2019, Bangun Oposisi dari Sekarang

0
121

PETA kompetisi dalam Pemilu Presiden 2019 nanti, sebagaimana sering diulas dalam Nusantara.news, tidak berubah dari konfigurasi tahun 2014: Joko Widodo akan berhadapan dengan Prabowo. Memang ada kemungkinan perubahan, yakni munculnya calon lain di luar mereka berdua, apabila Partai Demokrat mengibarkan bendera sendiri dan menarik satu-dua partai lain untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden, sebesar 20 persen suara atau 25 persen kursi DPR.

Di tengah persiapan masing-masing kekuatan untuk meraih kemenangan dalam presidential race tahun depan, kita ingin mengingatkan satu hal: Bangun kekuatan meraih kemenangan, dan bangun kekuatan menghadapi kekalahan.

Slogan “siap menang, siap kalah” yang ramai disosialisasikan setiap menjelang pemilu, seyogianya diartikan secara ekstensif. “Siap menang itu tidak hanya siap memenangkan, tapi siap mengemban kekuasaan sesuai batas kewenangan yang konstitusional.

Siap kalah itu juga mesti dimaknai lebih dari sekadar legowo, berbesar hati dan menghormati pemenang, tetapi juga siap melanjutkan peran politik di ranah berbeda dan dengan cara berbeda.

Artinya, para kandidat yang maju ke pentas kontestasi elektoral ini harus memikirkan dan merumuskan dua hal sekaligus: Cara memerintah, dan cara mengimbangi pemerintah melalui oposisi parlementer.

Pemerintah yang akan dipimpin pemenang Pemilu nanti tidak boleh dibiarkan  melaju sendirian tanpa pengimbangan yang proporsional dari parlemen. Oposisi yang konstruktif dan efektif di parlemen sangat diperlukan akan memberikan kontrol yang kuat kepada pemerintah. Keberadaan oposisi akan membuat pemerintah terpacu meningkatkan kinerjanya, dan berusaha keras memenuhi tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Jika itu tercapai, bangsa ini beruntung, karena program pembangunan tidak bisa lagi disusun dan diterapkan sembarangan oleh eksekutif.

Oposisi sangat penting dalam negara yang demokratis. Sebab, suara rakyat harus terwakili dalam wadah kenegaraan. Misalnya, jika merujuk pada hasil Pemilu Presiden 2014, Jokowi-JK menang dengan meraih 71.107.184 suara (53,19 persen), sedangkan Prabowo-Hatta kalah karena hanya mendapatkan 62.578.528 suara (46,81 persen). Artinya, ada 62 juta lebih rakyat  yang tidak memilih Joko Widodo.

Pertanyaannya, siapa yang akan mewakili aspirasi dari 62 juta orang itu dalam wadah kenegaraan? Di situlah seyogianya partai oposisi berperan. Dalam negara demokrasi, mesti ada perimbangan antara pemerintah dan partai oposisi sebagai respresentasi kelompok yang tidak setuju dengan pemerintah.

Jika partai politik pendukung calon yang kalah tidak melakukan oposisi terhadap yang menang, berarti mereka telah  menyepelekan suara rakyat yang memilihnya.

Di tahap-tahap awal pemerintahan Joko Widodo, semua partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo, mengambil garis oposisi. Tetapi belakangan oposisi itu nyaris padam. Partai-partai yang dulu mendukung Prabowo berbalik arah menjadi pendukung Presiden, seperti Partai Golkar, atau PAN. Di barisan oposisi kini tinggal menyisakan Partai Gerindra dan PKS.

Padamnya oposisi adalah bentuk pengingkaran politis dan sosiologis terhadap perolehan suara hasil pemilu yang memaparkan kenyataan bahwa ada masyarakat yang tidak setuju dengan pemerintah. Sedih, jika pengingkaran itu justru dilakukan oleh partai pengusung pasangan capres-cawapres yang kalah.

Mengapa mereka justru mengingkari pemilihnya sendiri? Ada dua penyebab utama.

Pertama, keinginan untuk beroposisi tidak dilandasi dengan iktikad untuk membuat bangsa ini lebih baik. Ambisi beroposisi justru berangkat dari kekecewaan setelah kalah dalam pemilu.

Kekecewaan itu jelas sangat bersifat emosional, atau dengan kata lain sangat situasional dan sementara. Tatkala emosi mereka sudah mulai stabil, akan muncul sifat oportunistiknya: Tak ada rotan, akar pun jadi. Tak dapat kursi presiden, jabatan menteri pun cukup.

Kedua, para politisi itu tidak memahami oposisi sebagai mekanisme kenegaraan yang sah untuk melakukan sebagai check and balances. Wawasan para politisi itu masih sangat terbatas, karena memahami bahwa kekuasaan sebagai tujuan utama berpolitik hanyalah kekuasaan eksekutif.

Setelah Pemilu 2019, kenyataan ini harus ditiadakan. Presiden terpilih nanti harus benar-benar menerapkan prinsip the winner takes all. Jangan menarik-narik partai dari kubu seberang untuk duduk dalam kabinet. Tutup rapat-rapat pintu koalisi pasca-Pemilu Presiden.

Presiden baru nanti tidak hanya bertanggungjawab membangun pemerintahan yang solid dan berkualitas, tetapi harus pula mengambil tanggungjawab membangun oposisi yang kuat di parlemen.

Namun itu hanya bisa tercapai jika presiden terpilih nanti menyadari dalam menyelenggarakan negara ini perlu perspektif dalam dimensi yang beragam. Itu artinya tidak cukup dengan perspektif pemerintah, tapi juga perlu diperkaya dengan perspektif oposisi. Dari situlah lahir cara pengelolaan negara yang komprehensif.

Sudut pandang presiden baru nanti semestinya adalah kualitas penyelenggaraan negara, bukan semata stabilitas pemerintah dengan mengunci mulut oposisi.

Pihak oposisi pun harus meluruskan persepsi. Jangan hanya melawan karena tak kebagian.

Hanya saja kita tidak tahu apakah para calon yang ada saat ini punya mental seperti itu atau tidak.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here