212, Bukan Gerakan Politik!

0
75

REUNI Akbar 212  hari Minggu (2 Desember 2018) kemarin berlangsung sangat tertib. Kekhawatiran –yang terkesan dilebih-lebihkan—oleh beberapa pihak, bahwa aksi itu potensial memicu kerusuhan, ternyata tidak terbukti. Massa yang berjumlah jutaan orang itu –ada yang menyebut belasan juta, ada juga yang mengecilkan dengan menyebut ratusan ribu saja—datang ke Monas dari berbagai penjuru negeri ini, dan kembali ke kampung mereka tanpa keributan apa pun. Konon jumlah yang hadir kemarin melebihi jumlah massa yang datang dalam serangkaian Aksi Bela Islam sebelumnya.

Tertib, terkendali, santun, dan tidak merusak fasilitas umum adalah kata-kata yang sebetulnya bertentangan dengan gerakan yang bersifat massal dan militan seperti ini. Tapi itulah yang terjadi kemarin.

Bahkan sejumlah pemuka agama non-Islam juga hadir. Antara lain Pendeta Butje Sewu dari Komunitas Kristen Katolik Indonesia. “Awalnya ada kecurigaan. Tapi setelah duduk bersama kecurigaan itu mencair,” kata Butje,  dalam jumpa pers di Hotel Alia Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 1 Desember 2018.

Hal yang sama juga dikatakan Pendeta dari Orahua Niha Keriso Protestan, Etika Hia. “Tema acara tentang persaudaraan dan kebangsaan. Tema ini tidak hanya berlaku pada saudara muslim saja,” kata Etika.

Ada yang mengatakan, reuni kemarin itu adalah gerakan politik. Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Ahmad Syafii Maarif, misalnya termasuk yang berpendapat seperti itu. “Ini jelas gerakan politik. Nuansa politiknya terasa sangat kuat,” katanya. Para pendukung Joko Widodo bahkan menganggap acara ini semacam kampanye. Hasto Kristiyanto, Sekertaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, mengatakan ini kampanye terselubung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Pasangan yang dia maksudnya tentunya Prabowo-Sandiaga Uno.

Benarkah sangkaan itu? Secara umum, aksi massa dalam jumlah besar, walaupun tidak secara langsung mendeklarasikan tujuan politik tertentu, jelas menimbulkan dampak politik.

Tetapi, jika menganggap acara tersebut merupakan kampanye Prabowo-Sandiaga, jelas keliru. Sebab sepanjang sejarah kampanye politik di Indonesia, belum pernah ada konsentrasi massa sebesar itu. Kampanye politik di era demokrasi liberal dulu, di mana partai-partai mampu mengikat massanya dengan berbagai ideologi, atau kampanye partai pemerintah di era Orde Baru yang identik dengan pengerahan massa, tidak ada yang sanggup menghadirkan pengunjung dalam jumlah luar biasa seperti kemarin. Atau kampanye politik di era reformasi ini. Tak banyak partai yang berani masuk ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, karena bisa dipastikan 78.000 kursi yang tersedia tidak akan terisi penuh.

Karena itu, bisa disimpulkan, untuk saat ini tidak akan ada pasangan capres-cawapres atau koalisi berbagai partai yang mampu mengerahkan jutaan orang itu dari berbagai daerah di Indonesia untuk berkumpul ke satu titik di Monas. Bahkan, seandainya rencana reuni 212 kemarin dirancang sebagai kampanye untuk salah satu kandidat, dapat dipastikan tidak akan sebanyak itu yang datang.

Lalu apa yang membuat umat Islam berduyun-duyun datang ke Monas? Faktor utamanya jelas sentimen keagamaan, yang jauh dari kepentingan politik.

Hal itu bisa dirunut sejak serangkaian Aksi Bela Islam tempo hari. Aksi itu muncul sebagai reaksi atas insiden Almaidah dari Basuki Tjahaja Purnama. Kebetulan aksi dan reaksi itu muncul menjelang Pilkada Jakarta 2017, sehingga secara tidak langsung mampu mendegradasi elektabilitas Ahok dalam perebutan kursi gubernur ibukota. Seandainya ucapan Ahok yang menyinggung perasaan umat Islam itu diucapkan jauh sebelum pilkada, reaksi umat Islam pun akan serupa.

Bukti bahwa Aksi Bela Islam itu tidak secara langsung berkaitan dengan Pilkada Jakarta adalah massa yang hadir. Sama seperti kemarin, massa Islam datang dari berbagai daerah dari luar Jakarta.  Mereka jelas tidak punya kepentingan dengan siapa yang akan menjadi gubernur Jakarta. Satu-satunya pendorong mereka hadir ke Jakarta adalah sentimen keagamaan yang terganggu dengan pernyataan Ahok.

Reuni kemarin pun bisa dipandang dari konteks itu. Ada sentimen keagamaan untuk bertemu kembali, ada keinginan untuk menikmati kembali momen-momen psikologis tertentu yang membuat umat Islam merasa bersatu. Sentimen ini jelas melampaui sekat-sekat sentimen partai politik atau ormas keagamaan.

Padahal ormas Islam seperti NU sudah resmi melarang warganya untuk ikut Aksi 212 kemarin. Ketum PBNU KH Said Aqil Siraj mengimbau agar warga NU tidak ikut ikutan terlibat dalam acara tersebut. “Warga NU fokus mensukseskan pemilu aman, damai, tidak ada urusan dengan reuni 212,” kata Said.

Muhammadiyah, meski tidak melarang, menyatakan tidak ikut dalam acara tersebut. “Aksi unjuk rasa bukan kebiasaan dari Muhammadiyah.” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Sikap kedua ormas ini bukan hanya untuk Reuni 212, tetapi sikap yang sama juga ditunjukkan terhadap serangkaian Aksi Bela Islam tempo hari. Namun,  sikap dua ormas Islam terbesar itu  ternyata tidak berdampak pada antusiasme umat Islam untuk hadir ke Monas.

Semangat lintas ormas dan lintas partai inilah yang harus terus dipelihara. Karena dengan demikian independensi gerakan akan bisa ditegakkan. Tema persaudaraan dan kebangsaan, seperti dikatakan Pendeka Etika Hia tadi, juga harus dipertahankan. Sebab, itulah yang menghadirkan kebersamaan sebangsa.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here