5.000 Senjata, Antara Substansi dan Prosedur Intelijen

0
339

Nusantara.news, Jakarta –  Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang instansi non-militer yang berkeinginan memiliki 5.000 senjata, jadi pergunjingan. Juga ada kecaman di mana Panglima TNI diduga melanggar UU Intelijen. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara, memang ada prosedur dalam menyampaikan informasi intelijen. Bahwa Panglima TNI menyampaikan informasi intelijen seperti itu, setidaknya mengindikasikan dua hal. Pertama, informasi itu masuk kategori membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan oleh sebab itu urgen untuk segera diungkapkan. Kedua, hubungan penyelenggara intelijen negara (TNI dan BIN) tidak harmonis?

Antara Substansi dan Prosedur Intelijen

Dalam satu hal jelas bahwa informasi yang disampaikan Panglima TNI soal 5000 senjata adalah informasi intelijen. Panglima TNI mengakui sendiri hal itu.”… data-data kami, intelijen kami, akurat,“ ungkap Jenderal Gatot. Pada bagian lain Panglima TNI mengemukakan,  “Memakai nama presiden, seolah-olah itu dari presiden yang berbuat padahal saya yakin itu bukan presiden. Informasi yang saya dapat bisa kalau bukan dari A1 tidak akan saya sampaikan di sini,” kata Jenderal Gatot.

Dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara disebutkan, Penyelenggara Intelijen Negara terdiri atas a. Badan Intelijen Negara; b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia; c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Pada Pasal 10 (1) disebutkan, Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam negeri dan luar negeri.

Pada Pasal 11 (1) disebutkan, Intelijen Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b menyelenggarakan fungsi Intelijen pertahanan dan/atau militer.

Pasal 12 (1), Pasal 13 (1) dan pasal 14 (1) masing-masing mengatur penyelenggaraan fungsi intelijen di kepolisian, Kejaksaan dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 38 (1) disebutkan, Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara. Pada ayat (2) disebutkan Penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e wajib berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara. Dan pada ayat (3) disebutkan, Ketentuan mengenai koordinasi Intelijen Negara diatur dengan Peraturan Presiden.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara, Pasal 3 disebutkan, BIN sebagai koordinator penyelenggara lntelijen Negara bertugas: a.mengoordinasikan penyelenggaraan Intelijen Negara;  b.memadukan produk Intelijen; c.melaporkan penyelenggaraan koordinasi Intelijen Negara kepada Presiden; dan d.mengatur dan mengoordinasikan Intelijen pengamanan pimpinan nasional.

Berdasarkan ketentuan ini, maka tidak heran jika Panglima TNI jadi sorotan. “Pejabat negara itu harus paham betul soal aturan perundang-undangan juga soal prosedur dan termasuk di dalamnya etika. Prosedurnya kalau ada informasi seperti itu, diskusikan saja dengan instansi terkait telpon atau dipanggil,” ujar TB Hasanuddin.

“Kalau sulit dicapai lapor kepada Menkopolhukam karena beliau punya kewenangan untuk memanggil dan mengkoordinasikan. Kalau itu juga sulit lapor langsung Presiden. Pasti Presiden akan melakukan upaya,” ujar TB Hasanuddin.

Pengamat militer Mufti Makarim bahkan menilai Jenderal Gatot bisa dianggap melanggar UU Intelijen karena informasi intelijen seharusnya disampaikan pada Presiden, bukan ke purnawirawan.
“Dalam pengertian struktur operasi, dia (Gatot, Red) purnawirawan bukan?. Itu hanya hubungan sosial saja, hubungan kultural misalkan kita menghormati mereka, tetapi memasukkan mereka dalam forum internal dan menyampaikan bagian dari pihak yang bisa menerima informasi terbatas menurut saya itu harus berhati-hati,” ujar Mufti Makarim.

Pertanyaannya, apakah Gatot  tidak memahami UU Intelijen dan juga Peraturan Presiden tentang Koordinasi Intelijen Negara? Rasanya tidak mungkin.

Bahwa Gatot tetap mengeluarkan pertanyaan, ini memang menjadi pertanyaan mengapa?  Jika dicermati rekaman pernyataannya, pengungkapan itu diduga karena Jenderal Gatot menilai masalah 5000 senjata itu sangat urgen dan menyentuh jatidiri TNI sebagaimana  disebutkan dalam UU TNI Pasal 2 huruf c berbunyi, Tentara pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;  Karena itu, “….suatu saat, apabila kami yang junior-junior ini melakukan langkah yang di luar kepatutan, para senior, itu yang kami anggap sebagai membahayakan NKRI,” kata Gatot sesuai rekaman.

