2017 Indonesia Siap Hadapi Turbulensi Keuangan Global

0
325

Nusantara.news, Jakarta – Persis seperti apa yang pernah dilontarkannya di penghujung akhir 2016 mengenai masa depan perekonomian Indonesia, Sri Mulyani Indrawati masih berpendirian bahwa  perekonomian Indonesia tahun 2017 masih banyak terpengaruh ketidakpastian ekonomi global seperti yang terjadi di tahun 2016. Ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri, seperti kebijakan proteksionisme Trump (Trump Effect),  kenaikan harga komoditas global, kebijakan ekonomi moneter negara-negara maju dan kondisi perekonomian China.

Sri Mulyani mengatakan, dalam satu dekade terakhir bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil. Padahal, dalam periode 2006 sampai 2016, di tengah-tengah itu sebenarnya terjadi krisis dunia, yakni 2008 dan 2009.  Dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,1% berdasarkan asumsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 (berupa pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 1.750,3 triliun anggaran belanja negara ditetapkan sebesar Rp 2.080,5 triliun.)

Pemerintah memahami di luar pemerintah ada banyak proyeksi. Bahkan dalam hal ini, BI yang masih bagian dari pemerintahan juga punya proyeksi antara 5%-5,4%. Lalu World Bank 5,3% karena masih lebih optimisis dalam beberapa faktor dan aca consensus forecast untuk 2017 ialah 5,2%.

Dengan postur APBN seperti ini, pemerintah mengakui defisit anggaran dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 tidak terhindarkan. Defisit anggaran dipatok di angka 2,41 persen dari total Produk Domestik Bruto atau setara dengan Rp 330,2 triliun. “Pemerintah perlu memiliki dan menjalankan APBN 2017 secara efektif,” ujarnya. Menurutnya, Beruntung pemerintah dan DPR menyusun APBN 2017 dalam kondisi perekonomian yang tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di tahun lalu.

Dalam pemaparan “Indonesia Economic Outlook 2017” pada hari jadi Media Group ke-47, Sri Mulyani menegaskan, dalam situasi-situasi turbulensi baik karena faktor keuangan global atau faktor perdagangan internasional yang melemah, Indonesia punya kemampuan daya tahan menjaga kinerja perekonomian mereka. Daya tahan itu ialah aset yang berharga (MI/31/1/17).

Ekonomi selalu dibagi dua menjadi sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, itu menjadi motor penggerak. Biasanya, pemerintah bisa mempengaruhi dengan menggunakan instrument kebijakan. Komposisi permintaan dari perekonomian Indonesia sama dengan negara lain, yakni konsumsi. Konsumsi menjelaskan 58,3% dari seluruh perekonomian Indonesia. Sebagai perbandingan di negara maju bisa 60%-70% ialah konsumsi dari rumah tangga atau household.

Ketika menjadi pembicara dalam “Indonesia Economic Outlook 2017” yang diselenggarakan Partai Golkar, di Jakarta, (15/12/16), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan fondasi ekonomi Indonesia cukup kuat menghadapi sentimen negatif akibat kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed). “Ini sudah memberikan suatu fondasi yang solid, sehingga Indonesia bisa dibedakan dari negara-negara lain dalam arti positif,” ujarnya.

Sebelumnya, The Fed memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dari kisaran 0,25 persen menjadi 0,5 persen. Peningkatan suku bunga tersebut didorong ekspansi ekonomi, penguatan pasar tenaga kerja, dan peningkatan inflasi.

Dengan menaikkan suku bunga acuan, The Fed memprediksi pertumbuhan ekonomi Amerika dapat tumbuh hingga 2,1 persen pada 2017 atau satu persentase poin lebih tinggi daripada pertumbuhan tahun ini sebesar 1,9 persen.

Sebagai negara berkembang dengan pasar domestik yang kuat dan pertumbuhan yang cukup tinggi, posisi Indonesia terbilang cukup istimewa dibanding negara-negara berkembang lain.  Fondasi ekonomi juga didukung oleh langkah-langkah penyehatan fiskal, seperti penerbitan surat utang negara sebesar US$ 3,5 miliar pada awal 2016 dengan yield yang jauh lebih baik dibanding tahun lalu.

