5 Pintu Masuk KPK Usut Ulang BLBI Sjamsul Nursalim

0
482
Sjamsul Nursalim Pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)

Nusantara.news, Jakarta – Setidaknya ada 5 pintu masuk bagi Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut ulang kasus BLBI Sjamsul Nursalim.

Kelima pintu masuk ini diurai dari berbagai hal, antara lain, bagaimana penyelesaian BLBI Sjamsul Nursalim dilakukan, bagaimana polanya dan endingnya seperti apa, sehingga pada akhirnya Syafruddin Arsjad Temenggung jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Inilah pokok persoalan yang sedang hangat dibicarakan publik.

Selama periode pre-closing, proses perundingan antara BPPN dan Nursalim berjalan intensif dan alot, termasuk untuk melakukan verifikasi atas angka-angka yang disepakati Perjanjian Penyelesaian BLBI dengan Jaminan Aset (Master of Settement Acquisition Agreement–MSAA). Dalam salah satu rapat BPPN pada 16 Februari 1999, terungkap beberapa kenyataan yang janggal.

Pertama, dokumentasi legal sangat tidak lengkap dan jumlah yang dapat dipercayai mengenai keseluruhan BLBI yang disalurkan hingga 21 Agustus 1998 tidak tersedia. Kedua, hasil audit Ernst & Young (EY) pada April 1998 dianggap telah ketinggalan zaman dan hanya sebagian yang bisa dipakai. Ketiga, tidak ada akses BPPN ke Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selama periode 21 Agustus – 21 September 1998 (periode perundingan) yang memaksa tim perunding menyepakati angka yang disampaikan pemegang saham.

Closing bermasalah

Dalam rapat itu juga terungkap nilai kewajiban Sjamsul Nursalim semestinya Rp33,65 triliun, bukan Rp27,49 triliun seperti tercantum dalam MSAA. Karena itu, penasihat keuangan BPPN mengusulkan agar pemegang saham BDNI menyetor tambahan aset sebesar Rp5,24 triliun dengan memperbesar nilai holdback assets (aset yang ditahan) dan mengamendemen MSAA. Amendemen masih dimungkinkan saat itu, karena closing perjanjian belum terjadi.

Pada 19 Februari 1999, penasihat keuangan BPPN mengirimkan memo ke para pejabat BPPN (Glenn Yusuf, Farid Harianto, Eko Santoso Budianto, dan Dasa Sutantio). Dalam memo itu terungkap bahwa BPPN menghadapi kesulitan karena pemegang saham tidak kooperatif dalam proses closing.

Selain itu, diingatkan pula bahwa jaminan aset pihak ketiga oleh Sjamsul Nursalim tidak memadai dan akan mengakibatkan kerugian yang besar bagi pemerintah. Berdasarkan MSAA, Sjamsul Nursalim setuju untuk menjamin face value (nilai awal) aset pihak ketiga di BDNI sebersar Rp8,15 triliun, namun jaminan terbatas pada nilai dari holdback asset pool. Namun setelah diteliti, nilainya diperkirakan tidak mencukupi.

Tetapi setelah itu, angka kewajiban Nursalim yang dihitung BPPN justru berkurang menjadi Rp27,49 triliun, sementara jumlah kredit yang diperoleh justru lebih besar dari yang tercantum di MSAA yaitu Rp31,65 triliun (versi MSAA Rp28,49 triliun). Akibat perbedaan berbagai angka tersebut, penasihat keuangan kemudian mengusulkan dalam memo 15 Maret 1999 agar: Pertama, BPPN menyepakati angka kewajiban Nursalim Rp28,48 triliun seperti tertuang di MSAA; Kedua, BPPN agar meminta jaminan Dipasena soal utang petambak; Tiga, setelah closing, berunding kembali soal penambahan holdback asset yang bisa juga dipakai BPPN untuk mengatasi soal misrepresentasi utang petambak dan dampak lanjutnya kepada nilai Dipasena

Maka closing pun dilakukan pada 21 Mei 1999. Tidak jelas apakah closing itu sudah dilakukan dengan benar atau belum. Dalam dokumen BPPN (Februari 2000), status closing Nursalim dinyatakan telah selesai. Tetapi bulan April 2002, BPPN menyatakan PKPS Nursalim belum melakukan closing atas settlement utangnya.

Kronologis Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Uniknya, pada 1 November 1999, BPPN telah meminta Sjamsul Nursalim untuk menyelesaikan misrepresentasi (selisih angka) dengan menambah aset untuk mengkompensasi kemerosotan nilai Dipasena sehubungan dengan macetnya kredit para petambak. Pada 3 November 1999, pemegang saham BDNI bertemu pejabat BPPN dan menyepakati penyelesaian masalah itu. Saat itu, BPPN berniat mengubah sebagian PKPS dengan struktur MRNA yang setara nilai Dipasena dan kredit macet petambak udang.

Tidak kooperatif

BPPN kemudian berniat melakukan review terhadap representasi Nursalim yang dijadwalkan rampung pada Desember 1999.

