HGU Prabowo dan HGU Teman-Teman Jokowi (2)

Prabowo Penyelamat PT Kiani Kertas, Bukan Komprador

0
204
Prabowo Subianto berusaha menyelamatkan PT Kiani Kertas lewat fasilitas Hak Guna Usaha, namun belakangan Prabowo dicitrakan negatif atas penyelamatannya.

Nusantara.news, Jakarta – Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Itulah peribahasa yang pantas untuk menggambarkan serangan Jokowi terhadap Prabowo Subianto terkait tudingan kepemilikan lahan seluas 340.000 hektare di Kalimantan dan Aceh Tengah pada debat kedua lalu.

Hal lain yang nampak dalam kasus HGU Prabowo adalah bukan pelanggaran hukum. Siapa saja baik perorangan maupun perusahaan boleh memiliki HGU. Malah kalau ditotal-total, lebih banyak orang dari 01 dibandingkan 02 yang memiliki lahan tersebut.

Seperti Luhut memiliki 5 titik lahan HGU seluas 15.721,21 hektare, Harry Tanoesoedibjo diketahui memiliki lahan HGU seluas 62.208 hektare di 8 titik, Osman Sapta Odang memiliki 2 titik lahan HGU seluas 31.716 hektare, Surya Paloh juga memiliki 2 titik lahan HGU seluas 14.629 hektare.

Yang cukup luas adalah 1 titik HGU miliki Erick Thohir dan Garibaldi Thohir seluas 482.171 hektare, di Kalimantan Tengah. Sakti Wahyu Trenggono memiliki 2 titik lahan HGU seluas 11.556 hektare, sementara Saleh Husein memiliki 2 titik lahan HBU seluas 81.276 hektare.

Sementara di kubu 02 yang punya HGU adalah Prabowo di 9 titik di Kalimantan Timur dan Aceh yang jumlahnya pun sudah menyusut yakni 285.220 hektare. Tak lagi seluas 340.000 hektare, karena sebagian lahan HGU sudah diserahkan ke PT Inhutani (BUMN perkebunan).

Sementara Verry Mursidan Baldan memiliki 5.368 hektare di 3 titik di tanah air. Jadi, kalau memiliki lahan HGU itu sebuah kesalahan, maka yang lebih banyak melakukan kesalahan maka kesalahan lebih banyak terjadi di kubu 01. Sebaliknya kalau itu bukan sebuah kesalahan, berarti Jokowi sedang membangun framing bahwa memiliki HGU adalah sebuah kesalahan, makanya ia ungkap dengan lantang.

Secara ringkas kepemilikan HGU oleh Prabowo di Kalimantan adalah ketika Amerika mengincar suatu wilayah di Pulau Kalimantan untuk dijadikan sebagai pangkalan militer milik mereka. Soeharto saat itu sebagai presiden tidak mau kalau sampai wilayah tersebut dijadikan pangkalan militer, dibuatlah skenario agar Amerika tidak bisa menempati lahan tersebut.

Kemudian Soeharto memanggil pengusaha Bob Hasan yang adalah pengusaha kayu besar saat itu, agar membangun pabrik PT Kiani Kertas disana. Bob Hasan seorang pebisnis ulung jelas tidak mau, karena tidak ada untungnya disana. Tapi setelah dibujuk dan dijelaskan alasannya, akhirnya dia membangun dengan peralatan paling canggih saat itu.

Amerika mengetahui skenario Soeharto, Amerika sangat marah. Akhirnya Soeharto digoyang dari kekuasaan dan tersungkur. Lalu perusahaan tersebut pailit dan ditawar dengan harga mahal oleh JP Morgan (Perusahaan besar dari Amerika). Bob Hasan tidak mau melepas perusahaannya karena tahu Amerika pasti akan membuat gaduh.

Akhirnya datanglah dia ke Prabowo yang nasionalis sejati untuk mengambil alih perusahaan tersebut. Prabowo bersama Luhut Binsar Pandjaitan dimana Luhut saat ini adalah menteri dari Jokowi, akhirnya patungan membeli perusahaan tersebut. Hingga kemudian rugi dan Luhut angkat koper dan meninggalkan hutang kepada Prabowo sendirian. Hutangnya mencapai Rp2 triliunan lebih. Prabowo kemudian menjual perusahaan minyaknya di luar negeri untuk melunasi hutangnya kepada Bank Mandiri, dengan kas dan tanpa hair cut (potongan bunga maupun pokok utang) pula.

Hingga detik ini Prabowo masih mempertahankan lahan tersebut. Lalu kenapa seorang petahana sangat buta dengan sejarah dan menyerang tanpa dasar atas kepemilikan lahan tersebut? Tidak akan ada yang berani membantah cerita diatas, sebab itu benar murni itikad Prabowo untuk menyelamatkan kedaulatan bangsa Indonesia.

Jadi, jika ada yang bertanya “Emang kenapa kalo Amerika bikin pangkalan militernya disana?” Atau “Sama Amerika aja takut, kita adalah bangsa yang besar, hebat bla bla bla.”

Pertanyaan diatas pasti diucapkan oleh cebong, karena tidak paham peta geo-politik kekuasaan. Kalau orang paham akan peta perpolitikan internasional, sudah pasti pertanyaan atau pernyataan bodoh tersebut tidak dilontarkan.

Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA), HGU adalah hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan

Sekarang malah berkembang wacana bahwa HGU Prabowo harus dikembalikan kepada negara, Prabowo sendiri dengan tangan terbuka melepas kepemilikan HGU tersebut. Namun perhitungannya harus disepakati sesuai dengan jumlah pengorbanan Prabowo sejak memiliki hingga hari ini.

Di sisi lain kalau memang ada gerakan untuk pengembalian HGU juga harus diperlakukan sama kepada semua pemilik HGU. Artinya Luhut, Paloh, Harry Tanoe, Osman Sapta. Erick Thohir, hingga Saleh Husein harus mengembalikan sesuai keinginan Walhi dan lainnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here