Menurut Sri Mulyani, harapan pelaku pasar akan membaiknya perekonomian Indonesia tahun depan, juga akan tumbuh. Hal ini menilik pada kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditunjukkan dengan kenaikan belanja infrastruktur, subsidi yang lebih tepat sasaran, kenaikan belanja untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan.

“Investasi pemerintah tujuannya menciptakan demand tetap terjaga. Dengan demikian, kita punya kredibilitas dan sentimen positif tetap bisa dijaga,” tutur Sri Mulyani.

Ia menjelaskan, dari eksternal, perlambatan ekonomi global diperkirakan masih berlanjut. Selama dua tahun terakhir, perekonomian global terpukul karena permintaan yang lemah dan harga komoditas menurun.

Hal ini menyebabkan perdagangan internasional melemah. Ia memperkirakan kinerja ekspor dan impo tahun depan mulai tumbuh positif, tetapi masih terbatas yaitu masing-masing sebesar 0,2% dan 0,7% pada tahun depan. Dengan pilihan keluarnya AS dari kerjasama perdagangan Trans Pasific Partnership (TPP), hal itu bisa menjadi peluang bagi Indonesia yang belum tergabung dalam kerjasama tersebut untuk mencari pasar baru. Sri juga optimis mulai 2017 ia melihat sektor pertambangan dan penggalian akan tumbuh positif lantaran adanya perbaikan permintaan dan kenaikan harga.

Dari sisi domestik, ia memperkirakan konsumsi rumah tangga bisa terjaga di level 5% lantaran outlook inflasi tahun depan masih rendah. Namun, ia tetap mengantisipasi adanya potensi kenaikan inflasi yang terjadi akibat pencabutan subsidi listrik 450 volt ampere (VA) dan 900 va.

Dari sisi anggaran pemerintah, penerimaan perpajakan tahun depan ditargetkan naik 13,5% dibanding outlook realisasi penerimaan hingga akhir tahun ini. Menurut Sri Mulyani, target penerimaan pajak di tahun depan juga mencerminkan kehati-hatian pemerintah karena mempertimbangkan pertumbuhan selama tiga tahun terkahir.

Sementara belanja negara ditargetkan naik 9,6% dibanding outlook realisasi hingga akhir tahun ini. Ia menyatakan, target tersebut konsisten dan kredibel untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tetap berada di atas 5% di tahun depan.

Investasi sebagai sisi permintaan kedua, dilakukan sektor produksi yang dalam melakukan ekspansi atau dalam kegiatan produksinya menjelaskan 29,7%. Lainnya, ialah pemerintah 9,1% serta sisanya ekspor minus impor.

Dalam 10 tahun terakhir drive konsumsi Indonesia mendekati 5%. Untuk 2016, kuartal ketiga yang sudah keluar angkanya adalah 5,0%. Itu menggambarkan bahwa Indonesia memiliki daya tahan dari sisi motor penggerak sisi permintaan.

APBN 2017 menetapkan asumsi target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun  2017 sebesar 5,1 persen. Namun demikian, pencapaian target pertumbuhan ekonomi tersebut akan sangat tergantung pada beberapa faktor. Pertama, efektivitas kebijakan Pemerintah dalam memitigasi resiko ekonomi ke depan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kedua, keberhasilan reformasi  ekonomi yang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun terakhir Salah satu tantangan domestik untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi adalah belum optimalnya pendapatan negara dari pajak, seiring dengan  perlambatan ekonomi Indonesia dan masih rendahnya basis pajak.

Di sisi lain, Pemerintah berencana untuk meningkatkan porsi anggaran belanjanya, khususnya untuk belanja infrastruktur, guna mengurangi kesenjangan infrastruktur antar daerah dan sebagai pemacu pertumbuhan  ekonomi Indonesia. Akibatnya, defisit anggaran cenderung semakin melebar dan mendekati ambang batas yang ditetapkan dalam peraturan – yang menyebutkan bahwa jumlah kumulatif defisit anggaran tidak dapat melebihi   3 (tiga) persen dari PDB tahun berjalan.

