4 Orang Terkaya di Indonesia Setara dengan Kekayaan 100 Juta Rakyat Miskin

0
489
10 Orang Terkaya di Indonesia Tahun 2018 Versi Majalah Forbes. Kiri-ke kanan: R Budi Hartono, Michael Hartono, Sri Prakash Lohia, Tahir, Chairul Tanjung, Mochtar Riady, Prajogo Pangestu, Murdaya Poo, Peter Sondakh, Theodore Rachmat.

Nusantara.news, Jakarta – Dua puluh tahun berlalu sejak kejadian krisis moneter 1997-1998 yang menandai lahirnya era baru reformasi. Namun Indonesia masih bergelut dengan masalah ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Memasuki periode keempat kekuasaan rezim reformasi, yaitu di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), kesenjangan sosial ekonomi justru makin mengerikan.

“Negeri ini aneh, ketika ekonomi tumbuh begitu fantastik, ketimpangan sosial, kesenjangan kita malah sangat besar, bahkan lebih tinggi dibanding rezim orde baru atau di zaman Presiden Soeharto,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, di Jakarta, Selasa, (1/3/2018).

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio pada September 2017 mencapai 0,391. Angkanya turun tipis jika dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 0,393. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan penurunan ini menunjukkan adanya upaya mengurangi ketimpangan. “Karena untuk menurunkan ketimpangan lumayan berat,” kata dia di kantornya, Jakarta, Selasa (2/1/2018).

Namun, temuan LSM International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) berbeda dengan versi pemerintah Indonesia yang menyebut ada “sedikit penurunan” ketimpangan orang kaya dan miskin pada September 2017. Survei Ketimpangan Sosial oleh INFID -digelar selama Agustus-Oktober 2017 di 34 provinsi- menyebutkan dari total 2,250 orang responden, 84% diantaranya mempersepsikan adanya ketimpangan, setidaknya pada satu ranah yakni penghasilan.

“Ketimpangan penghasilan berdampak pada ketimpangan kepemilikan rumah dan harta benda, pendidikan, dan kesehatan,” papar Bagus Takwin, ketua tim penelitian ini, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (08/02/2018).

Seakan memperkuat penelitian INFID, World Bank melaporkan, pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade terakhir hanya menguntungkan 20 persen orang paling kaya di Indonesia. Artinya, kebanyakan orang Indonesia tak menikmati pertumbuhan ekonomi yang kerap dijadikan indikator keberhasilan pemerintah.

Atas kondisi tersebut, tak heran Indonesia saat ini (sejak 2016 – 2018) menjadi negara dengan ketimpangan sosial tertinggi di Asia dan nomor 4 di dunia menurut organisasi nirlaba Oxfam dan INFID. Kedua lembaga itu melaporkan, 1% orang terkaya Indonesia menguasai 49% total kekayaan nasional. Sementara 10% orang terkaya, menguasai 77% total kekayaan nasional. Kekayaan tersebut, umumnya diperoleh karena faktor kedekatan dengan kekuasaan.

Laporan terbaru Oxfam juga mengungkapkan empat orang terkaya di Indonesia memegang kekayaan setara dengan 100 juta rakyat miskin. Laporan tersebut menyebutkan peningkatan jumlah miliarder pada tahun lalu menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Ada satu miliarder baru setiap dua hari.

“Orang paling kaya di Indonesia membutuhkan waktu 22 tahun untuk menghabiskan kekayaannya bila ia berbelanja US$ 1 juta per hari,” kata Juru Bicara Oxfam Indonesia Dini Widiastuti beberapa waktu lalu.

Pada bagian lain, Mega Insitute pernah merilis bahwa Material Power Index (MPI) Indonesia mencapai 584.478, lebih tinggi dibanding negara-negara lain, kecuali Filipina. MPI adalah rata-rata kekayaan orang terkaya di Indonesia dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Mega Institute mencatat, total kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia terus meningkat.

“Dalam 10 tahun terakhir, laju pertumbuhan kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia empat kali lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi nasional,” menurut hasil penelitian tersebut, Kamis (4/1/2018).

Lantas, siapa saja orang terkaya di Indonesia itu? Teranyar, Forbes pun memuat daftar orang-orang terkaya di Indonesia 2018.

Tahun ini, Hartono bersaudara, yakni R Budi dan Michael Hartono, tetap berada pada peringkat teratas daftar tersebut. Mengutip Forbes, Rabu (7/3/2018), Budi berada pada peringkat ke-69 daftar orang terkaya di dunia untuk tahun ini. Sementara itu, Michael berada pada peringkat ke-75. Kekayaan Budi mencapai 17,4 miliar dollar AS atau sekitar Rp 238,38 triliun (kurs Rp 13.700 per dollar AS). Sedangkan Michael  16,7 miliar dollar AS atau Rp 228,79 triliun.

Berikut ini adalah daftar 10 besar orang terkaya di Indonesia versi Forbes tahun 2018:

  1. R Budi Hartono (77 tahun) Kekayaan: 17,4 miliar dollar AS
  2. Michael Hartono (78 tahun) Kekayaan: 16,7 miliar dollar AS
  3. Sri Prakash Lohia (65 tahun) Kekayaan: 7 miliar dollar AS
  4. Tahir (65 tahun) Kekayaan: 3,5 miliar dollar AS
  5. Chairul Tanjung (55 tahun) Kekayaan: 3,5 miliar dollar AS
  6. Mochtar Riady (88 tahun) Kekayaan: 3 miliar dollar AS
  7. Prajogo Pangestu (73 tahun) Kekayaan: 2,9 miliar dollar AS
  8. Murdaya Poo (77 tahun) Kekayaan: 2 miliar dollar AS
  9. Peter Sondakh (68 tahun) Kekayaan: 1,9 miliar dollar AS
  10. Theodore Rachmat (74 tahun) Kekayaan: 1,7 miliar dollar AS

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menjelaskan, ekonomi Indonesia saat ini sangat liberal sehingga ada 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih besar dari kekayaan 100 juta rakyat miskin. “Serupa seperti monopoli. Jadinya, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok kaya,” ungkapnya dalam Seminar Nasional “Ekonomi Pancasila di Era Jokowi” di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta pada Kamis (5/4/2018).

