5 Tahun, Warga Sampang Jadi Pengungsi di Negeri Sendiri

0
288
Dua pekerja pengungsi Syiah, Sampang, Madura, berkerja di sekitar tempat tinggal mereka di Rusunawa Puspa Agro Jemundo, Sidoarjo, Jatim, Minggu (22/3). Pengungsi Syiah tersebut masih masih bertahan di rusunawa meskipun sudah berakhir perselisihan dan konflik antara warga Syiah dan Sunni setelah melakukan islah pada Tahun 2013 lalu. ANTARA FOTO/Sahlan Kurniawan/Rei/pd/15.

Nusantara.news, Surabaya – Sudah lima tahun warga Syiah asal Kabupaten Sampang, Madura menjadi pengungsi. 81 Kepala Keluarga dari sekitar 355 jiwa menempati penampungan Rumah Susun Jemundo, Sepanjang, Sidoarjo. Persoalan ini merupakan buntut dari pecahan perselisihan antar kelompok di Sampang Agustus 2012 silam yang berujung pada dibakarnya perkampungan dan rumah warga Syiah. Saat itu, warga Syiah ditampung di GOR Sampang, kemudian dipindahkan ke Rumah Susun Jemundo dengan alasan menyelamatkan jiwa mereka.

Mengenang peristiwa itu, sejumlah pegiat kemanusiaan berkumpul dan menggelar diskusi bertema “5 Tahun Warga Sampang Menjadi Pengungsi di Negeri Sendiri” di Warung Mbah Cokro di Jalan Prapen Surabaya, Selasa (21/3/2017) malam.

Dipandu seorang moderator, acara yang menjadi perhatian banyak orang itu diawali oleh paparan Ustad Tajul Muluk tokoh Syiah tentang peristiwa berdarah yang dialami oleh dirinya dan masyarakat di kampungnya, di Sampang. Acara kemudian berlanjut ke sesi tanya jawab.

Dalam acara tersebut muncul seruan, agar para pengungsi ditangani secara serius oleh pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Sampang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta mendesak Pemerintah Pusat dan Presiden RI Joko Widodo. Pemerintah diminta untuk bertindak atas nama kemanusiaan untuk memulangkan mereka ke kampung halamannya di Madura.

Terusir Karena Berbeda

Mengawali ceritanya, Ustadz Tajul mengatakan yang dilakukan adalah merubah dan mengajak masyarakat untuk tidak boros serta menjalani kehidupan apa adanya. Misalnya, jika sebelumnya masyarakat selalu terbebani dengan iuran untuk memperingati Maulid Nabi, hal itu kini secara perlahan diperbaiki atau disesuaikan dengan kondisi. Tajul mengajak masyarakat untuk saling membantu dan tidak boros, apalagi memaksakan diri saat menggelar hajat untuk memperingati hari besar keagamaan.

Ustadz Tajul menambahkan, masyarakat pun lambat laun berubah. Mereka hidup rukun berdampingan dan saling tolong menolong. Peringatan Maulid Nabi dirayakan secara sederhana, tanpa harus memungut sumbangan warga yang kebanyakan masih miskin.

“Alhamdulillah, kebiasaan seperti itu (memperingati acara keagamaan dengan berlebihan), kita  dirubah dengan sederhana, tanpa harus menghamburkan biaya besar. Dan itu mulai berjalan. Masyarakat kini bisa hidup rukun dan saling membantu. Termasuk diberikan pemahaman kepada mereka agar tidak meminta-minta di jalanan, kepada pengguna jalan atau pengendara yang lewat, untuk kepentingan memperbaiki masjid,” ujar Tajul.

Tajul mengaku tidak sepakat dan tidak ingin mengikutinya, misalnya ada sebuah lembaga yang digerakkan pihak-pihak tertentu melakukan hal yang kurang terpuji (meminta-minta sumbangan di jalan untuk pembangunan masjid).