Tantangan domestik lainnya adalah aktivitas sektor swasta yang relatif masih stagnan sampai dengan triwulan II tahun 2016, dimana salah satunya tercermin dari pertumbuhan kredit yang lambat. Selain itu, peningkatan NPL di sektor perbankan merupakan salah satu resiko yang perlu diawasi secara ketat oleh Pemerintah. Dengan ruang gerak Pemerintah yang semakin terbatas – penurunan pendapatan pajak menyebabkan Pemerintah tidak dapat leluasa dalam meningkatkan belanjanya – maka peran sektor swasta sebagai sumber pertumbuhan ekonomi perlu terus didorong dan ditingkatkan.

Di sisi eksternal, resiko terbesar bagi perekonomian Indonesia diperkirakan  masih berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Amerika Serikat (AS).  Perlambatan ekonomi RRT yang terjadi sejak akhir tahun lalu diperkirakan  masih akan terjadi selama beberapa waktu ke depan. Sebagai negara importir

terbesar kedua di dunia, perlambatan ekonomi di RRT tidak hanya merugikan  mitra dagangnya secara langsung namun juga menyebabkan penurunan  permintaan dunia secara keseluruhan, yang akhirnya dapat berujung pada perlambatan ekonomi global. Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah RRT  di tengah kondisi global yang melemah, serta sejauh mana kebijakan tersebut  akan efektif mengurangi perlambatan ekonomi tersebut, perlu dipantau oleh Pemerintah Indonesia agar dapat menyusun kebijakan antisipasi yang tepat.

Menurut Sri Mulyani selama satu decade pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia sekitar 5%. Presiden Jokowi terpilih saat global environment mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan puncak yang disebut supply chain tidak lagi mengalami pertumbuhan besar seperti dekade yang lalu.

Selama ini, katanya, pertumbuhan konsumsi pemerintah ialah 6,3%. Khususnya untuk 2016, kuartal tiga mengalami negative growth karena terus melakukan beberapa penyesuaian dari APBN 2016 dan sudah ditutup 31 Desember 2016 lalu. Tujuannya menjaga confidence terhadap instrument APBN.

Saat ini, dari sisi eksternal ekspor dan impor serta cadangan devisa, Indonesia berada di posisi yang cukup nyaman. Bila dilihat, cadangan devisa terus berada di atas US$100 miliar dengan ekspor dan impor yang selalu kita buat imbang. Yang paling penting ialah capital inflow atau arus modal karena mereka percaya terhadap prospek dan stabilitas ekonomi Indonesia.

Ia juga menjelaskan, bila semua orang memiliki confidence terhadap perekonomian Indonesia, harga surat utang Indonesia menjadi tinggi. Artinya suku bunganya menjadi rendah karena semua orang ingin memegang surat utang RI. Itu yang sesuatu disebut confidence have the value. Berarti beban kita menjadi lebih rendah.

Menurut catatan Bappenas, yang dikutip dari situsnya (Economic Indonesia Outlook 2017) menjelaskan, di tengah perekonomian global yang cenderung melambat, Indonesia justru berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonominya yang cukup tinggi. Pada triwulan III tahun 2016 pertumbuhan PDB Indonesia tercatat sebesar 5,0 persen (y-o-y), lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4,7 persen. Pertumbuhan tersebut utamanya berasal dari pengeluaran konsumsi (tumbuh 5,0 persen), dan pengeluaran investasi (tumbuh 4,1 persen). Sementara itu, pengeluaran pemerintah mengalami penurunan, karena adanya kebijakan penghematan belanja pemerintah.

Peran pengeluaran konsumsi (53,8 persen) dan investasi (31,6 persen) merupakan yang terbesar dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya, sehingga keduanya menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III tahun 2016.

