50 Tahun RI – Singapura: Tetangga tapi (tak) Mesra

0
142
Presiden Jokowi dan PM Singapura Lee Hsien Loong melakukan pernyataan pers bersama usai pertemuan bilateral di The Istana, Singapura, Kamis (7/9). (Foto: Setpres)

Nusantara.news – Indonesia dan Singapura baru saja merayakan 50 tahun kerja sama bilateral. Perayaan bertajuk ‘RISING 50’ yang merupakan akronim dari RI dan SINGAPORE 50 bertempat di negara kota itu, sekaligus menambah daftar kerja sama kedua negara bertetangga. Namun, apakah masalah krusial yang kerap menjadi duri dalam hubungan kedua negara selama ini, juga menjadi bagian yang diperhatikan di perayaan tersebut? Misalnya, tentang perjanjian ekstradisi atau reptriasi dana WNI yang disimpan di Singapura.

Presiden RI Joko Widodo hadir dalam perayaan RISING 50 di Singapura pada Kamis (7/9), dengan mengikuti rangkaian kegiatan seremonial serta penandatanganan sejumlah nota kesepahaman.

Sebagai tuan rumah, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan dalam konferensi bersama di Istana Negara, bahwa Indonesia merupakan tetangga Singapura secara geografis yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Tapi, pilihan untuk bekerja sama antara kedua negara yang telah berlangsung setengah abad tersebut, mencerminkan kemitraan antar-kedua negara yang abadi dan matang.

“Para pemimpin telah mengambil pendekatan jangka panjang dan saling menguntungkan untuk bekerja sama demi saling menguntungkan serta memecahkan masalah secara damai dan rasional,” kata PM Lee.

“Oleh karena itu,  hari ini kita memiliki kemitraan yang kuat berdasarkan rasa saling percaya dan rasa hormat,” tegasnya lagi.

Presiden RI Joko Widodo dalam kesempatan yang sama juga menyatakan, “Kami menjadi tetangga karena kehendak Tuhan, karena letak geografis, tapi kami memilih selalu menjadi tetangga yang baik dan teman yang dekat,” kata Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut kedua pemimpin menandatangani sejumlah kesepakatan kerja sama yang ditandai dengan penerbitan perangko bersama bergambar “terumbu karang” sebagai penanda 50 tahun kerja sama bilateral RI-Singapura. Kerja sama di antaranya meliputi: manajemen bencana dan kemanusiaan, kontra-terorisme, serta pariwisata.

Kata Jokowi, perayaan setengah abad hubungan kerja sama tersebut seperti mengulangi kerja sama RI dan Singapura saat mendirikan ASEAN para 1967.

“Tahun depan, Singapura akan menjadi Ketua ASEAN, saya telah menyatakan dukungan Indonesia untuk kepemimpinan Singapura,” kata Jokowi.

“Kesatuan dan sentralitas ASEAN harus selalu menjadi perhatian utama kami sehingga ASEAN tetap relevan bagi anggotanya dan rakyatnya, dan juga memberi kontribusi lebih besar kepada dunia.” Tegas Jokowi, meskipun terkesan pernyataan tersebut formalitas belaka, sebab kenyataanya banyak yang menganggap ASEAN saat ini layaknya ‘macan ompong’ Asia yang kerap tak mampu berbuat apa-apa dalam menangani masalah regional, contoh terakhir dalam krisis Rohingya di Myanmar misalnya.

RI-Singapura menandatangani sejumlah MoU termasuk kerja sama pendidikan dengan Kemendikbud,  Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Perindustrian (tentang pendidikan kejuruan). Ada juga MoU yang ditandatangani antara Singapore Civil Defence Force dan Badan Nasional Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia.

Kesepakatan melibatkan MORTHE dan institusi pendidikan seperti National University of Singapore (NUS) School of Computing, Politeknik Singapura dan Institut Pendidikan Teknikal.

Perjanjian lain mencakup pertukaran mahasiswa antara Universitas Singapura Teknologi dan Desain, Institut Teknologi Bandung, dan United in Diversity, juga kesepakatan bisnis gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) antara Pavilion Gas, Keppel Singmarine dan PLN RI.