Meskipun demikian, dalam dokumen BPPN bertajuk Shareholders Settlement pada 3 Februari 2000, berbagai persoalan di atas justru masih mengemuka. Di antaranya adalah kesulitan BPPN memastikan integritas data yang diperoleh dari BDNI, sehingga sulit pula menentukan benar tidaknya representasi pemegang saham dalam menentukan jumlah kewajibannya.

Entah bagaimana ceritanya, pada 28 Juni 2000, Deputi Ketua BPPN Mahmuddin Yasin memberi ultimatum kepada Sjamsul Nursalim agar menyelesaikan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sebelum akhir Juni 2000. Menurut Yasin, sampai saat itu, Sjamsul Nursalim baru menyetor Rp337 miliar dari kewajiban tunai sesuai MSAA (Rp1 triliun). Selain itu, BPPN juga mengaku belum menerima aset saham Rp27,49 triliun yang diserahkan sesuai MSAA.

Tetapi pihak Sjamsul Nursalim mengklaim telah melunasi kewajiban tunai itu setelah dikurangi biaya pesangon akibat PHK staf BDNI. BPPN sebaliknya berpendapat bahwa pesangon tidak bisa dijadikan komponen pengurang kewajiban tunai sesuai MSAA. Sengketa ini masih berlanjut sampai saat ini.

Yasin saat itu mengatakan karena tidak kooperatif dalam pemenuhan pembayaran tunai maupun penyerahan saham, terjadi penurunan nilai perusahaan yang diserahkan ke BPPN. Penurunan ini, disebabkan oleh menurunnya kualitas aktiva produktif yakni berupa tambak udang Dipasena.

Tetapi ketegangan itu hanya berlangsung sebentar. Pada Juli 2000, BPPN menyatakan akan kembali ke meja perundingan dengan Sjamsul Nursalim, beberapa saat setelah Presiden Abdurrahman Wahid ketika itu membuat pernyataan kontroversial agar tidak mengganggu tiga konglomerat (Nursalim, Prajogo, dan Sinivasan).

Selanjutnya, pada 9 Oktober 2000, Menko Perekonomian Rizal Ramli mengumumkan bahwa Sjamsul Nursalim dan Anthoni Salim bersedia menambah aset. Sayangnya tidak jelas apa yang dimaksud penambahan aset itu, apalagi realisasinya hingga saat ini, serta apakah secara hukum hal itu bisa dilaksanakan.

Barulah awal Maret 2001, BPPN menyatakan bahwa lembaga itu tidak bisa membuat target penjualan aset Sjamsul Nursalim, karena renegosiasi MSAA tengah berlangsung. Tidak dijelaskan apa yang dimaksud renegosiasi itu. Yang pasti, bulan April 2001, Sjamsul diperiksa selama enam jam di Kejaksaan Agung dengan status tersangka dalam kasus penyalahgunaan BLBI. Sjamsul diputuskan untuk ditahan, tetapi ditangguhkan karena harus dirawat akibat penyakit jantung. Beberapa saat kemudian, Sjamsul diizinkan berobat ke Jepang hingga akhirnya melarikan diri hingga kini. Tidak diketahui apakah kasus itu masih berjalan atau sudah dipetieskan.

Saat kasus ini dilanjutkan, Sjamsul Nursalim yang ternyata tinggal di Singapura berulang kali berhalangan datang di pengadilan dengan alasan penyakit jantungnya tak memungkinkan baginya datang ke Jakarta yang berjarak satu jam perjalanan dari Singapura. Sementara anehnya, Sjamsul setelah Gus Dur lengser justru bisa terbang ke Australia yang berjarak tujuh jam perjalanan untuk bertemu dengan satu tokoh parpol besar yang tak menjabat sebagai ketua umum tapi pengaruhnya sangat besar (Taufiq Kiemas, alm), dengan menyewa dua lantai di sebuah hotel mewah di Melbourne, sebagaimana dilaporkan wartawan senior Radio Australia Nu’im Khayyath dalam dialog Jakarta-Melbourne di Radio Ramako FM pada 3 Maret 2008 pukul 07.00-08.00 WIB.

Ini menunjukkan bahwa lobi para debitor BLBI tidak hanya berhasil memasuki ruang-ruang hati para Jaksa, tapi juga merasuki ruang keluarga pemimpin bangsa ini. Jika begini situasinya, bagimana nasib kelanjutan penegakkan hukum di negeri ini?

Sementara itu, akhir tahun 2002, muncul usulan dari BPPN agar Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) memperpanjang PKPS dari 4 menjadi 10 tahun, yang akhirnya keputusan itu diambil namun kemudian menimbulkan kontroversi. Melalui perdebatan panjang, pemerintah akhirnya membatalkan rencana itu, dan kembali ke MSAA dan perjanjian PKPS lainnya. Mungkinkah cidera janji (kalau ditemukan oleh tim bantuan hukum BPPN) dapat menyelamatkan pembayar pajak dari beban Rp27,49 triliun kewajiban Sjamsul Nursalim?