Tanpa adanya pemotongan anggaran, pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2016 diperkirakan akan mencapai  5,1 persen, diatas target pertumbuhan yang ditetapkan Pemerintah sebesar 5,0 persen. Laju pertumbuhan tertinggi diharapkan berasal dari pengeluaran Pemerintah (5,8 persen), investasi (5,4 persen), dan pengeluaran konsumsi (5,1 persen). Sementara untuk ekspor dan impor diperkirakan masih akan terkontraksi, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar -1,1 persen dan -0,9 persen.Di tahun 2017, harga komoditas dan energi diperkirakan mulai membaik serta perekonomian global yang mulai pulih diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Kinerja perdagangan Indonesia diperkirakan akan mulai mencatatkan pertumbuhan yang positif, dimana pertumbuhan kspor di tahun 2017 diperkirakan sebesar 2,2 persen sementara pertumbuhan impor adalah 3,1 persen.

Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017 diperkirakan masih berasal dari permintaan domestik yaitu sisi pengeluaran konsumsi, investasi, dan pengeluaran Pemerintah, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,2 persen, 5,9 persen, dan 6,1 persen. Secara keseluruhan, pertumbuhan PDB ndonesia dalam skenario baseline diperkirakan sebesar 5,2 persen di tahun 2017, dimana angka ini adalah tanpa memperhitungkan resiko global dan domestik.

Terdapat dua resiko global yang diperkirakan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017. Resiko global pertama adalah kebijakan pemerintah RRT untuk menghadapi kondisi perekonomiannya yang terus turun. Pemerintah Tiongkok dihadapkan pada dua pilihan:

(1) tetap berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi,

(2) melakukan kebijakan ekonomi ketat untuk mengurangi dampak kredit macet yang semakin meningkat, tetapi dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Simulasi yang dilakukan dalam laporan Outlook ini adalah kebijakan Pemerintah Tiongkok pilihan kedua. Resiko global kedua adalah hasil pemilihan Presiden AS. Trump dan Clinton memiliki kebijakan yang berbeda yang tentunya akan memberikan dampak yang berbeda bagi perkembangan ekonomi global, termasuk Indonesia.

Kebijakan Pengetatan Ekonomi RRT Kebijakan pemerintah RRT yang mengejar target pertumbuhan dengan mendorong peningkatan investasi rupanya tidak berkesinambungan. Banyak diantara investasi berasal dari pinjaman yang pada akhirnya macet dan berdampak buruk bagi perekonomian. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah RRT diperkirakan akan berupaya untuk melonggarkan target pertumbuhan ekonominya dan lebih diarahkan untuk mengendalikan kredit yang berdampak pada tertahannya laju investasi.

Hal ini dilakukan oleh Pemerintah RRT agar ekonomi RRT tidak mengalami hard landing. Pemerintah RRT akan berupaya mengalokasikan modal lebih efisien lagi dan meningkatkan kontribusi dari pembiayaan ekuitas. Perlambatan ekonomi di RRT berpotensi melemahkan beberapa negara lain khususnya mitra dagang RRT dan negara penghasil komoditas. Kebijakan ini juga tentunya akan berdampak pada Indonesia mengingat besarnya investasi RRT yang masuk ke Indonesia.

Terpilihnya Donald Trump dari Partai Republik sebagai presiden AS tentu akan berimplikasi signifikan terhadap ekonomi global, tidak hanya pada perekonomian AS dan tanpa terkecuali Indonesia. Kebijakan dalam proposal yang diajukan Trump yang memangkas pajak bagi kalangan berpenghasilan tinggi tentunya akan mengurangi penerimaan pendapatan Pemerintah AS. Di satu sisi, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong perekonomian dengan memberikan insentif bagi sektor swasta untuk meningkatkan usahanya. Di sisi lain, kebijakan ini akan bertentangan dengan ketimpangan pendapatan yang terjadi di AS yang semakin lama semakin melebar.Proposal kebijakan Trump lainnya misalkan dalam bidang perdagangan yang cenderung proteksionis agresif terhadap perdagangan Meksiko dan RRT, sehingga memberikan dampak negatif terhadap aktivitas ekspor impor kedua negara tersebut. Kebijakan imigrasi yang diusulkan Trump juga akan berdampak pada pasar tenaga kerja.

