300 dari 1300 Koperasi di Kabupaten Malang Pesakitan

0
133

NUSANTARA.NEWS, MALANG – Koperasi yang merupakan sebuah wadah dalam mengembangkan dan menjadi sumber mendistribusikan kesejahteraan anggotanya. Oleh karenannya peran koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di masyarakat pedesaan sangat penting.

Dari total 1300 koperasi  Di Kabupaten Malang, 300-an di antaranya dalam kondisi mengkhawatirkan. “Ada 300 (24%) koperasi dari 1.253 koperasi di Kabupaten Malang yang kondisinya sakit. Kalau pepatah bilang hidup segan mati tak mau. Koperasi seperti inilah yang akan kita tertibkan. Kita minta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menertibkan nanti,” ujar Rendra Kresna, Bupati Malang di Pasar Legi Sumberboto,  Selasa (24/1/2017)

“Koperasi yang sakit tersebut, karena “nakal”. Mereka hanya ingin mendapatkan kucuran modal, baik dari pemerintah maupun pemilik modal, dan hal tersebut tidak memenuhi nilai azas dari sebuah koperasi,” Imbuh Rendra.

Beberapa koperasi yang tidak menerapkan azas tersebut, akhirnya mengalami kolaps. “Untuk menangani koperasi-koperasi yang nakal tersebut, kami sudah bekerja sama dengan lembaga terkait agar melakukan penertiban,” ujarnya.

Selain itu yang mempengaruhi koperasi tidak bisa berkembang yaitu sistem agunan (jaminan). “Masyarakat di pedesaan itu punya berbagai jenis usaha. Mereka sangat visible sebenarnya, namun tidak bankcable. Artinya, mereka mampu membayar cicilan, namun, yang terjadi dalam proses kredit harus pakai agunan (jaminan), sehingga usaha masyarakat pedesaan jadi tidak berkembang akibat kepemilikan modal yang terbatas,” ujar Rendra.

Politisi Partai Nasdem itu menambahkan, adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat, program dan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Koperasi saat ini, sudah menyiapkan kredit tanpa agunan hingga nominal Rp25 juta.

Terkait dengan program ini Rendra akan bekerjasama dengan OJK dalam penertiban koperasi yang tidak sesuai ketentuan alias nakal tadi.

“Ada koperasi tapi sistem yang dipakai perbankan, tapi tidak punya anggota. Biasanya koperasi seperti itu milik para pemodal. Penertiban akan dilakukan karena usaha paling baik bagi masyarakat pedesaan sejauh ini ya melalui koperasi,” ujar Rendra.

Sebelumnya UMKM maupun petani sangat sulit mengakses kucuran modal dari perbankan karena ada ketentuan agunan, sehingga mereka kesulitan memperoleh pinjaman modal dan susah berkembang

“Harapan kami dengan adanya kebijakan  baru kredit dari perbankan untuk UMKM tanpa agunan ini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dari sektor koperasi”. tandasnya.  []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here