Potensi Gejolak Aksi 11, 12 dan 15: Pendekatan Politik Atau Keamanan?

0
298

NUSANTARA.NEWS, Jakarta – Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan sudah mengemukakan harapannya agar pada minggu tenang Pilkada DKI Jakarta yakni tanggal 12-14 Februari 2017 tidak ada demo. Sementara sampai saat ini rencana aksi damai umat islam, lanjutan aksi damai 411 dan 212 yang digelar 3 hari yakni tanggal 11m, 12 dan 15 belum tanda-tanda akan dibatalkan. Pertanyaannya adalah apakah aksi yang berpotensi menimbulkan  gejolak ini akan didekati dengan cara politik sebelum acara, atau melalui pendakatan keamanan pada saat acara berlangsung?

Potensi Gejolak

Isu yang diusung dalam aksi damai jilid tiga nanti tidak berbeda dengan aksi damai jilid satu dan dua. Ada tiga agenda, yakni  aksi damai tanggal 11 Februari 2017 di mana massa FPI akan turun ke jalan,  Umat Islam siap banjiri Sudirman-Thamrin dengan tuntutan menegakkan Surah Al- Maidah Ayat 51. Umat akan membentangkan spanduk besar bertuliskan: “Umat Muslim Wajib Memilih Pemimpin Muslim  dan Umat Muslim Hatam Memilih Pemimpin Non Muslim (Kafir)”.

Tanggal 12 Februari 2017, umat Islam wajib hadir sholat subuh gabungan di Masjid Istiqlal, direncakanan dihadiri 12.000 pengkhatam Al-Qur’an. Pada hari itu juga para pengkhatam Al-Qur’an mengkhatamkan dari juz 1 – juz 30.

Tanggal 15 Februari 2017, bersamaan dengan Hari H Pilkada DKI Jakarta, umat Islam wajib Sholat Subuh di Masjid & Mushola.

Aksi massa turun ke lapangan memang dilakukan tanggal 11 Februari, sehari sebelum minggu tenang yang dimulai tanggal 12 Februari. Namun demikian, akan dibentangkan spanduk besar bertuliskan “Umat Muslim Wajib Memilih Pemimpin Muslim  dan Umat Muslim Hatam Memilih Pemimpin Non Muslim (Kafir)”.

Menurut ketentuan yang ada, dalam minggu tenang tidak diperbolehkan lagi ada alat peraga dari kandidat manapun. Pada minggu tenang, alat peraga kampanye dari ketiga kandidat semuanya sudah harus dibersihkan.

Bukan hanya alat peraga yang mendukung, tetapi juga alat peraga berupa black campaign untuk kandidat tertentu yang dibentangkan oleh pihak lian, di luar tiga pasang kandidat.

Apakah spanduk besar bertuliskan “Umat Muslim Wajib Memilih Pemimpin Muslim  dan Umat Muslim Hatam Memilih Pemimpin Non Muslim (Kafir)”, yang dibentangkan tanggal 11 Februari atau sehari sebelum minggu tenang akan diturunkan?

Sesuai kententuan, spanduk itu harus diturunkan. Namun demikian, perlu diingatkan agar penurunan atau pencopotan spanduk tersebut seyogyanya dilakukan dengan proses yang khusus. Dengan kata lain, proses pencopotannya seyogyanya tidak dilakukan’seperti Satpol PP menggursur pedagang kaki lima.

Hal ini perlu diingatkan karena persoalan bertuliskan “Umat Muslim Wajib Memilih Pemimpin Muslim  dan Umat Muslim Hatam Memilih Pemimpin Non Muslim (Kafir)”sangat berbeda dengan pedagang kaki lima (PKL). Satu mengenai politik, sementara soal PKL semata soal ketertiban.

Persoalan politik dalam hal ini juga dapat dikategorikan bukan persoalan politik biasa, karena terkait dengan dugaan penodaan agama yang dituding dilakukan’Ahok di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.

