20 Tahun Reformasi, Rupiah Makin Kehilangan Wibawa

3
122
Pemerintah Jokowi telah menerbitkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi, namun kondisi kinerja ekonomi tak kunjung membaik, terutama rupiah terus melemah hingga menembus angka psikologi Rp14.000 per dolar AS.

Nusantara.news, Jakarta – Di usia 20 tahu reformasi ekonomi, tampaknya belum banyak yang berubah. Terutama nilai tukar rupiah masih harus terayun-ayun dampak kebijakan, masih tertekan situasi global, dan masih terus melemah. Adakah pemimpin kredibel yang bisa membuat rupiah berwibawa?

Hari ini rupiah diperdagangkan kembali melemah, bahkan sempat menembus level Rp14.108, level dimana rupiah mulai galau atas peristiwa bom teroris. Walaupun akhirnya ditutup sedikit menguat di level Rp14.097, namun diperkirakan rupiah esok hari masih akan tertekan.

Padahal Bank Indonesia sudah jor-joran melakukan intervensi, sehingga cadangan devisa sudah terkuras hingga US$7 miliar (atau Rp98,68 triliun). Bahkan capital flight dari pemegang saham asing di Bursa Efek Indonesia sudah mencapai Rp37 triliun. Sedangkan dana asing di Surat Utang Negara (SUN) juga merosot hingga Rp46,41 triliun.

Semua situasi ini cukup menggambarkan mengapa rupiah sampai melemah hingga ke level Rp14.097.

Net investasi portofolio pada triwulan I 2018 mencatat defisit sebesar USD1,2 miliar. Bank Indonesia menjelaskannya sebagai akibat dari masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global (Sumber: Bank Indonesia).

Gambaran lain yang bisa menjelaskan mengapa rupiah terus melemah adalah getolnya pemerintah melakukan impor bahan baku pangan. Hal ini memicu kembali terjadinya defisit neraca perdagangan (current account deficit—CAD).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan data perdagangan internasional, hasilnya tidak terlalu memuaskan, karena jauh dari ekspektasi.

 BPS menyatakan ekspor April 2018 tumbuh 9,01% (year-on-year–YoY) ke US$14,47 miliar. Lebih rendah dibandingkan target beberapa ekonomi Indonesia yakni tumbuh 12% YoY.

Sementara impor meroket hingga 34,68% YoY ke US$16,09 miliar, jauh di atas prediksi para ekonom kenaikan sebesar 19,09% YoY. 

Dengan demikian, neraca perdagangan mencatatkan defisit hingga US$1,63 miliar (ekuivalen Rp22,98 triliun), jauh dari konsensus yang memperkirakan akan ada surplus sebesar US$672 juta (ekuivalen Rp9,47 triliun).

Tentu saja Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita siap-siap kena damprat Presiden Jokowi lagi dengan realisasi defisit neraca perdagangan sepanjang Januari–April 2018.

Sebagai catatan, neraca perdagangan Indonesia pada Januari dan Februari 2018 mencatatkan defisit, masing-masing US$756 juta dan US$52,9 juta. Baru pada Maret 2018 neraca perdagangan berhasil membukukan surplus, yaitu senilai US$1,12 miliar. Defisit neraca perdagangan April lantas menjadi yang ketiga pada tahun ini.

Dari sisi eksternal, dolar AS yang sebelumnya melemah akibat rilis data-data ekonomi AS yang kurang bagus pada pekan lalu, mendapat momentum penguatan kembali dari kenaikan yield treasury AS.

Sementara sinyal kenaikan bunga acuan BI 7 Days Repo Rate dari Bank Indonesia (BI) diyakini dapat memperkuat kepercayaan investor untuk berinvestasi. Tapi setelah langkah ini, apa masih ada kenaikan lagi atau tidak? Itu yang sedang ditunggu pasar. Apalagi investor mulai mengkhawatirkan pencapaian inflasi Indonesia.

Faktor penyangga

Bloomberg melaporkan, BI masih memiliki dana penyangga sebesar US$22 miliar untuk mempertahankan rupiah sebelum alarm berbunyi tentang cadangan devisanya, menurut Bank of America Merrill Lynch.

Cadangan devisa diprediksi akan turun menjadi US$110 miliar, dari $124,9 miliar yang tercatat pada akhir April 2018, untuk menandakan “intervensi yang agresif dan terus-menerus,” kata ahli strategi berbasis di Singapura, Rohit Garg. Itu tidak mungkin terjadi berdasarkan sejarah baru-baru ini, katanya. Di atas itu, BI telah menguras cadangan devisa US$7 miliar lagi untuk memperkuat rupiah, katanya.

