53 Juta Golput Tak Punya Presiden

0
91

Nusantara.news, Jakarta – Golput atau golongan putih adalah warga negara Indonesia dewasa yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) sah, tetapi tidak ikut dalam pemilihan umum.  Jumlah golput pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu mencapai  53.147.753 orang. Apa yang dapat dibaca dari 53.147.753 warga golput ini? Adalah, bahwa mereka sesungguhnya warga negara yang tidak atau belum memiliki presiden. Apakah kandidat presiden yang bertarung pada Pilpres 2019 mendatang mampu memikat mereka agar tergerak ikut pilpres?

Tidak Punya Presiden

Golput sekarang ini bukan golput dalam pengertian gerakan sebagaimana dimotori Arief Budiman tahun 1971. Golput sekarang ini adalah golput dalam pengertian yang sebenarnya. Mengapa, saat ini tidak ada lagi gerakan golput. Dalam UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu juga diatur sanksi bagi orang yang melakukan gerakan mengajak golput.

Setidaknya ada 2 pasal yang mengatur ancaman bagi orang melakukan gerakan mengajak orang golput. Pertama, Pasal 292 berbunyi, Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Kedua, Pasal 301 ayat 3 berbunyi, Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Karena itu pula, golput yang ada sekarang ini adalah golput yang dilakukan atas kesadaran diri sendiri.

Ada 53.147.753 orang golput pada Pilpres 2014 lalu. Angka ini diketahui dari total daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan  Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 186.722.030 dikurangi total warga yang mencoblos sebesar 133.574.277.

Apa yang dapat dibaca dari 53.147.753 warga yang memilih golput ini? Adalah bahwa 53 juta lebih warga ini tidak ikut dalam pemilihan presiden yang digelar tahun 2014 lalu itu.

Calon presiden yang berlaga pada Pilpres 2014 lalu adalah pasangan Prabowo-Hatta, diusung oleh koalisi partai yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan pasangan Jokowi – Jusuf Kalla, diusung koalisi partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Karena 53 juta lebih warga ini tidak ikut dalam pilpres, maka dapat dikatakan, sampai saat ini mereka tidak atau belum memiliki presiden. Dalam perspektif ketatanegaraan, 53 juta lebih warga yang memilih golput ini memang harus patuh pada aturan-aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tetapi secara sosio politik, mereka belum atau tidak memiliki  presiden.

Bagaimana pada pilpres yang akan digelar tahun 2019 mendatang. Akankah 53 juta lebih warga golput ini tergerak memilih dan memiliki presiden?

Memikat Golput

Ada sejumlah hal yang menyebabkan rakyat memilih golput . Pertama, mungkin karena merasa tak mengenal calon presiden yang ada. Tak mengenal dalam hal ini, diartikan sebagai tak kenal siapa calonnya, tak kenal apa programnya, dan lain sebagainya. Kedua, memilih berlibur. Hari H Pemilu biasanya dijadikan hari libur. Maksud meliburkan dalam hal ini adalah  untuk memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mendatangi tempat pemilihan suara guna mencoblos. Tetapi tidak seikit warga justru memanfaatkan hari libur pemilu itu untuk berlibur dalam arti yang sebenanrya. Mengapa ini terjadi? Sudah pasti karena mereka merasa lebih penting berlibur ketimbang memberikan hak suara. Ketiga, sibuk kerja. Warga memilih memanfaatkan waktunya untuk bekerja ketimbang mencoblos.

Keempat, kecewa. Dalam hal ini warga memilih tidak mencoblos karena kecewa mengingat calon yang dipilih sebelumnya tidak memenuhi harapan, mungkin karena semua yang dijanjikan dalam kampanye tidak terpenuhi. Kelima, TPS terlalu jauh. Alasan ini sesungguhnya sudah tidak relevan, karena TPS biasanya didirikan di lokasi yang dekat dengan rumah warga. Walau demikian, tidak tertutup kemungkinan ada sejumlah kecil warga yang kediamannya memang berjauhan dari TPS. Alasan ini membuat mereka tidak mencoblos.