Tetangga tapi (tak) Mesra

Meski pernyataan kedua pemimpin negara seperti menunjukkan hubungan kedua negara bertetangga yang begitu “mesra”, namun kenyaannya tidak demikian. Hubungan Indonesia dan Singapura  yang sudah dibangun sejak 7 September 1967 itu faktanya tidak semulus yang dikira. Kerap terjadi ketidak-sepahaman dalam sejumlah hal, terutama masalah hukum.

Tercatat, masalah ekstradisi sejumlah buronan korupsi asal Indonesia yang tinggal dengan tenang dan nyaman di Singapura hingga saat ini belum bisa dikerja samakan antar-kedua negara. Indonesia beberapa kali mengajukan konsep kerja sama perjanjian ekstradisi namun belum ada sinyal pemerintah Singapura mau bekerja sama. Kepolisian RI menilai Singapura merasa tidak mendapat keuntungan dari kerja sama ekstradisi sehingga sulit dilakukan. Sulitnya lagi, tidak ada sanksi apa pun dari lembaga internasional semacam PBB bagi negara yang tidak mau bekerja sama ekstradisi.

Masalah lain, soal repatriasi pajak kekayaan WNI yang ada di Singapura. Program tax amnesty yang sudah dilakukan pemerintah Joko Widodo dianggap lumayan berhasil, dilihat dari sisi deklarasi karena melebihi target Rp 4.000 triliun, namun dari segi repatriasi masih dianggap gagal karena capaiannya kurang dari 15% dari yang ditargetkan Rp 1.000 triliun.

Menurut data, salah satu kegagalan target repatriasi salah satunya di Singapura. Tampak pemerintah Singapura seperti “menghalangi” kembalinya harta kekayaan WNI yang ada di Singapura ke Indonesia.

Aliran repatriasi pajak dari Singapura mencapai 59,50 persen atau sekitar Rp83,6 triliun dari total repatriasi program tax amnesty yang berasal dari luar negeri di seluruh dunia sebesar Rp140,5 triliun hingga akhir periode dua program tersebut.

Sementara itu, total deklarasi dari Negeri Singa ini sekitar 75 persen atau Rp759,9 triliun dari total Rp1.012 triliun pada periode kedua.

Duta Besar Indonesia untuk Singapura Ngurah Swajaya, saat itu mengungkapkan sebenarnya masih banyak dana wajib pajak yang dapat direpatriasi dari negara itu. “Tetapi masalahnya, yang sudah direpatriasi saja belum dimanfaatkan. Nah, bagaimana kita bisa menarik bagi yang ingin repartiasi,” kata dia dalam sebuah dialog “Indonesia Incorporated pra Investment Week-Singapore Chapter 2017” di Jakarta Maret lalu.

Masalah-masalah lain dalam hubungan Indonesia-Singapura yang kerap muncul, seperti masalah lingkungan soal kabut asap dari pembakaran lahan kelapa sawit di Indonesia yang mengganggu Singapura, meskipun perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang besar-besar itu sebetulnya milik pengusaha Singapura atau Malaysia juga. Indonesia juga kerap protes soal eksploitasi pasir laut dan batu granit milik Indonesia untuk membangun reklamasi di pantai-pantai Singapura.

Singapura merupakan tetangga dekat sekaligus negara dengan investasi terbesar di Indonesia, yaitu USD 9,18 miliar, mengalahkan Jepang (USD 5,4 miliar), (Cina USD 2,67), maupun Amerika Serikat (data 2016). Meski begitu, sebagai negara besar dan saudara tua Singapura seharusnya Indonesia mampu melakukan diplomasi kerja sama yang jauh lebih menguntungkan ketimbang posisi sekarang. Soal ekstradisi orang-orang WNI berkasus dari Singapura, dan repatriasi pajak dari Negeri Singa itu harus menjadi perhatian pemerintah RI sehingga ke depan hubungan RI-Singapura bukan hanya mesra tapi juga harus berkeadilan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here