“Sejarah menunjukkan bahwa bank sentral tidak peduli seberapa keras aksi jual, bahkan pada 2013 atau 2015, arus dana keluar tidak pernah benar-benar agresif,” kata Garg. “Kami melihat stres saat ini dalam rupiah dan obligasi, tetapi buffer Indonesia masih sangat, sangat bagus.”

Kemerosotan pasar keuangan negara berkembang yang dipicu bulan lalu oleh hasil patokan treasury menyentuh level tertinggi dalam empat tahun, ini menggambar perbandingan dengan kebijakan tappering off 2013 dari Federal Reserve, dan mendorong investor melakukan selldown.

Analis, termasuk dari Goldman Sachs Group Inc, semakin memprediksi bahwa BI akan menaikkan suku bunga acuan BI Rate untuk mempertahankan mata uang yang telah turun ke terendah sejak 2015.

Nilai tukar rupiah telah melemah 2,3% terhadap dolar kuartal ini dan jatuh di bawah level psikologis 14.000 pada hari Senin. BI sedang mempersiapkan langkah-langkah moneter, termasuk menyesuaikan tingkat kebijakannya, untuk menstabilkan pasarnya, Gubernur Agus Martowardojo mengatakan pada hari Rabu.

Dana global telah hengkan dengan menjual ekuitas Indonesia senilai US$2,7 miliar tahun ini. Mereka membuang portfolio obligasi senilai US$1,5 miliar pada kuartal kedua, memangkas arus masuk bersih untuk 2018 menjadi US$202 juta.

“Sekarang orang asing tidak membeli obligasi, itu akan menciptakan kesenjangan penawaran dan permintaan yang lebih luas,” kata Garg. Permintaan dari dana pensiun lokal dan perusahaan asuransi mungkin akan mengambil dalam beberapa minggu mendatang dan mengisi kesenjangan mengingat hasil yang lebih tinggi, katanya.

Reformasi tanpa hasil

Lantas untuk apa dilakukan reformasi ekonomi, melakukan formasi ulang atas ekonomi Orde Baru, jika hasilnya tidak lebih baik? Jika rupiah harus terus terayun-ayun di antara para pengambil kebijakan dan kejelian para spekulan?

Sepanjang 1998 hingga 2018, sudah dilakukan aneka kebijakan ekonomi dengan dan atas nama reformasi ekonomi. Pemerintah Jokowi sendiri telah menerbitkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi, tapi ujung-ujungnya mengapa rupiah harus terpelanting lagi ke level Rp14.000?

Ekonom senior Rizal Ramli memprediksi rupiah sangat mudah tergelincir ke level Rp17.000, bahkan ada kekhawatiran rupiah bablas hingga level Rp20.000 per dolar AS. Ini menunjukkan betapa lemah dan tak berdayanya Pemerintah Jokowi dan BI menghadapi situasi.

Dengan kata lain kebijakan ekonomi yang diatasnamakan reformasi ekonomi itu tidak memberi makna apa-apa kecuali rupiah harus terdepresiasi dan terdepresiasi lagi.

Ada beberapa opsi lagi ke depan sebagai bentuk pertahanan tahap lanjutan dari kebijakan yang sudah ditempuh. Pertama, mewajibkan devisa hasil ekspor di deposit di perbankan lokal dan asing di dalam negeri. Dengan demikian devisa hasil ekspor benar-benar mencerminkan aktivitas ekspor impor yang bernilai tambah bagi perekonomian.

Kedua, BI harus menaikkan suku bunga acuan BI 7 Days Repo Rate ke level yang lebih penuh percaya diri untuk rupiah. Jika kebijakan ini masih tidak cukup tokcer, maka perlu ditempuh kebijakan yang lebih keras.

Ketiga, BI bila perlu mematok rupiah (pegging currency) pada level tertentu terhadap dolar AS agar tidak terus-terusan berfluktuasi. Malaysia pada 1998 di bawah kepemimpinan yang kuat Mahathir Muhammad mematok dolar di level 3,8 ringgit. Akhirnya Malaysia lolos dari krisis walaupun memakan biaya yang tidak terlalu besar, bahkan Malaysia memiliki kewibawaan atas kebijakan Mahathir yang tegas.

Kalau rezim kebijakan mata uang devisa bebas (free floating rate) ini dipertahankan, sementara fundamental ekonomi yang belum kokoh, ditambah kegemaran menerbitkan surat utang, dengan kondisi defisit transaksi berjalan yang terus membengkak, yakinlah, rupiah hanya menunggu waktu yang tepat menyentuh level Rp20.000.

Apakah level Rp20.000 itu terjadi pada 2018 atau 2019? Wallahu a’lam![]

3 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here