21 Tahun Reformasi, Dulu Tolak Otoriter Kini Kembali Otoriter?

0
216

Nusantara.news, Jakarta – Setiap kali penguasa berindak otoriter, selain dapat mengancam demokrasi, juga akan mendapatkan perlawanan dari publik. Sebut saja ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu poinnya membubarkan parlemen hasil pemilu, banyak pihak yang kemudian menentangnya. Termasuk dari Bung Hatta, eks cawapresnya sendiri.

Begitu pula di masa Presiden Soeharto, otoritarianisme Orde Baru akhirnya ditumbangkan oleh massa dalam gerakan reformasi 1998. Hal serupa di masa Presiden Gus Dur, pasca Dekrit Presiden, ia pun dilengserkan. Kini, di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi), watak otoriter itu pun seperti dimunculkan kembali.

Tom Power dari Australian National University (ANU) dalam sebuah tulisan berjudul Jokowi Authoritarian Turn menyatakan bahwa Jokowi terindikasi mengembalikan watak pemerintahan otoriter dengan manuver politik sang presiden selama ini. Terdapat tiga alasan utama mengapa Jokowi disebut oleh Tom Power sebagai pemimpin otoriter: menggunakan hukum untuk menekan lawan politik, menyandera lawan dengan kasus hukum agar berbalik arah menjadi rekan koalisi, serta kecenderungan menghidupkan kembali militer (TNI/Polri) ke politik.

Di tataran praktis, sikap pemerintah yang dipandang berwatak otriter antara lain: pembubaran ormas HTI melalui peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu), pembubaran berbagai aksi gerakan #2019GantiPresiden, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, cenderung mengkriminalisasi para pengeritik, lahirnya aturan ujaran kebencian yang rawan membungkam kebebasan berpendapat, serta pelibatan kembali militer atau polisi aktif dalam urusan politik.

Dalam konteks Pemilu, di tengah penolakan para pendukung Prabowo-Subianto-Sandiaga Uno terhadap pengumuman Pilpres 2019 oleh KPU yang memenangkan pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf Amin yang dianggapnya penuh dengan kecurangan, pemerintah pun bereaksi keras. Nasrasi people power untuk menolak kecurangan pemilu, bahkan disikapi dengan berbagai penangkapan para tokoh oposisi dengan sangkaan makar.

Menkopolhukam Wiranto, misalnya, langsung membuat tim asistensi hukum yang akan memantau ucapan, tindakan, dan pemikiran tokoh, termasuk hendak memblokir media sosial yang mendukung provokasi. Meski rencana tersebut ditentang keras oleh para pegiat demokrasi, mantan panglima TNI di era Orde Baru ini meyakini langkahnya sudah tepat demi menjaga stabilitas nasional.

Selain itu, Kapolri, Tito Karnavian juga memberikan pernyataan yang senada, bahwa upaya people power sebagai bentuk mobilisasi umum tentu hal biasa, namun upaya delegitimasi terhadap pemerintah yang sah akan dikenai pasal 107 KUHP, yaitu pasal makar.

Setali tiga uang, Mantan Kepala BIN Hendropriyono, orang yang dekat dengan pemerintah, secara mengejutkan menuduh kelompok keturunan Arab yang memprovokasi rakyat, dan dia menghimabu agar kelompok keturunan Arab menahan diri. Ucapan Hendro ini dianggap rasial dan bisa memancing gesekan sosial.

Deretan pernyataan elite pemerintah tersebut memiliki benang merah yang bisa ditarik, yaitu soal people power yang bagi mereka semua mengancam negara. Hal ini cukup janggal, sebab pemerintah hari ini sekaligus capres petahana nampak bereaksi keras dengan kelompok yang berafiliasi dengan kubu penantang.

Tak berselang lama, polisi kemudian menetapkan anggota tim advokasi BPN Prabowo-Sandi, Eggi Sudjana, sebagai tersangka makar. Polisi juga memeriksa mantan Kepala Staf Kostrad yang juga pendukung capres Prabowo, Mayjen (Purn.) Kivlan Zen, dalam kasus makar. Sejumlah tokoh pendukung capres Prabowo lainnya juga dilaporkan karena dugaan makar. Mereka adalah politisi Gerindra, Permadi, dan aktivis Lieus Sungkharisma.

Bahkan, capres Prabowo sendiri sempat dijadikan tersangka dengan dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyedikan (SPDP) meski surat tesrebut akhirnya ditarik kembali oleh pihak kepolisian. Kondiis ini, menurut beberapa pengiat demokrasi dan pihak BPN, menunjukkan penegakan hukum di era Jokowi dijadikan alat kekuasan.

