5 Alasan Penolakan Pendirian Pabrik Aqua di  Jombang

2
273
Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Lingkungan (Ampel) menggelar unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri Jombang mendesak pengusutan mafia perizinan pendirian pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) PT Tirta Investama di Grobogan, Mojowarno, Jombang. ANTARA FOTO/Syaiful Arif/aww/17.

Nusantara.news, Jombang – Pendirian pabrik Aqua di Jombang terus mendapatkan penolakan masyarakat.  Senin pagi ini (03/04) puluhan aktivis yang tergabung dalam aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Agraria (Gempar) menggelar aksi  menolak pendiriannya.

Menurut mereka, kehadiran Danone salah satu Multi Nasional Corporation (MNC) melalui anak usaha PT Tirta Investama (PT TI)  di Jombang akan membawa dampak negative terhadap lingkungan. Ancaman kerusakan ekologi dan lahan pertanian semakin nyata.  “Mengingat setiap turun hujan sungai meluap dan banyak air tergenang sehingga mengakibatkan banjir yang merendam rumah warga. Tidak menutup kemungkinan ini disebabkan berkurangnya daerah resapan yang menyebabkan banjir,” ujar Sadan koordinator aksi.

Dari berbagai aksi yang digelar masyarakat untuk menolak pabrik itu, menurut catatan Nusantara.news, ada 6 alasan penolakan  pendirian Pabrik Aqua Jombang , yaitu

  1. Pelanggaran Konstitusi

Sejak tahun 2010, PBB sudah mengakui Hak Asasi Manusia (HAM) atas air dan sanitasi. Indonesia sendiri ikut mendukung pengakuan tersebut. Sehingga menjadi tanggung jawab negara dalam memenuhinya, menghormatinya dan yang terpenting  melindunginya dari campur tangan pihak ketiga. Air adalah barang publik, tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas perdagangan

Ini sejalan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, baik melalui pasal 33 UUD 1945 maupun pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap UU no 7/2004 tentang Sumber Daya Air yang mengukuhkan air sebagai barang publik. Air merupakan res commune dan oleh karenanya harus tunduk pada ketentuan pasal 33 UUD 1945. Sehingga pengaturan air harus masuk dalam sistem hukum publik yang tidak dapat dijadikan objek pemilikan dalam pengertian hukum perdata

Pasal 29 UU Nomor 24 Tahun 2007 mengenai prioritas penggunaan menyatakan bahwa penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan.

Dipertegas juga dalam Pasal 50 PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, yang menyatakan penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain. Meskipun di dalam UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juga dijelaskan tentang Hak Guna Air yang terdiri dari Hak Guna Pakai Air (HGPA) dan Hak Guna Usaha Air (HGUA), pada prakteknya HGUA seringkali mengancam keberadaan HGPA.

  1. Ancaman Perusakan Lingkungan

Data milik Bappeda yang bersumber dari dokumen RPJMD Jombang 2014-2018,  menyatakan Kecamatan Mojowarno merupakan salah satu kecamatan yang rawan bencana banjir dan kekeringan, terutama Desa Karanglo, Gondek, Mojojejer, Selorejo, Catakgayam dan Grobogan. Desa Grobogan yang berbatasan langsung dengan kecamatan Bareng dan Wonosalam, dua kecamatan yang menjadi daerah resapan air dari pegunungan Anjasmoro.

Dampak terhadap lingkungan adalah menurunnya debit air dari pegunungan Anjasmoro. Mengingat lereng Gunung Anjasmoro menjadi sumber mata air bagi beberapa sungai yang mengalir ke  Mojoagung, Kesamben, Sumobito, dampaknya akan lebih terasa

  1. Benturan Perda

Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Jombang 3005-2025, dalam lampirannya menyatakan Satuan Sub-Wilayah Pengembangan (SSWP) Mojowarno yang meliputi  wilayah Mojowarno, Bareng dan Wonosalam, memiliki peran sebagai pengembangan kawasan agropolitan.

Dengan  fungsi wilayah sebagai wilayah pengembangan potensi sumber daya alam dan wilayah pengembangan pariwisata, daerah tersebut ditetapkan sebagai  kawasan lindung, konservasi, pertanian abadi dan menyediakan investasi sektor Industri.

Sedangkan Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jombang 2014-2018 dinyatakan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus Mojowarno  Merupakan wilayah pengembangan kegiatan agrobisnis kabupaten. Agrobisnis tersebut mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan agrowisata.

Kedua Perda tersebut sama-sama menyatakan bahwa Mojowarno adalah kawasan agropolitan, namun bedanya Perda Nomor 7 Tahun 2009 mengakomodasi berdirinya industri, sedangkan Perda Nomor 10 Tahun 2014 tidak menoleransi adanya investasi industri.

  1. Kompensasi belum beres

Masyarakat Grobogan, Mojowarno, Jombang mengajukan beberapa permintaan di antaranya soal tenaga kerja lokal, dan kompensasi tiap tahunnya. Untuk kompensasi besarnya Rp500 juta pertahun, tetapi Danone melalui PT Tirta Investama menawar Rp260 juta pertahun. Tidak adanya kesepakatan soal ganti rugi ini membuat perundingan menemui jalan buntu.

  1. Ambisi Danone Menguasai Bisnis AMDK

Pendirian pabrik Aqua di Jombang adalah bagian ambisius dari Danone untuk tetap menguasai pasar Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), mengingat sejak awal 2000-an, beberapa MNC seperti Asahi Group Holdings Ltd yang menggandeng PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan Coca – Cola  dengan merek AdeS. Sudah meramaikan persaingan.

Saat ini hampir 40% pasar AMDK dikuasai Danone. Bahkan mereka berencana sampai akhir 2020 sudah memiliki 27 pabrik dengan kapasitas lebih dari 32 miliar liter. Sampai tahun 2017 target 27 pabrik baru terealisasi 19 pabrik. Karena itu mereka terus berusaha agar pabrik di Jombang segera teralisasi.

Atas enam permasalahan ini Pemkab Jombang harus proaktif untuk menyelesaikannya. Legalitas Pabrik Aqua saat ini baru Izin Pemanfaatan Ruang (IPR). Memang pendirian pabrik Aqua akan menciptakan lapangan pekerjaan baru, namun ssangata kecil.  Tercatat hanya 300 lapangan pekerjaan baru yang akan terserap, sebab pabrik di Jombang masuk skala kecil dengan kapasitas 25 liter/detik. []

 

 

2 KOMENTAR

  1. Kadang mata kita dibutakan oleh berbagai issue. Pabrik tekstile, pabrik baja, pabrik makanan bahkan lapangan golf ambil air lebih banyak tp podo mingkem. Kurang pengetahuan kayaknya

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here