Ia juga menolak untuk melakukan pembinaan dan pendidikan yang dilaksanakan dengan cara curang.  Misalnya, sebuah pondok yang hanya memiliki santri sedikit, namun untuk keperluan mendapat bantuan, jumlah santri dimanipulasi. Termasuk  jumlah guru yang diambilkan dari sekolah lain, agar seakan-akan yayasan pendidikan itu memiliki banyak murid dan guru. “Itu untuk mendapatkan bantuan atau sumbangan yang besar,” kata Tajul.

Lanjut Tajul, dalam perjalanannya ada pihak-pihak yang tidak senang dengan yang dia lakukan. Muncul fitnah dan menjelekkan pihak-pihak lain. Dia mengaku dikatakan sebagai aliran sesat yang pantas untuk diperangi dan dimusuhi.  “Kami disebut aliran sesat dan diperangi hingga kemudian terusir dan menjadi pengungsi ini,” katanya.

Pemerintah Tidak Serius

Dalam paparan refleksi atas peristiwa Sampang yang dihadiri berbagai elemen masyarakat itu, terdapat mahasiswa pegiat kemanusian, Aan Anshori, dari KontraS Surabaya yang juga elemen Gus Durian  dan pengurus NU Cabang Jombang, yang sempat melontarkan pujian kepada para pengungsi.

“Saya ingin mengatakan, jika ingin belajar keberanian, belajarlah kepada orang-orang Syiah,” kata Aan, serentak disambut tepuk tangan yang hadir.

Dikatakan, peristiwa Sampang merupakan peristiwa memilukan yang merobek-robek soal kemanusiaan. Pemerintah harusnya tegas dan berani bertindak atas nama kemanusiaan dengan menggunakan kekuatan dan kemampuan yang ada, termasuk melalui kekuatan kepolisian dan tentaranya.

“Kita ambil contoh pada kasus Puger (sebuah daerah di Banyuwangi, red.), batal terjadi pengusiran karena saat itu Pangdam (Kodam V Brawijaya, red.) tegas, turun kelapangan dan melarang  pengusiran itu. Akhirnya pengusiran tidak terjadi. Jadi, kalau melihat soal Sampang, menurut saya pemerintah tidak serius,” tegas Aan, yang kemudian juga disambut tepuk tangan gemuruh pengunjung.

Sesaat kemudian moderator menyebut di cara itu sebenarnya Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf diundang, tetapi tidak hadir. “Saya ndak tahu, kenapa Gus Ipul tidak datang,” ucapnya.

Tak Ada Pemimpin yang Pasang Badan, Lindungi Warganya

Berikutnya Ruby Khalifah, Direktur Jaringan Muslim Asia menyebut, meletusnya peristiwa Sampang dan tidak kunjung selesai hingga saat ini, disebabkan tidak adanya political will. Penyelesaian pengungsi Syiah Sampang tidak bisa lagi diserahkan kepada pihak Pemprov Jawa Timur. Meski terbebani dalam menangani kasus ini, namun Pemprov Jawa Timur terkesan tidak mau mendorong proses penyelesaiannya.  

“Bukan karena tidak ada dasar, tetapi karena belum ada sosok pimpinan yang mau pasang badan untuk melindungi warganya,” tegas Ruby. Termasuk tidak ada sosok pemimpin perempuan yang tampil membantu masyarakat Sampang yang terusir dari tanah kelahirannya. Padahal di kasus ini korbannya banyak dari kalangan perempuan dan anak-anak.

“Ini harus segera direspon, karena menyangkut hak generasi muda. Mereka kehilangan hak dan jaminan masa depan sebagai warga negara. Terbukti penolakan yang dilakukan oleh mayoritas masih kuat, dengan menggunakan label sesat,” kata Ruby.

