Kesenjangan Sosial (2)

4 Konglomerat Setara Aset 100 Juta Orang Miskin – USD 25 M (Rp 347,5 T)

0
805

Nusantara.news, – Rekor dunia, begitulah rilis dari Oxfam satu NGO dan INFID mengenai kesenjangan sosial di Indonesia, bagai langit dan bumi. Sistem perpajakan telah gagal memainkan peran pantasnya dalam mendistribusikan kekayaan di Indonesia. Perluasan basis objek pajak, meningkatkan pajak progresif untuk lahan menganggur, telah gagal dilakukan pemerintah. Ratio penghasilan pajak masih 13%, padahal IMF melihat potensinya mencapai 21,5%, ketaatan membayar pajak menjadi suatu problem di Indonesia, walaupun dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) telah terjadi peningkatan wajib pajak sejumlah 616.292 orang.

Pada tahun 2014, dana miliarder Indonesia mengalir ke negara tax heaven sekitar USD 100 miliar atau setara Rp 1.390 triliun. Liberalisme ekonomi pasca-reformasi dengan pemaksaan 50 butir program IMF dalam membantu ekonomi berupa BLBI (1998) ikut memperburuk situasi, liberalisme hanya akan memperkuat ekonomi yang punya modal saja di segala sektor. Orang kaya bisa memanfaatkan setiap peluang ekonomi, sementara pemerintah gagal dalam mendorong UMKM untuk maju.

Akibatnya kesenjangan semakin terbuka, 1% penduduk menguasai 51% aset strategis. Peningkatan jumlah konglomerat juga semakin signifikan, celakanya justru sebagian dari mereka menghindar dari pajak dan bermukim di Singapura. Uang tunai mereka berada di luar Indonesia (di negara tax heaven), sedangkan uang tunai di Indonesia sebatas pada kebutuhan cashflow saja. Sungguh ironi, dan jangan pernah bicara nasionalisme dengan konglomerat Indonesia, tanah airnya adalah uang.

Seperti yang disampaikan oleh Soekanto Tanoto (Raja Garuda Mas) yang perusahaannya di Indonesia perusak lingkungan (Sumatera Utara dan Riau), dan pengemplang pajak (Asian Agri) sebesar Rp1,2 triliun, berceloteh di Cina (tanah airnya) bahwa Cina adalah ibu kandungnya, sedangkan Indonesia adalah ibu tirinya. Begitulah persepsi sebagian besar konglomerat Cina yang 1% dari pemilik 51% aset Indonesia.

Ketidakpastian dengan kesenjangan kekayaan yang membuat pembangunan ekonomi tidak begitu dirasakan oleh sebagian penduduk Indonesia (pribumi) dan menjadi penyebab utama pengentasan kemiskinan di Indonesia, serta risiko ketidakstabilan ekonomi dan politik meningkat.

Kekhawatiran kehadiran Ahok sebagai Pemimpin

Pemerintah diminta mengakhiri kesenjangan antar daerah, konsentrasi kekayaan dari tangan segelintir orang yang kebetulan adalah etnis Cina ini sangat berbahaya. Etnis Cina dikenal sebagai non-pribumi karena ketidakjelasan sikap mereka yang tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai bagian suku dari pribumi seperti yang dilakukan oleh etnis Arab, Pakistan, dan India di Indonesia.

Sejarah membuktikan kerusuhan etnis 1965, 1980, 1998 di Indonesia, sasarannya selalu etnis Cina. Kebijakan Gus Dur mengakui Konghucu sebagai keyakinan dan menempatkan Gong Xi Fa Cai (Hari Raya Imlek) sebagai hari libur nasional justru memperparah krisis dan persepsi terhadap etnis Cina. Apalagi semenjak itu etnis Cina merambah ke berbagai profesi, seperti: pengacara, penghibur karena maraknya industri televisi (mayoritas dimiliki oleh Cina), kepemilikan toko pasar tradisional (jika ada pembangunan fisik), arsitek, dokter, dan berbagai profesi yang dimiliki dan kalah bersaing sehingga kesenjangan sosial berubah menjadi kecemburuan sosial.

Fenomena Ahok, dimana etnis Cina memasuki ranah politik bahkan telah menimbulkan isu SARA yang sakral selama ini. Ahok dengan dukungan para taipan telah memperlihatkan mampu mengatur Istana dan aparat keamanan. Perlawanan masyarakat (Islam–Pribumi) dengan 7 juta orang tumpah ruah demo dalam bentuk salat Jumat, 2 Desember 2016, tidak mampu membuka mata pemerintah bahwa Ahok tidak diinginkan masyarakat DKI Jakarta, khususnya Islam.