Atasi Ketimpangan

Tak dapat dipungkiri, pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir lebih banyak dinikmati 10% kelompok terkaya dibandingkan kelompok masyarakat lainnya, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak inklusif. Beberapa hasil penelitian bahkan menunjukkan kondisi oligarki ekonomi di Indonesia berkolerasi positif dengan ketimpangan dan disinyalir menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, jika tanpa solusi tepat, masalah ketimpangan yang layaknya api dalam sekam ini, sewaktu-waktu bisa meledak dan merobohkan bangunan Indonesia. Secara konseptual, pengurangan ketimpangan dapat dilakukan di antaranya melalui: distribusi kekayaan dari kelompok atas ke kelompok bawah, mendorong perkembangan kelas menengah (kelompok 40%-80%) karena indeks gini sangat sensitif terhadap perubahan di kelas menengah, dan pertumbuhan inklusif dengan kelompok masyarakat bawah harus tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat atas.

Di luar itu, pemerintah harus melakukan upaya-upaya nyata mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi. Pertama, membabat habis korupsi, termasuk persekongkolan pengusaha kakap dengan penguasa korup yang selama ini turut menyebabkan ketimpangan sosial. Korupsi yang banyak dilakukan kelompok atas (berkuasa) salah satunya dalam bentuk regressif transfer dengan sumber daya mengalir dari kelompok bawah menuju ke kelompok atas, pemberian akses dan hak yang seharusnya untuk rakyat miskin tetapi diserahkan ke orang-orang kaya. Bahkan, dana bantuan sosial untuk masyarakat miskin tak luput dikorupsi.

Kedua, pemerintah juga harus memberikan perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan kesehatan, pangan, pendidikan, dan perumahan. Memberikan santunan itu baik, tapi dalam jangka panjang membuat masyarakat bergantung pada pemerintah dan hal demikian rentan dimanfaatkan pemerintah untuk “kampanye terselubung” penguasa petahana guna meraup keuntungan elektoral (pemilu). Sebagai contoh, bagi-bagi sertifikat, sepeda, dan sembako yang diberikan langsung oleh Presiden Jokowi sulit untuk tidak dikatakan tak punya kepentingan politis.

Sepatutnya, bantuan terhadap rakyat kelas bawah bisa diimbangi dengan memberikan subsidi pada harga-harga dan tarif. Yang terjadi sekarang, pemerintah justru mengurangi subsidi, menaikan harga, tarif, dan aneka pajak, sebagai keniscayaan ekonomi liberal-kapitalistik. Sebab menurut ekonomi kapitalistik, subsidi dan bantuan sosial menandakan pemerintah tidak efektif dan tak sejalan dengan mekanisme pasar. Kondisi tersebut tentu berakibat merosotnya daya beli masyarakat dan semakin beratnya beban hidup.

Ketiga, pemerintah perlu membuat proyeksi pasar kerja untuk 10 tahun mendatang. Terutama, prospek lapangan kerja di masa mendatang. Sehingga, pelatihan dan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di masa depan. Namun, alih-alih memperluas lapangan kerja bagi masyarakat kelas bawah, pemerintah justru mendatangkan pekerja asing secara besar-besaran (utamanya dari Cina). Pekerja asing bukan mengerjakan sesuatu yang tak bisa dikerjakan pekerja lokal, tetapi bahkan mengambil alih pekerjaan kasar yang biasa dikerjakan pekerja lokal, seperti tukang batu, mengaduk semen, sopir angkutan barang, dan lain-lain. Jika kondisi ini dibiarkan, maka janji Jokowi menciptakan 10 juta lapangan kerja hanya isapan jempol.

Keempat, menciptakan wirausaha secara massal. Sebagai contoh yang terjadi di Asia Timur seperti Taiwan dan Korea. Di kedua negara tersebut, kemiskinan dapat diatasi dengan berwirausaha.

Lepas dari semua itu, hal yang juga penting, pemerintah harus membeberkan data soal ketimpangan, kemiskinan, ataupun pangan secara transparan dan akurat. Data soal beras yang berbeda-beda dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, dan lembaga lain, misalnya, menunjukkan lemahnya akurasi data pemerintah. Tentu saja ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan publik pada pemerintah, khususnya terkait laporan angka dan statistik.

Oleh sebab itu, dalam perkara ketimpangan sosial dan problem ekonomi nasional, jangan sampai ada rekayasa dalam bentuk angka dan statistik: ketimpangan berhasil ditekan, kemiskinan menurun, pangan harus impor, ekonomi Indonesia baik-baik saja. Padahal di lapangan, kondisinya sebaliknya.

Dan yang perlu dicatat, persoalan kesenjangan punya makna lebih dalam dari sekadar deretan angka ataupun statistik. Sebab ketimpangan berhubungan erat dengan masalah keadilan, keterbukaan informasi, serta pemerataan kesempatan dan akses dari sebuah proses perubahan yang bernama pembangunan. Di sinilah letak tanggung jawab dan keberpihakan pemerintah. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here