212, Munculnya Varian Baru Gerakan Islam

0
166

Nusantara.news, Jakarta – Reuni 212 memang sudah selesai, namun perbincangannya tidak berkesudahan hingga hari ini. Harus diakui, bahwa Reuni 212 adalah peristiwa penting dalam lanskap sosial politik Indonesia. Dari sisi historis, waktu, dan wacana, Reuni 212 yang bermula dari Aksi Bela Islam 212 tahun 2016 lalu itu menjadi semakin bertenaga.

Sisi historis: reaksi dari kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebabkan ia terjungkal dalam Pilkada DKI dan berakhir di penjara. Kini, di luar ajang ukhuwah islamiyah, Reuni 212 juga menjadi pintu masuk untuk “menembak” Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap mengkriminalisasi ulama dan menyakiti hati umat Islam.

Dari sisi waku: gerakan 212 menemukan momentumnya pada masa kampanye Pilkada (2016) dan kampanye Pilpres (2018). Tak heran, dua kali pertemuan di dua momen itu selalu dibanjiri jutaan massa yang hadir. Namun berbeda pada Reuni 212 tahun 2017, pesertanya tak sebanyak tahun 2016 dan 2018. Ini menandakan, ada benang merah antara momentum dengan tujuan.

Lalu dari segi wacana atau narasi: elite gerakan 212 semisal Pesaudaraan Alumni (PA), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U), Forum Umat Islam (FUI), dan sejenisnya, membangun narasi dan eskalasi isu terkait kekuasaan baik di sosial media, media arus utama, maupun di ranah lapangan. Umumnya, wacana yang diangkat adalah kritik terhadap pemerintah saat ini.

Dalam konteks itu, Reuni 212 bisa dikatakan sebagai gerakan hybrid alias percampuran antara gerakan moral dan gerakan politik. Tentu saja bukan politik dalam arti sempit terkait dukungan pada salah satu paslon capres-cawapres di Pilpres 2019, melainkan politik moral untuk melawan segala stigma negatif terhadap Islam dan ketidakadilan penguasa. Hanya saja, mereka menyuarakannya lewat perlawanan tanpa kekerasan (damai).

Di luar itu, satu hal lain yang tak kalah penting bahwa Reuni 212 seperti menghadirkan varian baru dalam perkembangan keagamaan di tanah air. Apa itu? Adanya konsolidasi umat Islam di bawah komando tokoh di luar ormas mainstream yang punya otoritas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah.

NU dan Muhammadiyah yang selama ini sering dipandang sebagai dua sayap atau representasi utama dari Islam di Indonesia, tidak menjadi pengarak panji gerakan 212. Namun dalam Aksi Bela Islam 212, dua sayap itu seperti tidak berfungsi, baik sebagai representasi dari Islam Indonesia maupun sebagai balancing antara radikalisme dan liberalisme. Ada warna Islam lain yang selama ini tidak terlalu diperhatikan atau cenderung diabaikan atau bahkan dipandang sebagai benalu yang justru tampil.

Kiblat Baru Umat

Suka atau tidak, Habib Rizieq Syihab (HRS) selaku tokoh sentral dalam gerakan 212, adalah salah satu pusat baru dari otoritas keagamaan pasca-Aksi Belas Islam. HRS terus membangun otoritas dan kredibilitasnya sebagai pemimpin umat Islam dari peristiwa itu.

Habib Rizieq Syihab

Stigma HRS sebagai sosok yang keras, pentolan Front Pembela Islam (FPI) yang kerap bikin rusuh, hingga anti-NKRI, terpatahkan sejak ia mulai sering muncul di panggung Aksi Bela Islam. Pidatonya tentang kebangsaan dan ketegasannya membela Islam di tengah banyak tokoh serta ormas Islam lain yang seakan tak berdaya, nyatanya menuai decak kagum dan simpati luar biasa dari umat Islam.

HRS bersama tokoh muslim lainnya seperti Bahtiar Natsir, Slamet Ma’arif, Yusuf Martak, Tengku Zulkarnain, tiba-tiba menjadi aktor yang berhasil mengumpulkan jutaan massa Islam dari berbagai lintas ormas-lintas daerah. Sebuah pekerjaan yang hampir mustahil bisa dilakukan oleh ormas mana pun dan partai politik mana pun.

Reuni kemarin pun bisa dipandang dari konteks itu. Ada sentimen keagamaan untuk bertemu kembali, ada keinginan untuk menikmati kembali momen-momen psikologis tertentu yang membuat umat Islam merasa bersatu. Sentimen ini jelas melampaui sekat-sekat sentimen partai politik atau ormas keagamaan.

Padahal Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah) dan Said Agil Siradj (Ketua Umum PBNU) meminta agar umatnya tak menghadiri Reuni 212, namun sikap dua ormas Islam terbesar itu ternyata tidak berdampak pada antusiasme umat Islam untuk hadir ke Monas. Apakah titah petinggi kedua ormas itu tak bertuah? Entahlah.

Di pihak lain, para penggerak Reuni 212 ini meski acapkali dilabeli ‘radikal’ atau ‘kelompok intoleran’ oleh penguasa, juga mungkin dirugikan oleh pemerintahan Jokowi, namun mereka mampu menjadi magnet bagi kehadiran jutaan massa. Nyatanya mereka memandu ‘hajatan besar umat Islam’ itu dengan damai, beradab, dan tak menggiring massa untuk ‘menjatuhkan’ pemerintahan di luar jalur konstitusional. Kini kiblat gerakan Islam di tanah air justru berada dalam pengaruh kelompok ini.

