2021, Surabaya Bebas Kawasan Kumuh

0
294

Nusantara.news, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan pada 2021 mendatang seluruh wilayah ini  terbebas dari kawasan kumuh. Sehubungan dengan itu pemerintah akan memberikan dorongan khusus bagi pengembang perumahan untuk menyediakan hunia layak bagi masyarakat menengah ke bawah.

Rencananya, kewajiban pengembang menyediakan rumah murah bagi masyarakat menengah ke bawah akan diatur dalam sebuah peraturan daerah (Perda). Untuk itu, Komisi B DPRD Surabaya akan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hunian Berimbang.

Selain menata kawasan kumuh, penyusunan Perda ini juga didasari untuk mengurangi kesenjangan sosial antara perumahan elite yang memiliki kawasan pemukiman kumuh di dekat atau di sekitarnya.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Suranaya Edi Rachmat menjelaskan, selama ini pengembang lebih banyak berorientasi untuk membangun perumahan elit. “Dengan adanya Raperda Hunian Berimbang diharapkan para pengembang bertanggung jawab menyediakan hunian layak bagi masyarakat menengah dan ke bawah. Maklum selama ini keberadaannya sangat ‘njomplang’ antara si kaya dan si miskin. Tujuannya hanya satu biar ada perimbangannya,” jelasnya, Selasa (14/2/2017).

Melalui perda ini, pihaknya ingin nantinya masyarakat miskin difasilitasi hunian yang lebih layak, baik berupa rumah susun (rusun) atau rumah sederhana, seperti perumnas. “Menurut saya, harusnya sekitar 30% yang bisa diperuntukkan bagi masyarakat,” kata politisi Partai Hanura ini.

Rachmat juga mengakui, penataan hunia bagi masyarakat menengah ke bawah di lingkungan yang harga tanahnya relatif mahal memang menjadi kesulitan tersendiri. Tapi, pengembang diwajibkan untuk menyiapkan hunian murah bagi masyarakat yang berekonomi menengah dan ke bawah. “Kalau harga jual di sekitar kawasan itu mahal, kan bisa dibangun di tempat lain,” ujarnya.

Wakil Walikota Surabaya Wishnu Sakti Buana merespon positif raperda ini. Menurutnya, memang harus ada aturan yang mewajibkan pengembang untuk menyediakan hunian bagi masyarakat menegah dan ke bawah biar tidak terjadi kesenjangan sosial dan juga untuk perimbangan.

“Dengan adanya Raperda Hunian Berimbang diharapkan munculnya permukiman kumuh baru di kota Surabaya yang dikenal sebagai kota mteropolis terbesar kedau setelah Ibukota Jakarta bisa dicegah,” jelasnya.

Masih menurut Wishnu, Pemerintak Kota Surabaya selama ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pemukiman warga melalui program “Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh” atau disebut RSDK.

Wishnu menambahkan, dengan konsep gotong royong masyarakat bisa turut memperbaiki rumah kumuh di lingkungannya. Pemkot Surabaya juga akan berkoordinasi dengan pemilik lahan kawasan kumuh. Tujuannya, agar pemerintah bisa mengintervensi peningkatan kualitas kawasan tersebut untuk menjadi lebih baik lagi,” ungkapnya.

Pada 2017 ini, pemkot akan memperbaiki sekitar 1.000 unit rumah kumuh. Jika sebelumnya per unit rumah dana perbaikan hanya Rp 25 juta, di tahun 2017 Pemkot Surabaya menaikkannya sesuai klasifikasi kondisi rumah. “Klasifikasinya ada yang berat, sedang atau menengah. Kalau berat bisa lebih dari Rp 200 juta,” sebutnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here