Proposal Trump yang cenderung membawa ekonomi AS lebih tertutup akan menyebabkan tingkat ketidakpastian dalam ekonomi AS dan global semakin meningkat. Secara singkat kebijakan yang diusulkan Trump dapat dikategorikan sebagai berikut:

Resiko Domestik

Dari sisi domestik, terdapat dua resiko yang dapat mengganggu pencapaian target pertumbuhan ekonomi di tahun 2017. Resiko pertama berasal dari sisi fiskal, yakni tidak tercapainya target penerimaan perpajakan yang berujung pada pemotongan anggaran pemerintah di tahun 2016. Kondisi tersebut mengindikasikan semakin terbatasnya ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk di tahun 2017. Resiko kedua berasal dari sisi swasta. Hingga akhir bulan Oktober, aktivitas swasta masih berjalan relatif lambat dan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Jika perlambatan ini terus berjalan hingga tahun 2017, maka akan sulit bagi ekonomi Indonesia untuk tumbuh mencapai target.

Resiko Fiskal: Shortfall Penerimaan Perpajakan dan Penghematan Anggaran

Dalam 1,5 tahun terakhir, pendorong utama pertumbuhan ekonomi, selain konsumsi rumah tangga, adalah sektor pemerintah, baik melalui konsumsi ataupun investasi. Usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat realisasi belanja telah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh di kisaran 5 persen.Namun ruang bagi pemerintah untuk memberikan stimulus kepada perekonomian semakin terbatas. Perlambatan ekonomi dan masih rendahnya harga komoditas berdampak pada turunnya kinerja penerimaan perpajakan. Di tahun 2016, meskipun sudah dibantu oleh penerimaan Tax Amnesty, diperkirakan masih akan terjadi shortfall penerimaan perpajakan hingga Rp137,6 triliun dari targetnya dalam APBN-P 2016.

Demi menjaga defisit anggaran tetap dalam batas yang dibolehkan oleh Undang-Undang, pemerintah mengambil langkah penghematan anggaran sebesar Rp137,6 triliun, yang dihemat dari alokasi belanja, baik belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, dalam APBNP 2016. Penghematan utamanya dilakukan terhadap belanja yang sifatnya konsumtif, tanpa menyentuh alokasi belanja produktif, seperti belanja infrastruktur.

Meski tidak menyentuh belanja produktif, tetapi penghematan belanja tersebut tetap akan berdampak secara langsung terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi di tahun 2016. Namun tidak hanya itu, penghematan anggaran yang terjadi dapat menyebabkan penyesuaian belanja pemerintah di tahun 2017, seiring dengan terbatasnya ruang fiskal.

Resiko Sektor Swasta

Kenaikan Non Performing Loan (NPL) dan Pertumbuhan Kredit yang Rendah. Dengan terbatasnya stimulus fiskal , aktivitas di sektor swasta sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun hingga awal triwulan IV 2016, aktivitas sektor swasta masih sangat terbatas Kondisi tersebut terindikasi dari rendahnya pertumbuhan kredit perbankan. Secara keseluruhan, kredit perbankan hanya tumbuh 6,7 persen di bulan Agustus 2016, terendah sejak krisis finansial global pada tahun 2009. Pertumbuhan kredit investasi turun menjadi 9,5 persen, sementara kredit modal kerja hanya tumbuh 4,5 persen di bulan Agustus 2016.

Salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan kredit perbankan adalah turunnya permintaan agregat seiring dengan perlambatan ekonomi. Akibatnya, banyak perusahaan mengalami kelebihan kapasitas sehingga permintaan terhadap investasi baru menurun drastis. Penyebab lainnya adalah meningkatnya resiko perbankan. Peningkatan resiko tersebut terlihat dari kenaikan NPL yang mencapai 3,22 persen di bulan Agustus 2016. Kondisi ini mendorong perbankan menjadi lebih selektif dalam menyalurkan kredit.

Rendahnya pertumbuhan kredit perbankan akan berdampak pada kinerja investasi. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka investasi swasta di tahun 2017 akan cenderung stagnan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here