Harus diingatkan bahwa, munculnya aksi damai 411 dan 212 yang dihadiri jutaan umat Islam, dipicu oleh dugaan penodaan agama oleh Ahok itu. Khusus aksi 212 harus dberi catatan tersendiri, karena setelah aksi 411, ada sejumlah upaya untuk meredam munculnya aksi serupa. Tetapi apa yang terjadi, aksi 212 malah muncul lebih besar dibanding aksi 411.

Mengapa aksi 212 malah lebih besar dibanding aksi, tentunya karena masalah dugaan penodaan agama yang dituding dilakukan Ahok, bukan persoalan politik biasa.

Dalam kaitan ini, pihak yang berwenang menurunkan spanduk besar bertuliskan “Umat Muslim Wajib Memilih Pemimpin Muslim  dan Umat Muslim Hatam Memilih Pemimpin Non Muslim (Kafir)”, dinilai perlu berhati hati. Penurunan spanduk itu perlu dilakukan dengan sebuah proses khusus, guna menjaga suasana kebatinan umat Islam, terutama yang ikut dalam  aksi 411 dan 212.

Ansi membentangkan spanduk besar tanggal 11 Februari, akan dilanjutkan dengan sholat subuh di Mesjid Istiqlal Jakarta. Acara itu direncakanan dihadiri 12.000 pengkhatam Al-Qur’an. Pada hari itu juga para pengkhatam Al-Qur’an mengkhatamkan dari juz 1 – juz 30.

Acara ini diilakukan pada saat pilkada DKI Jakarta sudah memasuki masa minggu tenang yang pertama. Mengacu pada aksi 411 dan 212, maka sholat subuh ini tentunya juga tidak bisa ditafsirkan sebagai sholat subuh biasa.  Jika penurunan spanduk besar yang dibentangkan sehari sebelumnya tidak dilakukan dengan proses yang khusus, maka shiolat subuh tangal 12 Februari berpotensi memicu gejolak yang tidak diinginkan.

Tanggal 15 Februari, bersamaan dengan Hari H Pilkada DKI Jakarta, umat Islam juga wajib Sholat Subuh di Masjid & Mushola. Sholat subuh  ini berlangsung di masjid dan mushola, tentunya di sejumlah tempat. Sedemikian rupa, aksi 11, 12 dan 15 memiliki potensi menimbulkan gejolak.

Pendekatan Politik

Pertanyaannya, apakah aksi tanggal 11, 12 dan 15 ini akan diselesaikan secara politik sebelum berlangsung atau melalui pendekatan keamanan di lapangan pada saat acara berlangsung.

Persaingan antar negara di era perdagangan bebas sekarang ini dibutuhkan banyak energi. Dalam kerangka kita tidak menginginkan terjadi sesautu yang tidak diinginkan yang menyita energi apalagi melemahkan bangsa.

Sejarah juga juga mencatat ada sejumlah persoalan politik terkait umat Islam yang muncul di Indonesia. Beberapa di antaranya sudah diselesaikan, tetapi dinilai tidak tuntas. Hal ini yang tampaknya menginspirasi pengelola televisi, memunculkan rubrik “Indonesia Mengingat” karena memang ada beberapa yang menjadi black number.

Dalam perspektif ini, pendekatan keamanan sebaiknya dihindarkan karena dikhawatirkan menambah panjang daftar black number yang tersimpan dalam laci. Pendekatan keamanan tidak hanya menimbulkan luka fisik tetapi juga luka batin.

Pendekatan yang diinginkan adalah pendekatann politik. Pendekatan politik dalam ini tidak selalu terkait dengan negosiasi yang bersifat take and give. Tetapi kalau pun bersifat take and give, negara tetap tidak akan dirugikan. Lagi pula, bukankah Presiden Jokowi mengatakan negara harus hadir di saat rakyat dirundung bermasalah seperti dikemukakan saat bertemu korban lumpur Lapindo? Jurus ampuh itu saatnya diperankan lagi jelang aksi umat Islam jilid tiga tanggal 11, 12 dan 15 mendatang. [] Petrus Barus

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here