungkin tergerus dalam kerasnya kehidupan (utamanya himpitan ekonomi). Ada juga yang menjadi petualang politik, bergerak karena dan untuk fulus (uang) semata. Selebihnya, sedikit yang masih menjaga idealisme dan konsisten berjuang mengoreksi penguasa, namun enegerinya tak cukup kuat menjebol perubahan.

Bagaimana dengan gerakan mahasiswa dan media? Kondisinya juga memprihatinkan.

Gerakan mahasiswa seperti kehilangan arah dalam gelombang permasalahan bangsa, kehilangan daya kritis untuk menjadi pengawal kuasa. Hal ini tentu tidak berbuah indah bagi cita cita kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan. Manakala kekuasaan penyelenggara tidak terkontrol dengan baik, maka penyimpangan kuasalah akan semakin menggurita dan unggul. Jika tak direvitalisasi, gerakan mahasiswa akan membusuk dalam pusaran hedonisme dan pragmatisme, apalagi memasuki era rezim media sosial membuat mahasiswa “malas gerak” dan individualistik.

Sedangkan media, hampir semua kehilangan daya kritisnya terhadap pemerintah. Lebih-lebih media yang berafiliasi dengan penguasa. Ruang-ruang kritis itu, meskipun kadang bercampur dengan hoax dan fitnah, justru muncul di ranah sosial media seperti wahtsApp, twitter, facebook, situs, dan lain-lain.

Di masa sekarang, jurnalis memang menghadapi tantangan tersendiri mengingat banyak media dimiliki oleh pelaku bisnis yang sekaligus juga petinggi partai politik. Bersatunya tiga jenis kekuatan (bisnis, politik, dan media) di satu tangan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan mengingat media massa dapat terpeleset menjadi alat yang menyuarakan kepentingan pebisnis dan politikus serta mengabaikan atau membelakangkan kepentingan masyarakat luas. Terlebih di era liberalisasi dan industrialisasi saat ini, pers pun rentan tunduk pada kontrol dan telunjuk pemilik modal.

Hadirnya konglomerat media yang terjun ke politik seperti Surya Paloh (Metro TV, Koran Media Indonesia, dan Partai Nasdem), Hary Tanusoedibjo (RCTI, MNCTV, GTV, iNewsKoran Sindo, dan Partai Perindo), Abrurizal Bakrie (TVOne, ANTV, dan Partai Golkar), serta beberapa yang lainnya, sulit untuk tidak menggunakan frekuensi milik publik (khususnya televisi) dengan pemberitaan untuk kepentingan kampanye dan pencitraan politik partai yang dimiliki pemilik modal. Sementara hak-hak publik mendapatkan informasi yang benar dan berimbang dari media, terkadang tak muncul. Dalam posisi dilematis dan penuh tarikan kepentingan ini, pers harus pandai menempatkan diri.

Di luar itu, matinya kelompok kritis disebabkan adanya kooptasi dan kekangan dari penguasa. Negara kerap tampil pongah seolah telah menyelesaikan tanggungjawab dengan sebatas memberi kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa menyentuh aspek substansi dari tuntutan yang muncul dari kebebasan itu. Saat ini justru berkembang upaya membatasi kebebasan berpendapat lewat beberapa regulasi, seperti ujaran kebencian, UU ITE, UU MD3, hingga memakai hukum sebagai predator bagi lawan politik.

Pembiaran atas dikuasainya lembaga otoritas publik serta institusi demokrasi oleh elite politik “korup” selama ini sekaligus menandakan lemahnya gerakan organisasi masyarakat sipil dalam mengawal transisi demokrasi. Mereka (civil society) memang berhasil ketika mendorong Soeharto jatuh dari tampuk kekuasaannya, namun gagal dalam mengisi fase transisi kekuasaan. Agenda reformasi pun ikut mengalami kegagalan. Tampak, kelemahan mendasar di balik gerakan reformasi ialah menemukan figur (calon pemimpin) yang tepat dan kerangka visi kolektif sebagai panduan aksi politik.

Karena itu, tendensi menuju “20 tahun reformasi” ini harus dicegat oleh para aktivis civil society dengan secara sadar membangun kebersamaan pengalaman, visi, dan panggilan kesejarahan lewat penciptaan ruang publik, wacana publik, dan aksi publik yang mempertautkan minoritas kreatif yang berserak menjadi kolektivitas progresif generasi perubahan.

Jika tidak, untuk apa reformasi dilanjutkan?[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here