4 Tahun Wagub Harta Gus Ipul Meroket, 3 Tahun Mensos Harta Khofifah Merosot

0
253

Nusantara.news, Jawa Timur – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang menjadi syarat pencalonan kepala daerah 2018. Ada 1.163 orang bakal calon kepala daerah yang telah melaporkan harta kekayaannya. Di antaranya masih ada 22 calon masih perlu perbaikan atau verifikasi.

Dari pantauan situs Pilkada Indonesia milik KPK, data LHKPN 58 bakal calon gubernur dan 57 bakal calon wakil gubernur telah melapor. Kemudian, ada 386 bakal calon bupati dan 380 bakal calon wakil bupati, dan 140 calon wali kota dan 138 calon wakil wali kota. Artinya, 91 persen calon telah membuat LHKPN ke KPK.

Kewajiban penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Sebelum KPK dibentuk, penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.

Nah, untuk Pemilihan Gubernur Jawa Timur, mengacu pada LHKPN yang dilaporkan ke KPK per 5 Januari 2018, harta kekayaan Cagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meroket tajam dalam empat tahun terakhir. Tak tanggung-tanggung, kenaikannya mencapai Rp 11,9 miliar selama periode kedua menjabat wakil gubernur Jawa Timur.

Sebelumnya LHKPN Gus Ipul pada 11 April 2014, tercatat Rp 13,6 miliar (Rp 13.637.962.934) dan 5.000 dolar AS (sekitar Rp 65 juta). Kemudian pada 2018, hartanya tembus Rp 25,5 miliar (Rp 25.584.805.769) atau naik Rp 11,9 miliar. Secara otomatis ini menempatkan Gus Ipul sebagai kandidat paling tajir alias terkaya di Pilgub Jatim 2018.

Rinciannya, harta tidak bergerak Rp 10.135.920.000, alat transportasi dan mesin lainya Rp 2.975.000.000, harta bergerak lain Rp 525.000.000, giro dan setara kas lainnya Rp 4.640.182.952. Sedangkan utang Rp 4.638.140.018.

Sebaliknya, bakal Cawagub pendamping Gus Ipul, Puti Guntur Soekarno memiliki harta paling sedikit di antara kandidat di Pilgub Jatim 2018. Tercatat pada laporan 15 Januari 2018, harta kekayaan anggota DPR RI itu sebesar Rp 1,8 miliar (Rp 1.865.423.077).

Angka ini menurun dari harta kekayaan di laporan sebelumnya (9 Mei 2016) yang mencapai Rp 2,8 miliar (Rp 2.895.440.890). Terdiri dari harta tidak bergerak Rp 1.144.849.000, alat transportasi dan mesin lainya Rp 1.057.000.000, harta bergerak lain Rp 634.500.000, surat berharga Rp 185.000.000, giro dan setara kas lainnya Rp 132.970.996, piutang Rp 55.080.000 dan utang Rp 313.959.108.

Bagaimana dengan harta Khofifah Indar Parawansa? Rupanya LHKPN Khofifah yang dilaporkan pada 15 Januari 2018 itu menukik tajam. Khofifah kebalikan dari Gus Ipul. Dia memiliki harta sebesar Rp 23,5 miliar (Rp 23.552.669.762) atau Rp 2 miliar di bawah Gus Ipul.

Dari LHKPN pada 13 November 2014, yang kala itu kekayaan Khofifah mencapai Rp 36,3 miliar (Rp 36.383.559.362), tapi selama tiga tahun menjabat Menteri Sosial, harta Ketua Umum PP Muslimat NU ini merosot sekitar Rp 12,8 miliar.

Harta kekayaan Khofifah yang dilaporkan pada 13 November 2014 terdiri dari harta tidak bergerak Rp 34.482.667.000, alat transportasi dan mesin lain Rp 260.000.000, harta bergerak lain Rp 570.000 dan surat berharga Rp 175.086.627.

Sementara bakal Cawagub pendamping Khofifah, Emil Dardak Elestianto mengacu LHKPN pada 8 Januari 2018, harta kekayaannya tercatat Rp 8,2 miliar (Rp 8.254.061.908). Jumlah ini meningkat dari periodisasi sebelumnya (3 Agustus 2015) sebesar Rp 6,9 miliar (Rp 6.929.062.926) dan 20.000 dolar AS.

Terdiri dari harta tidak bergerak Rp 5.881.572.000, alat transportasi dan mesin lainya Rp 459.000.000, peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya Rp 475.000.000, harta bergerak lain Rp 30.000.000, giro serta setara kas lainnya Rp 226.360.926 dan 20.000 dolar AS.

Harta kekayaan cagub dan cawagub jatim

KPK Sarankan LHKPN Jadi Pertimbangan Memilih

Dengan diterbitkannya LHKPN calon kepala daerah, KPK berharap agar masyarakat betul-betul mengetahui latar belakang dan rekam jejak para calon. Ini harus dilakukan supaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak menghasilkan pimpinan daerah yang berkualitas.

