2017, Tahun Terburuk Dalam Pencapaian Tax Ratio

0
651
Tugas Dirjen Pajak Robert Pakpahan 2018 semakin berat, terutama dalam mengejar tax ratio 11,5% dan menekan shortfall pajak.

Nusantara.news, Jakarta – Jika menengok berbagai kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2017, disebut-sebut sebagai prestasi yang terbaik. Namun celakanya tax ratio (rasio pajak), justru mencatat prestasi yang terburuk. Apa pasal?

Tax ratio merupakan perbandingan atau prosentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio ini menyatakan jumlah pajak yang dikumpulkan pada suatu masa berbanding dengan pendapatan nasional atau PDB di masa yang sama. Tax ratio merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak.

Walaupun rasio pajak bukan satu-satunya indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pajak, namun hingga saat ini rasio pajak menjadi ukuran yang dianggap memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan di suatu negara.  Di samping itu, tax ratio dianggap sebagai acuan yang mudah untuk menilai kapasitas sistem perpajakan di suatu negara. Pendek kata, tax ratio adalah indikator paling lugas untuk mengukur keberhasilan penerimaan pajak.

Sementara kalau kita tengok realisasi penerimaan DJP pada 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp1.151,5 triliun atau 89,74% dari target APBN-P 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun. Angka itu menunjukkan shortfall (selisih kurang antara target dan realisasi penerimaan) pajak sebesar Rp132,4 triliun.

Ekonomi Faisal Basri berpendapat tax ratio selama 5 tahun terakhir menurun. Berdasarkan catatannya, tax ratio di 2012 sebesar 11,4%, 2013 sebesar 11,3%, 2014 sebesar 10,9%, 2015 sebesar 10,8%, 2016 sebesar 10,4%, dan 2017 diestimasikannya sebesar 10,1%.

Berbagai kajian juga menunjukkan bahwa prediksi realisai tax ratio pada 2017 mengalami penurunan di kisaran 9% hingga 10%. Namun sepertinya realisasi tax ratio itu jauh lebih buruk, bahkan kalau boleh dikatakan yang terburuk sejak 2014.

Dalam perhitungan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, realiasasi tax ratio pada 2017 diperkirakan jauh lebih buruk, berkisar 8,6% hingga 8,8%. Artinya, semakin kecil tax ratio, penerimaan perpajakan yang diperoleh pemerintah dari potensi yang ada semakin kecil.

Dengan estimasi realisasi produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,05% atau berada di kisaran angka Rp13.033 triliun, maka rasio pajak dalam arti sempit 2017 hanya 8,4%.

Jumlah tersebut mencatatkan realisasi paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, 2016 misalnya, rasio pajak sebesar 8,6%.

“Ini menunjukkan database terhadap potensi perpajakan yang dimiliki pemerintah masih lemah,” kata Faisal dalam Seminar Reformasi Perpajakan beberapa waktu lalu.

Tax ratio negara lain

Pertanyaannya, dengan penurunan yang konsisten di dalam negeri, bagaimana prestasi tax ratio negara-negara sahabat?

Pegawai DJP Wiyoso Hadi dalam pendapat pribadinya memaparkan, tax ratio beberapa negara-negara lain berdasarkan data dari Heritage Foundation yang berbasis di Washington DC, Amerika, jauh lebih besar dari capaian tax ratio Indonesia. Tax ratio  Denmark mencapai 49%, Finlandia 43,6%, Selandia Baru 34.5%, Swedia 45.8%, Australia 30,8%, Norwegia 43.6%, Kanada 32.2%, Belanda 39,8%, Jerman 40.6%, Portugal 37%, Belgia 46,8%, Austria 43,4%, Perancis 44,6%, Inggris 39% dan Amerika Serikat 26,9%.

Begitu juga capaian tax ratio di beberapa negara Asia juga masih jauh di atas Indonesia, seperti Jepang 28,3%, Malaysia 15,5%, Thailand 17%, Filipina 14,4%, Vietnam 13,8%. Indonesia sedikit di atas Kamboja 8% dan Birma yang hanya sebesar 4,9%.

Amerika memiliki IRS (Internal Revenue Service), Jepang memiliki Kokuzei-chō alias NTA (National Tax Agency), Australia memiliki ATO (Australian Taxation Office). Tiga-tiganya memiliki sejarah panjang dan menjadi kiblat banyak otoritas pajak negara-negara lain karena dinilai kinerjanya patut menjadi benchmark bagi otoritas-otoritas pajak di negara-negara lain termasuk Indonesia. Namun kita lihat tax ratio di ketiga negara tersebut di bawah negara-negara Skandinavia.

Lalu jika kinerja otoritas pajak suatu negara tidak dapat dijadikan patokan tinggi atau rendahnya tax ratio negara tersebut, lalu apa patokannya? Mari kita tengok laporan riset Transparency International yang berbasis di Berlin, Jerman itu bekerjasama dengan Ernst & Young, Canadian Agency for International Development, the Danish Ministry of Foreign Affairs (Danida), the Ministry of Foreign Affairs of Finland, Irish Aid, the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, the Norwegian Agency for Development Cooperation, Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), the Swiss Agency for Development and Cooperation, dan the UK Department for International Development.