Mengapa begitu? Ada beberapa faktor. Pertama, sejak awal elite di struktur NU dan Muhammadiyah berusaha menjaga jarak dengan aksi 212. Kedua organisasi ini tidak memberikan pernyataan yang tegas terhadap posisi Aksi Bela Islam maupun tentang penistaan agama. Keduanya juga meminta kader dan warga untuk tidak membawa atribut organisasi bila terlibat dalam kegiatan tersebut. Sejumlah elite dan sayap dari salah satu ormas Islam tersebut bahkan berada dalam satu gerbong politik dengan penista agama (Ahok).

Sementara massa NU dan Muhammadiyah di arus bawah (ranah kultural) merasa sangat tersinggung atas penistaan tersebut. Sentimen keagamaan yang terbangun di tengah umat ini membuat mereka bergerak otonom tanpa harus terikat pada ormas tempat mereka bernaung. Di titik ini, kehendak elite di struktur NU dan Muhammadiyah dengan aspirasi jamaahnya tidak kompatibel, disconnection.

Itu sebabnya, warga NU dan Muhammadiyah lebih memilih bergabung ke dalam gerakan 212 ketimbang membiarkan Islam dinistakan. Ketegasan sikap itu justru mereka temukan dari tokoh dan ormas lain. Dalam jangka panjang, jika disparitas antara elite dan jamaah terus terakumulasi, bukan tidak mungkin NU dan Muhammadiyah akan banyak kehilangan pengikutnya. Terlebih saat ini sudah banyak kader NU dan Muhammadiyah eksodus ke organ lain: PKS (tarbiyah), HTI, dan sejenisnya.

Kedua, di luar basis massa NU (Islam tradisional) dan Muhammadiyah (Islam modern), kini muncul basis massa Islam floating mass (massa mengambang). Berbeda dengan jamaah NU dan Muhammadiyah yang umumnya lahir dari pesantren, mereka lahir di tengah trend semangat keagamaan yang sedang tumbuh dalam masyarakat Indonesia: misalnya fenomena hijrah, pergi haji dan umroh, maraknya fasilitas publik berlabel islami, gerakan religius (one day one juz, gerakan shubuh berjamaah, dan lain-lain), hingga menjamurnya majelis ta’lim.

Di tengah fenomena itu, hadir ustaz atau ulama yang menjadi panutan mereka dengan segala kreativitasnya. Tak hanya mengaji kitab fiqih dengan penyampaian yang mudah dicerna, juga mengulas masalah-masalah kontekstual yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Para dai ini tampil dengan gaya yang fresh, juga punya keunikan masing-masing. Generasi muslim yang lahir di zaman ini rata-rata masih muda dan kelas menengah, yang tidak banyak tersentuh oleh dakwah NU dan Muhammadiyah. Kekosongan itulah yang digarap oleh tokoh dan ormas lain.

Beberapa tokoh pimpinan ormas dan majelis ta’lim, seperti Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) pimpinan Pesantren Daarut Tauhid di Bandung, Arifin Ilham pimpinan Majelis Zikir Az-Zikra, Habib Rizieq Shihah Imam Besar FPI, Bachtiar Nasir Ketua dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Ustad Abdul Somad (meskipun ia punya darah NU tetapi watak dakwahnya berbeda), para habib pengasuh majelis keagamaan, dan tokoh-tokoh dari ormas Islam yang memiliki banyak jamaah mampu menyuplai massa ke aksi 212. Saat ini, jumlah mereka bisa jadi tak kalah banyak dengan warga NU dan Muhammadiyah.

Lautan Massa dalam Kegiatan Reuni Akbar 212 di kawasan Monas Jakarta, 2 Desember 2018

Ketiga, barangkali elite NU dan Muhammadiyah di struktur lebih banyak disibukkan dalam urusan politik dan amal usaha ketimbang berdakwah di akar rumput. Tak heran banyak masjid (milik) Muhammadiyah dan NU, misalnya, ‘dimakmurkan’ oleh organ lain. Bagi sebagian kader, NU dan Muhammadiyah kerap dijadikan ‘anak tangga’ atau ‘batu loncatan’ menuju puncak kekuasaan. Perilaku seperti itu selain mengecilkan khittah dan nama besar dua ormas itu, juga berdampak buruk bagi kualitas dan kuantitas kader.

Sejatinya, ormas Islam yang memiliki basis massa besar idealnya mampu tampil ke permukaan sebagai motor penggerak jaringan masyarakat sipil. Peran itu dapat dimainkan ketika ormas Islam bersikap independen, tidak dikooptasi penguasa, dan tidak partisan. Ini tidak lantas berarti bahwa ormas Islam apatis atau bahkan apolitis. Level politik ormas Islam idealnya bukan pada level politik praktis atau low politics, melainkan satu tingkat lebih tinggi, yakni pada level high politics.

Di level high politics, ormas Islam tidak akan lagi berbicara soal merekomendasikan kandidat calon pemimpin, apalagi terlibat langsung dalam aktivitas pemenangan, melainkan lebih pada melakukan pendidikan politik. Dengan jaringan yang luas dan menembus massa akar rumput, ormas Islam sepatutnya mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan nilai penting etika politik; politik yang tidak hanya demokratis, namun juga beradab.

Dalam konteks Aksi 212, boleh jadi pengarak panji gerakan Islam selanjutnya akan dipegang oleh tokoh atau ormas Islam di luar NU dan Muhammadiyah. Pergeseran pengaruh dan ororitas keagamaan ini bukan lantaran basis massa mereka yang besar, tetapi lebih kepada cara mereka mendekat ke umat, ketegasannya terhadap para penista agama, dan konsistensiya dalam membela Islam. Di sinilah pentingnya ormas dan tokoh Islam untuk memahami perasaan atau suasana kebatinan umat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here