LHKPN ini menjadi salah satu instrumen menilai integritas pejabat publik dari sisi kepatuhan dan transparansi. Karena itu pengawasan masyarakat dinilai akan lebih akan lebih efektif, sekaligus menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih pimpinan daerahnya. Hal itu disampaikan Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Cahya Hardianto Harefa.

“Bagi para calonnya sendiri dengan lapor harta ini harapan kami adalah melaporkan hartanya dengan jujur. Maksud pelaporan itu supaya masyarakat atau calon pemilih bisa mempertimbangkan pilihannya. LHKPN jadi salah satu dasar dalam memilih,” ujar Cahya di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2018).

Bahkan KPK secara terang-terangan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih peserta Pilkada 2018 yang tidak jujur melaporkan harta kekayaannya. Pasalnya, kepala daerah yang jujur dalam melaporkan harta kekayaan dapat mencegah terjadinya dugaan korupsi. Menurutnya, hal ini juga upaya mencegah kepala daerah agar tak terjerat kasus korupsi karena menyalahgunakan wewenangnya.

“Pimpinan kami mengimbau kalau ada yang tidak jujur, mungkin sebaiknya tidak dipilih. Karena itu kita minta update sehingga dijaga supaya betul-betul jangan sampai kejadian lagi kepala daerah seperti yang kemarin juga sudah diumumkan di sini. Tersangka diduga juga mengambil atau meminta uang dari para pihak-pihak lain setelah yang bersangkutan menjabat,” jelas Cahya.

Rencananya KPK akan mengumumkan hasil LHKPN bakal calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2018 pada 12 Februari 2018. “Masyarakat bisa melihat setelah penetapan peserta (Pilkada) oleh KPU tanggal 12 Februari. KPK juga setelah itu mengumumkan LHKPN kepada masyarakat,” kata Cahya.

Setelah pengumuman, KPK juga akan melakukan proses verifikasi terhadap seluruh data LHKPN. Cahya berharap masyarakat dan media media massa membantu KPK dalam melakukan proses verifikasi LHKPN. Sebab tidak menutup kemungkinan masih ada data belum dilaporkan atau tidak sesuai dengan harta yang sebenarnya dimiliki.

“Bantuan dari masyarakat dan teman-teman media sangat diharapkan begitu sudah diumumkan resminya. Silakan berikan masukan kepada KPK. Mungkin masih ada yang belum dilaporkan atau laporannya tidak benar,” imbuhnya.

Terpisah, Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta KPK dan Badan Pengawas Pemilu (Bawslu) mengusut harta kekayaan kandidat yang dianggap mencurigakan. Apalagi sampai ada kenaikan cukup signifikan selama menjabat sebagai penyelenggaran negara.

Mengamati LHKPN di Pilgub Jatim 2018, Uchok menilai curiga dengan harta kekayaan Gus Ipul yang bisa naik drastis sampai Rp 11,9 miliar dalam kurun waktu empat tahun menjabat wakil gubernur. “Kalau dari sisi gaji sebagai wakil gubernur, enggak mungkin kenaikan sebesar itu. Enggak masuk akal,” tandasnya, Rabu (24/1/2018).

Uchok berharap agar Satuan Tugas (Satgas) Antipolitik Uang yang baru dibentuk KPK dan Polri segera turun untuk mengusut hal itu. “Fokus untuk menelusuri kenaikan harta yang dialami Gus Ipul, karena dalam LHKPN kan sekadar laporan saja. Kalau bisnis, bisnis apa? Kalau warisan, ya yang mana? Tapi warisan kan ndak bisa naik karena dibagi,” paparnya.

Pengusutan harta kekayaan bakal calon kepala daerah dirasa Uchok sangat penting. Sebab langkah ini dapat menjadikan pelaksanaan Pilkada serentak berjalan jujur, adil dan transparan. Sehingga masyarakat bisa mengetahui kandidat yang akan dipilihnya. “Semua harus transparan, kenapa harta kekayaan (calon kepala daerah) bisa bertambah, ada enggak pidana Pemilunya di situ,” pungkasnya.

Karena itu peran Satgas Antipolitik Uang diharapkan dapat menjadi ‘penjaga’ pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di 171 provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Tim Satgas Antipolitik Uang selama ini bertugas untuk mengawasi empat tahap penting dalam pesta demokrasi. Pengawasan dilakukan saat proses penetapan calon, tahap pemilihan, dan ketika adanya sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari monitor tersebut, Satgas Antipolitik Uang dapat mengetahui terjadinya praktik money politic, kecurangan vote buying, ataukah mahar politik. Adapun memelototi penyelenggara negara terutama petahana yang memiliki LHKPN mencurigakan juga penting. Pasalnya, penyelenggara negara selama ini sangat rawan menyalahgunakan kekuasaan yang masih dipegang untuk menggapai kemenangan. Yang pasti, KPK punya data dan pemetaan daerah-daerah mana yang rawan politik uang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here