22 Pelabuhan Khusus di Jawa Timur Rentan Jadi Pintu Masuk TKA Ilegal

0
335

Nusantara.news, Surabaya – Pelabuhan khusus atau terminal khusus yang berada di luar  juridiksi kerja kepabeanan Jawa Timur, rentan menjadi pintu masuk TKA asing ilegal. Dari total 43 pelabuhan di Jawa Timur dari, 22 di antaranya merupakan pelabuhan khusus atau terminal khusus yang hanya melayani kepentingan sendiri. Pelabuhan khusus itu antara lain Pelabuhan TPPI Tuban, Lamongan Shorebase, Asphalt Gresik, Maspion Gresik, Wilmar Gresik dan Semen Gresik.

Hal ini dikemukakan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Saffar M Godam, dalam seminar di Armada Kawasan Timur belum lama ini. “Kebijakan pemerintah membebaskan visa masuk sejumlah negara rentan disalahgunakan dan menjadikan pelabuhan khusus itu sebagai pintu masuk,” kata Saffar.

Saffar menambahkan, 22 pelabuhan khusus yang dikelola oleh swasta itu faktanya memang tertutup dan menyulitkan dari segi pengawasan. “Kami sendiri juga mempunyai keterbatasan SDM untuk melakukan pengawasan,“ jelasnya

Sebelumnya cukup marak diberitakan soal ratusan tenaga kerja asing (TKA) asal Cina yang ditemukan di sejumlah pabrik di Jawa Timur. Salah satu perusahaan yang mempekerjakan ratusan TKA itu adalah PT Wuhan Engineering di Gresik. PT  Wuhan Engineering adalah pabrik amoniak urea milik PT Petrokimia.

Disebutkan, keberadaan pekerja asing asal Cina itu tidak hanya dipekerjakan oleh PT Wuhan tapi juga oleh PT Eleco selaku sub kontraktor proyek Amurea II yang ditangani PT Pupuk Indonesia Energy (PIE), PT Pembangunan Perumahan (PP) dan PT Adhi Karya.‎

Pekerja Cina tersebut diduga melanggar peraturan ketenagakerjaan di Jatim, karena tidak memiliki keahlian khusus, melainkan hanya sebagai tenaga kerja kasar. Pemprov dinilai kecolongan atas keberadaan tenaga kerja asing ini.

Informasi itu langsung ditanggapi oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Gubernur berjanji akan melakukan sweeping terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga memiliki tenaga kerja asing dari Cina. Sweeping juga dilakukan untuk mengecek keberadaan tenaga kerja asing di Jawa Timur. “Kami akan melakukan operasi mengecek ke lapangan,” ujar Soekarwo kepada wartawan.

Sebelum sweeping, Soekarwo mengatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan serikat buruh untuk persiapan sweeping. “Kami sudah siapkan tim untuk pengecekan ke lapangan,” katanya.

Soekarwo menjelaskan, pengecekan di lapangan ini sebagai upaya mengawasi dan menindak tenaga kerja asing yang tidak memenuhi aturan perundang-undangan. Terutama turis asing yang sebetulnya telah habis izin tinggalnya di Indonesia, tapi ternyata malah menjadi tenaga kerja di Indonesia. “Ini masalah serius, nanti yang kami operasi adalah yang melanggar,” tuturnya.

Jika memang terbukti melanggar peraturan, perusahaan tempat tenaga kerja asing itu akan diberi sanksi. Sedangkan tenaga kerja asingnya akan dideportasi dari Indonesia. “Soal sanksi untuk perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing masih dibicarakan,” ucapnya. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here