Ruby menyebut Presiden RI Joko Widodo ternyata juga tidak peduli, untuk memulihkan hak warganegaranya sesuai dengan UUD 45. “Kasus Syiah Sampang ini adalah simbol kegagalan negara. Kasus menimpa minoritas cukup banyak, gampang dicap sesat. Kalau ini dibiarkan akan mengancam keutuhan NKRI,” tegasnya.     

Ruby berharap negara memahami persoalan ini dan melakukan upaya agar para pengungsi dapat pulang ke kampung halamannya tanpa ada ancaman dan gangguan. Warga Syiah yang terusir dan mengungsi di Sidoarjo adalah WNI dan sah sebagai warganegara Republik Indonesia.

“Presiden Joko Widodo harus bisa melakukan tindakan, memulangkan mereka dan memberikan jaminan keamanan. Dan, ini berada di pundak kita semua. Ayo kita ajak publik untuk ikut menyuarakan, karena kalau seperti ini NKRI berada di ujung kehancuran. Negara tidak boleh menjadi mobokrasi harus tetap demokrasi sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila,” tegasnya.

Ruby kemudian mengajak semua yang hadir ikut membubuhkan tanda tangan, untuk diberikan ke Presiden Joko Widodo, agar segera berbuat dan menyelesaikan persoalan pengungsi Syiah yang terusir dari kampung halamannya.

Diakhir diskusi, Tajul Muluk mengaku jika di masyarakat bawah (antara Sunni dan Syiah di Sampang) sudah tidak ada masalah. Mereka kerap mengunjungi ke lokasi pengungsian di Jemundo, Sidoarjo dan mengaku menyesal dulu telah melakukan penyerangan dan membakar rumah-rumah warga Syiah di Sampang. Tetapi, lanjut Tajul, yang tidak bisa dipungkiri banyak yang masih takut dengan para tokoh tertentu, termasuk trauma disebut kafir.   

“Mereka juga berharap kita semua bisa kembali pulang,” kata Tajul.

Moderator kembali mengkritik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang lemah dan tidak tegas dalam penyelesaian terusirnya warga Syiah dari Sampang, Madura. Dikatakan, Gubernur Jawa Timur Soekarwo juga Menteri Agama seperti polisi India.

“Ini menjadi aneh. Seperti polisi India, masyarakat di minta untuk menyelesaikan masalahnya lebih dulu, baru pemerintah berbuat. Lho kan aneh, mereka kita pilih dan mendapat gaji dari pajak yang kita bayar, kok begitu. Terus kerjanya mereka apa?” tanya moderator.      

Sementara, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku masih memperhatikan nasib pengungsi Syiah di Rusun Jemundo, yang hingga kini belum bisa kembali ke Sampang, Madura. Dikatakan, Pemprov Jawa Timur masih memberi jatah hidup Rp720 ribu per bulan kepada sekitar 200 pengungsi Syiah.

Soekarwo menyangkal jika selama ini Pemprov Jawa Timur menelantarkan pengungsi Syiah atau dianggap gagal memberikan tempat tinggal layak bagi mereka. Itu tidak benar. Kita tidak pernah menelantarkan mereka, apalagi tidak memberi jatah makan. Pemprov Jatim tetap bertanggung jawab penuh kepada mereka (pengungsi Syiah, red.),” kata Soekarwo, usai menerima para sopir untuk berdialog di Gedung Grahadi, Selasa (15/4/2017).

Hingga saat ini, kelangsungan hidup para pengungsi menjadi tanggung jawab Pemprov Jawa Timur, meski hanya berupa makan dan kebutuhan hidup lainnya. Dana bantuan yang selama ini berupa makan dalam bentuk prasmanan dan kebutuhan sehari-hari, sekarang disalurkan dalam bentuk uang tunai ke masing-masing kepala keluarga. Ini atas permintaan pengungsi, agar mereka bisa memasak makanan sesuai selera.

Jika satu KK senilai Rp750 ribu, maka jumlah dana yang dikeluarkan Pemprov Jawa Timur sekitar Rp166 juta perbulan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here