Keenam, tidak mencoblos karena tidak ada kartu pemilih. Alasan ini sesungguhnya juga sudah tidak relevan, karena organisasi KPU sudah mampu menjangkau kesatuan masyarakat setingkat rukun tetangga atau RT. Walau demikian memang terdapat beberapa kasus kecil, di mana  warga akhirnya tidak memperoleh kartu pemilih.

Ketujuh, ada juga alasan konyol, salah satunya adalah takut kotor karena tinta di jari sebagai tanda sudah mencoblos sulit dihilangkan.

Kedelapan adalah alasan malas, malas pergi ke TPS, malas ikut proses pemilu, malas memikirkan pemilu. Mungkin ada sejumlah alasan lain.

Berdasarkan lasan di atas, kesemua golput dapat dikelompokkan dalam tiga golongan masyarakat. Pertama, golongan masayarakat yang secara akademis disebut masyarakat dengan budaya politik parokial (parochial political culture), kedua, golongan masyarakat dengan budaya politik kaula (subject political culture), dan ketiga, golongan masyarakat dengan budaya politik partisipan (participant political culture),

Masyarakat dengan budaya politik parokial adalah masyarakat yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif misalnya, tingkat pendidikan rendah, miskin dan sejenisnya.

Masyarakat dengan budaya politik kaula adalah masyarakat yang sudah relatif maju, baik dari segi sosial maupun ekonomi, tetapi bersifat pasif. Sedang masyarakat dengan budaya politik partisipan adalah masyarakat yang memiliki kesadaran politik sangat tinggi.

Ketiga golongan masyarakat ini menjadi golput dengan alasannya masing-masing. Orang yang memilih golput karena malas mungkin termasuk golongan masyarakat dengan budaya politik partisipan. Mereka memilih golput karena menilai tidak ada gunanya mencoblos mengingat setelah mencoblos, pemenang pemilu bekerja dengan pikirannya sendiri, bekerja dengan suatu yang baru dan meninggalkan atau melupakan janji-janji yang dikemukakan saat kampanye.

Golongan masyarakat parokial menjadi golput, mungkin karena sama sekali tidak mengerti apa arti pemilu, dan juga tidak tahu tata cara mencoblos, dan karena takut salah, mereka memilih golput. Sedang golongan masyarakat dengan budaya politik kaula, pada dasarnya mengerti apa itu pemilu, tetapi mereka memilih golput karena tidak mengerti apa arti suara mereka, dan oleh sebab itu merasa lebih asik dengan diri sendiri dan pasrah saja siapapun yang akan terpilih.

Walau alasan golput berbeda antara satu golongan masyarakat dengan golongan masyarakat lain, namun pada dasarnya ada satu cara untuk menggerakkan mereka agar tergerak memilih, yakni membuat mereka terpikat.

Tugas ini cenderung bukan tugas KPU, melainkan  tugas calon presiden yang maju dalam pilpres. Calon presiden dengan tim suksesnya harus mampu mengenali kelompok-kelompok golput tersebut dan memikat mereka dengan cara tertentu sehingga tergerak mencoblos.

Jika daya pikat yang dikemukakan mengena pada sasarannya, maka alasan malas, alasan takut karena tidak mengerti tata cara mencoblos, alasan tidak tahu arti politik mencoblos dan karena itu pasrah saja dengan sispapun yang terpilih, alasan tidak ada gunanya mencoblos karena pemenang akan bergerak semaunya setelah terpilih dan lain sebagainya, akan berubah menjadi semangat.

Jumlah golput mencapai 53.147.753 orang. Jumlah ini hampir setara dengan total perolehan suara Prabowo-Hatta  pada Pilpres 2014 sebesar 62.576.444 suara, atau hampir 75 persen dibanding total perolehan suara Jokowi-JK sebesar 70.997.833.

Suara golput ini jauh lebih tinggi ketimbang selisih perolehan suara antara Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK sebesar 8.421.389.

Sedemikian besarnya jumlah golput, maka siapa yang berhasil memikat golput berpotensi besar memenangi Pilpres 2019. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here