Namun kekuasaan dan uang yang “bicara”, Ahok malah keluar sebagai pemenang putaran I Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017, dan ditentukan final di putaran kedua 19 April 2017. Etnis Cina sebagai pemimpin politik memang mulai terjadi di kepemimpinan Gus Dur. Pada era Soeharto, Cina dibatasi dalam bidang perdagangan, tidak pernah diberi kesempatan di bidang politik. Tercatat pasca-reformasi, daerah seperti Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan daerah yang dominan non-Muslim etnis Cina mulai esksis sebagai pemimpin politik.

Gejala ini menjadi menguat ketika kemenangan Joko Widodo dan Ahok sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta di tahun 2012. Lalu Ahok meneruskannya menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2014  karena Joko Widodo memenangkan Pilpres 2014. Kala itu, konon konglomerat Indonesia (BLBI) dan Singapura berpesta pora dengan terpilihnya Ahok sebagai pemimpin Jakarta.

Ahok sebagai Lee Kuan Yew muda

Bagi China’s Overseas dan Taipan Indonesia, Ahok diharapkan sebagai Lee Kuan Yew muda, yang mampu mengalahkan etnis Melayu (yang dominan) kala itu di Singapura (tahun 1970-an), dan Perdana Menteri Mahathir Mohamad antitesa dari Lee Kuan Yew, menonjolkan Melayu sebagai etnis utama melalui kebijakan konstitusi, dan warga Melayu berhasil menjadi tuan di rumahnya sendiri.

Kebijakan Ahok yang membebaskan tanah DKI dengan alasan penegakan hukum dilakukan secara tidak manusiawi, lebih buruk dari era Orde Baru. Padahal di balik semua itu adalah rencana Ahok dengan para taipan untuk persediaan bank tanah, bahkan Ahok membeli tanah RS Sumber Waras, dan lahan di Cengkareng dengan rencana yang tidak jelas dan transparan pada DPRD DKI Jakarta. Lakunya bagai CEO properti, sebagai pendukung reklamasi Ahok telah menempatkan staf konglomerat sebagai staf khusus di DKI, beretnis Cina. Pada awalnya Sunny Tanuwidjaja tidak diakui sebagai staf, karena berbukti di pengadilan, terpaksa diakui Sunny sejatinya berfungsi sebagai LO (Liaison Officer)/petugas penghubung antara konglomerat dengan Ahok, khususnya mengenai reklamasi.

Rencana untuk mendominasi aset properti didukung oleh pemerintahan Joko Widodo, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 tentang pemilikan rumah tinggal bagi orang asing. Upaya ini dilakukan terus semenjak Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz (pengusaha properti dan Ketua Umum PPP pendukung Ahok). Peraturan Pemerintah tersebut memuluskan upaya Ahok agar pihak asing (khususnya etnis Cina) boleh memiliki aset properti di Indonesia. Tentu hal ini sejalan dengan rencana reklamasi yang jika selesai dibangun mampu mensuplai kamar untuk 20 juta orang. Bayangkan penambahan penduduk Jakarta 10 tahun ke depan, jika iklan Podomoro Land (salah satu pengembang reklamasi) di Cina berhasil mendatangkan pembeli dengan kemudahan imigrasi melalui kebijakan devisa bebas Pemerintah RI, dan Dinas Kependudukan DKI Jakarta (jika Ahok menjadi Gubernur terpilih), tentu warga DKI Jakarta akan dikuasai oleh warga Cina perantauan. Saat ini 85% warga Islam berbagai etnis sebagai penghuni Jakarta, sementara 8% non Muslim adalah etnis Cina, dan 7% non Muslim dari berbagai etnis.

Isu pemalsuan KTP dan penetrasi pekerja Cina melalui berbagai proyek skema “Turnkey Project Management”, dimana Cina dengan investasinya mengharuskan satu paket, mulai dari investasi dengan bahan baku, teknologi, manajemen dari top level sampai dengan buruh. Kita tidak tahu jumlah pasti pekerja Cina di Indonesia. Yang pasti, setiap proyek yang investornya Cina, pasti banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) Cina, baik di bidang properti, dan infrastruktur lainnya.