Berdasarkan laporan hasil riset jaringan Transparency International tersebut diperoleh Indeks Persepsi Korupsi tahun 2012 dari 176 negara di dunia, yang diukur dari skala 1-100. Semakin besar nilai Indeks Persepsi Korupsi suatu negara atau semakin mendekati skor 100 maka semakin bersih, transparan dan bertanggungjawab pemerintahan negara tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan dan tentunya termasuk di dalamnya mendayagunakan uang pajak untuk pembangunan bangsa dan kemaslahatan masyarakatnya dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan laporan hasil riset jaringan Transparency International tersebut terpaparkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Denmark untuk tahun 2012 adalah sebesar 90, Finlandia 90, Selandia Baru 90, Swedia 88, Australia 85, Norwegia 85, Kanada 84, Belanda 84, Jerman 79, Portugal 63, Belgia 75, Austria 69, Perancis 71, Inggris 74.

Sama dengan Inggris, IPK Jepang tercatat 74, Amerika Serikat 73, Malaysia 49, Thailand 37, Filipina 34, Vietnam 31, Kamboja 22 dan Birma 15. Dari sini kita bisa melihat adanya korelasi positif bahwa semakin bersih, transparan dan bertanggungjawab suatu pemerintah negara dalam menyelenggarakan pemerintahan negaranya alias semakin tinggi IPK suatu negara maka ‘cenderung’ semakin besar pula tax ratio negara tersebut.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dari 176 negara yang disurvei, Indonesia hanya menduduki peringkat ke-118 negara bebas korupsi sedunia dengan IPK hanya sebesar 32 dari skala 1 hingga 100.

Masyarakat Dunia menilai Pemerintah Indonesia secara umum belum bersih dalam menyelenggarakan pemerintahan dan tentunya termasuk di dalamnya belum mendayagunakan uang pajak untuk pembangunan bangsa dan kemaslahatan masyarakatnya secara optimal. Hal tersebut menurunkan kepercayaan publik kepada Pemerintah yang akan berimbas pada rendahnya kepatuhan membayar pajak dan kecilnya rasio pajak.

Realisasi pencapaian tax ratio yang dari tahun ke tahun yang terus menurun sejak 2012, menunjukkan kualitas pengelolaan pajak yang makin memburuk.

Bagaimana 2018

Target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah di tahun 2018 sebesar Rp1.424 triliun dinilai terlalu tinggi, walaupun target itu selalu meningkat dari tahun sebelumnya. Jika terlalu besar, maka dapat dipastikan pada 2018 akan terjadi shortfall pajak lagi.

Celakanya, penetapan target penerimaan pajak tersebut tidak dasarkan pada realisasi penerimaan tahun 2017 sebesar Rp1.151,5 triliun, melainkan didasarkan pada target penerimaan pajak 2017 yakni sebesar Rp1.283,6 triliun. Hal ini yang bisa menjelaskan mengapa sejak 2006 DJP selalu mencatat shortfall dan tidak pernah mencatat surplus penerimaan pajak.

Beban penerimaan pajak 2018 yang terus meningkat, tanpa menengok kegagalan pencapaian 2017, memberi gambaran akan kegagalan yang sama ditahun 2018.

Karena itu, tradisi shortfall ini seharusnya dihentikan dan bukan dipertahankan, bahkan dimasukkan dalam APBN 2018. Shortfall pajak pada 2018 dipekirakan pada kisaran Rp150 triliun hingga Rp180 triliun. Bahkan bisa saja lebih besar, karena pada 2018 tak ada lagi program tax amnesty.

Shortfall pajak memang tidak akan menyebabkan Indonesia bangkrut. Alasannya, Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur batasan defisit anggaran sebesar 3% dari PDB.

Akan tetapi, jika shortfall pajak yang terus berlanjut akan menjadi bahaya besar, karena ketahanan fiskal menjadi buruk.

Pertanyaan kemudian, kalaupun tidak membuat negara bangkrut karena ada batasan defisit 3%, apakah shortfall pajak mempengaruhi kepercayaan debitur bahwa Indonesia mampu mengembalikan utang.

Secara umum pasti akan mengurangi kepercayaan debitur. Bahkan sekarang market pun khawatir karena shortfall akan mengurangi kepercayaan pada kemampuan pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan perekonomian.

Situasi ini diperparah dengan tax ratio yang terus merosot, semakin membuktikan kapasitas Menteri Keuangan cc DJP dalam mengelola penerimaan pajak pantas diragukan.

Apalagi pada 2018, Menkeu Sri Mulyani sudah menargetkan ratio pajak sebesar 11,5% (dalam arti luas) dan 10,9% (dalam arti sempit), sebuah angka yang spektakuler jika dibandingkan realisasi tax ratio 2017 sekitar 8,4%. Dengan kata lain, nyaris tidak mungkin target tax ratio dapat tercapai pada 2018.

Pada dasarnya ada tiga penyebab buruknya pengumpulan pajak selama belasan tahun ini. Pertama, kepatuhan wajib pajak (WP) sangat rendah, yaitu hanya sekitar 50%. Kedua, adanya kebocoran penerimaan pajak terutama dari restitusi atau pengembalian pajak, khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, basis WP yang kecil.

Karena itu, sebenarnya yang dibutuhkan adalah bagaimana mengatasi ketiga penyebab buruknya daya kumpul pajak. Sudah saatnya dibentuk semacam lembaga independen pengumpul pajak semisal Internal Revenue Service (IRS) seperti di Amerika.

Sudah saatnya kita coba.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here