Saat Sjamsul Nursalim Melakukan Bebrapa Cidera Janji

Sejumlah pertanyaan

Jika berbagai dokumen hukum PKPS Sjamsul Nursalim diamati, akan ditemukan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab seperti di bawah ini.

Pertama, pembayaran tunai. Sjamsul Nursalim mengklaim telah membayar tunai sebesar Rp1 triliun, tetapi BPPN menyatakan pembayaran tunai hingga Rp1 triliun belum dilakukan, malah BPPN merilis setoran tunai Sjamsul Nursalim hanyalah Rp337 miliar. Artinya masih ada sengketa hukum dalam hal setoran tunai.

Kedua, penyerahan aset. Sjamsul Nursalim mengklaim telah menyerahkan aset senilai Rp27,49 triliun, tetapi BPPN menyatakan status hukum berbagai aset yang diserahkan itu belum jelas. Konyolnya, sengketa soal ini masih berputar-putar soal fisik surat saham, yang menurut BPPN masih di tangan Sjamsul Nursalim sehingga tidak bisa dieksekusi. Sebaliknya Sjamsul Nursalim menyatakan fisik surat saham itu ada di brankas BDNI yang disegel BPPN.

Ketiga, pembentukan holding company. Sjamsul Nursalim telah mendirikan PT Tunas Sepadan Investama (TSI) yang menampung aset senilai Rp27,49 triliun, tetapi belum pernah menjual berbagai aset yang dikuasainya. Celakanya salah satu aset utama, PT Dipasena mengalami kemerosotan nilai (down sizing) yang tajam karena berhentinya operasi sebagian besar tambak sejak akhir 1999.

Keempat, pemenuhan jadwal penebusan CRI BPPN. Belum pernah dilakukan penebusan, karena belum ada aset PT TSI yang terjual.

Yang pasti, tiga tahun pasca MSAA nilai aset yang diserahkan dan ditempatkan di TSI semakin merosot. Siapa yang bertanggungjawab atas kemerosotan nilai aset atau buruknya kualitas aset yang diserahkan?

Bagaimana menjelaskan nilai Dipasena hampir Rp20 triliun, sedangkan saat ini perusahaan itu tak jelas lagi operasinya? Apakah PT TSI telah menjalankan fungsinya secara benar agar tidak terjadi kemerosotan nilai aset dan memenuhi kewajiban pembayaran ke BPPN?

Aspek Indikasi Pidana Sjamsul Nursalim

Artikel 10. SA-MSAA menyebutkan BPPN dapat menunjuk pihak ketiga yang diakui internasional untuk mengkaji kegiatan acquisition vehicle (dalam hal ini TSI). Jika TSI dinilai tidak optimal dalam melepas saham yang diserahkan dan membayar kewajiban, BPPN berhak mengambil semua tindakan hukum sesuai MSAA. Tetapi mengapa harus menunggu 4 tahun untuk menggunakan kekuatan itu?

Seperti juga dalam kasus PKPS Salim Group, kendati Sjamsul Nursalim misalnya tidak melakukan atau melakukan pelanggaran prosedural, persoalan pokoknya sama, berapa besar selisih kewajiban Sjamsul Nursalim yang akhirnya harus ditanggung rakyat? Haruskah rakyat menanggungnya? Bisakah selisihnya ditagih ke Sjamsul Nursalim, misalnya, karena wanprestasi dalam pelaksanaan PKPS? Atau ke para pejabat BPPN yang membiarkan wanprestasi?

5 Pintu Masuk KPK

Setidaknya ada 5 pintu masuk bagi KPK dalam mengusut BLBI Sjamsul Nursalim dan itu sangat memungkinkan buronan BLBI itu dipermasalahkan kembali.

Pertama, BDNI adalah salah satu bank yang menyelewengkan dana BLBI terbesar.

Kedua, temuan Tim Forsat BPPN dan Business Fraud Solution menunjukkan adanya transfer dana ke perusahaan afiliasi BDNI di luar negeri sebesar US$607 juta.

Ketiga, keputusan KKSK No. 12/2000, seperti dimuat dalam kajian LGS, ada penyimpangan dana BLBI berupa batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Keempat, surat Departemen Kehakiman AS menunjukkan adanya transfer ke perusahaan terafiliasi di Amerika Serikat senilai US$386,5 juta.

Kelima, kajian BPKP menyimpulkan adanya penyimpangan pidana korupsi senilai Rp7 triliun. Keenam, surat Oversight Committee BPPN meminta BPPN menindaklanjuti temuan Tim Forsat BPPN.

Mumpung KPK sudah mentersangkakan Syafruddin, inilah saatnya KPK menggali sedalam mungkin di pengadilan, dan sebisa memungkin mengungkap secara transparan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kasus SKL dan R & D Sjamsul Nursalim layak berhenti di level Syafruddin Arsjad Temenggung atau justru harus menembus mantan Presiden Megawati Soekarnoputri? Biar waktu yang akan menjawab…!

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here