Suatu ironi, di saat pengangguran terbuka Indonesia meningkat pesat, Pemerintah memberi pintu TKA Cina. Hal ini memperburuk situasi dari kecemburuan menjadi kebencian sosial. Seolah tidak ada proteksi negara, padahal negara tetangga sibuk memproteksi diri menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), kita kok minta rakyat mengalah?

Rencana Cina dibantu China’s Overseas terstruktur

Bukan isapan jempol jika Ahok tega berencana menggusur komplek Masjid Luar Batang, salah satu tempat sakral umat Islam, meyakinkan kita bahwa proyek reklamasi adalah harga bayaran Ahok untuk taipan pendukungnya. Tidak seorang pun Gubernur DKI Jakarta yang berani menggusur tempat sakral umat Islam, karena pasti akan mendapat perlawanan besar dari penduduk sekitar. Seorang Mbah Priok saja yang akan digusur oleh Pemprov DKI era Fauzi Bowo (Foke) mendapat perlawanan dari masyarakat, bahkan akhirnya diurungkan, dicari jalan lain untuk menuju pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Namun Ahok tega mengusir Kampung Nelayan, terakhir di Teluk Jakarta yang dikenal dengan Muara Angke demi reklamasi Teluk Jakarta. Rakyat dibohongi dengan iming-iming Giant Seawall, padahal dengan mengutamakan reklamasi bangunan tinggi justru sebaliknya yang akan terjadi. Bayangkan 25,5 km Pantai Utara Jakarta, tidak semeter pun bisa dinikmati oleh penduduk Jakarta. Jelas ini pelanggaran konstitusi. Mulai dari komplek industri Marunda, Tanjung Priok (pelabuhan), Ancol (wisata berbayar), Pluit, Kapuk, dan Muara Karang (real estate mewah) adalah bentuk kesombongan Jakarta untuk rakyat miskin.

Sungguh reformasi berupa penyesuaian struktur dengan privatisasi, deregulasi untuk percepatan ekonomi, liberalisasi keuangan, penghapusan subsidi untuk sebagian komoditas mendasar (sembako dan BBM), dipaksakan IMF/Bank Dunia dilaksanakan Presiden pasca-reformasi.

Penghapusan subsidi telah memperburuk kesenjangan sosial antar-etnis Cina dan pribumi, juga sekaligus mempertinggi peluang pemilik uang menjadi pemimpin politik. Terkait politik, faktor ini menguatkan seiring dengan penguasaan pasar oleh etnis Cina, mendorong perekonomian hanya akan didominasi oleh kelompok kaya, jika dibiarkan akan terjadi hal yang sangat buruk.

Kelompok kaya (etnis Cina) dengan segala pengaruhnya termasuk gratifikasi mampu mendorong kebijakan pemerintah yang selalu menguntungkannya, dan pemimpin yang kompromis (pro pasar) akan didukung walaupun berkinerja buruk, yang penting bisa “bekerja sama”.

Negara sering tidak hadir, fenomena Ahok telah berhasil menyakiti rakyat dan menjurus penyakit SARA, yakni kebencian sosial. Perlawanan Islam melalui 4/11, 2/12, dan kembali 21/2 (2017) malah melahirkan sikap arogan POLRI dengan kriminalisasi pemimpin Islam, dengan mencari “dosa” berbau pidana para pemimpin Islam.

Ustad Bachtiar Nasir melalui rekening publik dituduh memperoleh dana dari money laundry, namanya infak dan wakaf dasarnya ketulusan tidak urusan bagi penerima uang, asal uangnya. Sementara rekening Teman Ahok tidak pernah diusut, padahal jumlahnya sangat fantastis. Habib Rizieq, dipidana dengan berbagai kasus, tapi rakyat tidak percaya itu, karena cenderung dicari-cari kesalahannya dengan alasan ada pengaduan masyarakat, begitu POLRI berdalih “mematikan semua musuh-musuh Ahok” yang kebetulan Islam dan pribumi. Sungguh rakyat kecil menjadi korban kekuasaan, namun Tuhan tidak pernah tidur, biarlah Dia mencarikan keadilan untuk rakyat Indonesia sebagai negara penganut Islam terbesar di dunia.

Sentimen SARA menjadi hal emosional menyangkut rasa tidak mudah diobati karena luka dalam, sementara kebijakan pemerintah semakin tidak bijak. Sangat keliru berpikir jika pemimpin Islam hanya nama-nama di atas karena gerakan 6 juta – 7 juta orang pada 212 (2 Desember 2016), itu bersifat Illahiyah. Keyakinan seperti itu menjadi faktor utama massa cair umat Islam. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here