Teranyar, massa penolak pemilu curang kemudian melakukan aksi di depan kantor Bawasu di Jakarta pada 21 dan 22 Mei. Sayangnya, aksi damai tersebut harus dinodai bentrokan antara massa dengan polisi pada 21 Mei di sekitar Petamburan, Tanah Abang, dan Slipi (Jakarta). Tak hanya mengakibatkan mobil terbakar dan ratusan korban luka-luka, kerusuhan juga memakam korban jiwa sedikitnya 6 orang dari pihak demonstran karena ditembus peluru. Hingga tulisan ini diturunkan, situasi masih mencekam, aparat dan para demonstran masih berhadap-hadapan.

Sikap Pemerintah Bisa Menambah ‘Musuh’

Sikap represif pemerintah dalam menghadapi pihak oposisi, selain dianggap reaktif dalam menerima perbedaan, justru bisa menyuburkan antipati dan permusuhan dari lawan-lawan politik. Tak sampai di situ, kini berbagai kelompok dan aktivis HAM, penggiat demokrasi, serta kalangan akadenisi, mulai melontarkan kritik tajam kepada cara-cara pemerintah yang dipandangnya seperti menarik kembali bandul otoriatrianisme yang ditentang 21 tahun lalu.

Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari menyebut, pihaknya menilai ada indikasi kuat terjadinya maladministrasi dalam pembentukan tim hukum ala Wiranto itu. Setidaknya ada empat faktor yang membuat Lely meyakini terjadi maladministrasi ini, seperti adanya praktik melampaui kewenangan, penyalahgunaan kewenangan, munculnya konflik kepentingan, serta diskriminatif. Kritik yang hampir sama juga dilayangkan Komnas HAM.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, misalnya, menyayangkan pihak kepolisian yang menggunakan pasal makar untuk menjerat beberapa pihak. Dia menilai hal ini menjadi pertanda bahwa seolah setiap lawan pemerintah harus diganjar dengan pasal makar. Padahal, menurut Asfinawati, pihak yang dianggap melawan pemerintah hanya mengutarakan kritik terhadap pemerintah.

Senada, Pendiri Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar menilai, ada penggunaan hukum oleh kelompok penguasa dalam menghadapi kelompok lawan politiknya. Aktivis HAM ini pun menilai, bahwa penangkapan para aktivis tersebut sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.

"Saya sih mau bilangnya ada penggunaan hukum oleh kelompok penguasa, dalam menghadapi kelompok lawan politiknya. Tapi sebetulnya yang ditumbalkan hanya nama-nama tertentu saja dan juga untuk meredakan kebisingan gitu. Jadi kelompok 02 ini dianggap berisik sehingga dihadapi dengan cara-cara ekskalatif seperti ini," ujar Haris Azhar.

Dari partai politik, ada PAN yang mengkritik sikap represif pemerintah. Langkah pemerintah itu dinilai PAN kontraproduktif. "Kenapa kontraproduktif? Karena justru akan semakin menimbulkan kemarahan dan, kalau tujuannya untuk menakut-nakuti, pasti tidak akan takut, apalagi tokoh seperti Pak Amien," ujar Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo.

Sedangkan terkait situsi terkini, berlangsungnya unjuk rasa sejak 21 Mei, alumni LBH-YLBHI mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Kapolri Tito Karnavian dan Menko Polhukam Wiranto.

"Tito dan Wiranto membiarkan aparat represif terhadap demonstran, menerapkan gaya militeristik ala Orde Baru, anti demokrasi dan mengabaikan perlindungan HAM," kata perwakilan alumni LBH-YLBHI, Abdul Fickar Hajar dalam keterangan mereka, Rabu (22/5).

Presiden Jokowi semestinya segera turun tangan. Alih-alih menangkap dan memburu pentolan "people power" dan membuat pernyatan keras dengan menyebut tak ada ruang bagi perusuh (demonstran?), Jokowi sejainya tampil ke muka dan menyampaikan kepada publik bahwa ia menjamin kebebasan bersuara. Syaratnya: tanpa kekerasan. Jokowi juga perlu menyampaikan ucapan simpatik terhadap para korban kerusuhan.

Jokowi harus sadar bahwa ia menjadi presiden karena sebuah proses demokrasi. Tak seyogianya ia membiarkan sistem ini dirongrong oleh pikirannya yang pragmatis hingga mencederainya, termasuk oleh para pembantunya yang masih dipengaruhi paham Orde Baru. Reformasi yang sudah berjalan jauh terlalu mahal untuk dikembalikan ke alam totalitarianisme.

Indonesia harus semakin dewasa dalam berdemokrasi–sistem yang berisik dan acap menjengkelkan ini. Penguasa harus tahan omelan dan kritik dari warga negara. Sebaliknya, warga negara mesti mengomel tanpa tindakan anarkistis. Jika tidak, sia-saia saja kita menganut negara demokrasi![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here