Soal 5000 senjata itu juga diduga karena menyentuh jatidiri TNI sebagaimana disebutkan dalam  UU TNI Pasal 2 huruf d berbunyi, Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Tentang supremasi sipil ini dibahasakan dalam rekaman sebagai berikut, “….ada semacam etika politik yang tidak bermoral, atau dikatakan tepatnya saat ABRI yang dulu. ”Yang dimaksud dengan kalimat “saat ABRI dulu” tampaknya adalah saat TNI masih memiliki dua fungsi atau dwifungsi, yakni fungsi hamkam dan fungsi sospol. “…itu terjadi sekarang ini,” kata Gatot dalam rekaman yang viral di masyarakat. Di bagian lain dikatakan, “Kami masuk pada rule-rule intinya, tapi hanya untuk kami saja itu Pak, Karena kalau tidak Pak, bahkan TNI pun akan dibeli, tidak semuanya di sini bersih Pak, jujur saya katakan. Ada yang sudah punya keinginan dengan cara yang amoral untuk mendapatkan jabatan, ada.”

Selain itu, mungkin juga karena info yang disampaikannya agak berbeda dengan apa yang disebut rahasia negara. Dalam UU Intelijen Pasal 25 ayat (1) disebutkan, Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara.  Rahasia negara menjadi penekanan dalam hal ini. Mengacu pada pernyataan Gatot dalam rekaman, maka jenis informasi yang dikemukakan cenderung atau terkesan bukan rahasia negara melainkan rahasia kelompok tertentu.

Dalam UU Intelijen Pasal 25 ayat (2) disebutkan, Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dapat: a. membahayakan pertahanan dan keamanan negara; b. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; c. merugikan ketahanan ekonomi nasional; d. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri; e. mengungkapkan memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan; f. membahayakan sistem Intelijen Negara; g. membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; h. membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara; atau i. mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.

Poin-poin dalam pasal ini juga agak berbeda dengan informasi yang dikemukakan Gatot. Sebab informasi yang merupakan rahasia kelompok tertentu  itu justru menguntungkan negara ketika diungkapkan.  Tentang rahasia negara ini masih bersifat debatable.

Atau apakah pengungkapan itu dapat dibaca sebagai indikasi bahwa hubungan TNI sebagai salah satu penyelenggara intelijen negara sedang tidak harmonis dengan BIN sebagai koordinator penyeleggaraan intelijen negara?

Apapun alasannya, satu hal adalah bahwa pernyataan Gatot seperti dalam rekaman, kini berkembang menjadi wacana publik. Publik memperlihatkan rasa ingin tahu institusi non-militer mana yang ingin memiliki 5.000 senjata?

Khairul Fahmi, pengamat militer dari ISSES (Institute For Security and Strategic Studies) mengatakan, pernyataan Gatot tak bisa dianggap remeh. “Dengan berani berstatemen, panglima tentu memiliki informasi soal itu,” kata Khairul Fahmi.

Hal sama dikemukakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.  “Saya juga membaca itu, mendengar itu. Memang ini menjadi pertanyaan besar. Tetapi saya juga tidak tahu yang dimaksud Panglima TNI itu institusi mana. Kalau misalnya ada seperti itu mestinya bisa dibuka supaya tidak boleh ada kejadian lagi,” kata Fadli Zon.

Pengadaan alutsista termasuk senjata, lanjut Fadli, memiliki mekanisme dan prosedur. Karena itu tak boleh ada institusi yang tidak berhak memesan senjata dalam jumlah ribuan. “Itu sangat berbahaya. Kita hanya membolehkan yang punya hak untuk mengadakan senjata dan sebagainya,” ujarnya.

Jadi, imbuh Fadli Zon,  saya kira ini warning juga. “Mudah-mudahan Panglima TNI bisa menjelaskan institusinya institusi mana. Kalau ada institusi itu bersalah ya tentu harus ditegur,” jelasnya.

Menurut Anggota Komisi I DPR, Supiadin Aries, pihaknya dengan para pimpinan berencana akan mengundang Palingma TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala BIN Jenderal Pol Budi Gunawan.

Tujuan pemanggilan, untuk mengonfirmasi mengenai pengadaan senjata tersebut. Meski begitu, Supiadin Aries mengatakan, pemanggilan tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama, tetapi terpisah. Sebab, Komisi I DPR tidak ingin membenturkan pernyataan dari dua jenderal tersebut.

“Di (waktu) berbeda dong, kalau sama-sama nanti ada benturan,” tutur politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu. Apakah di DPR nanti soal 5.000 senjata menjadi terang?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here