54 Hari Jelang Daftar Capres, Muncul Wacana Duet Maut JK – AHY

0
429

Nusantara.news, Jakarta –  Di tengah suasana Ramadhan, muncul sejumlah manuver politik yang mencuri perhatian karena dilancarkan politisi berpengaruh, seperti Jusuf Kalla (JK) bersama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Amien Rais,  dan Titiek Prabowo. Walau masih tahap awal, manuver tokoh-tokoh tersebut perlu dicermati karena berpotensi mengubah peta persaingan pemilihan presiden yang pendaftarannya ditutup tanggal 10 Agustus, atau 54 hari lagi.

Manuver Ramadhan

Tiga manuver politik yang muncul selama Ramadhan, cukup mencuri perhatian. Manuver Titiek Soeharto yang mundur dari Partai Golkar dan bergabung  dengan Partai Berkarya besutan adiknya, Tommy Soeharto memang tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap peta capres/cawapres. Namun, bergabungnya Titiek Soeharto ke Partai Berkarya berpotensi mengubah peta politik dan orientasi pembangunan setelah Pilpres 2019. Sebab  gerbong politik yang pernah bersama Seharto di masa orde baru seperti TNI dan kino-kino Golkar bisa berbalik arah ke Partai Berkarya.

Kemudian manuver Amien Rais.  Seusai acara berbuka puasa di rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Sabtu (9/6/2018), pendiri PAN yang juga tokoh reformasi itu, tiba-tiba saja menyatakan ingin menantang Jokowi dalam even pilpres yang digelar April 2019 mendatang.

Manuver itu memang masih berada pada tahap awal. Tetapi, tidak ada asap jika tidak ada api. Artinya, pernyataan Amien dan wacana duet JK – AHY, patut diduga muncul setelah melalui suatu proses di ruang tertutup.

Dalam pernyataannya yang terinspirasi oleh Perdana Menteri Malaysia Mahatir, Amien Rais serius maju. Lepas dari kenderaan politik yang mengusungnya, manuver itu cukup menjadi tanda tanya. Sebab, masih segar dalam ingatan publik bahwa Amien Rais, Prabowo, dan Habib Rizieg Shihab kompak dalam pertemuan di Mekah 2 Juni 2018 lalu.

Pertemuan tiga tokoh yang diberitakan secara massif, menyuntik semangat baru bagi kader Gerindra, PAN dan PKS. Pertemuan ketiganya seolah menjadi titik awal tergalangnya kembali gerakan 212 yang sukses menjungkirbalikkan hegemoni Ahok Djarot dan memenangkan Anies-Sandi dalam Pilgub DKI Jakarta awal 2017.

Dalam pertemuan itu, baik Prabowo, maupun Amien Rais tidak mempersoalkan usulan Habib Rizieg yang meminta Gerindra, PAN, PKS dan PBB membentuk koalisi keummatan.

Apakah pernyataan keinginan maju Amien Rais dapat dibaca sebagai indikasi mulai retaknya hubungan tiga serangkai Prabowo-Amien-Rizieg, atau sekadar manuver gaya Amien agar Prabowo memberikan prioritas kepada kader PAN sebagai calon wakil presiden?

Lepas dari apa persoalan yan melatarinya, yang jelas, manuver Amien Rais memicu PBB memberikan penegasan, tidak akan berkoalisi dengan PAN, Gerindra dan PKS jika Amien Rais diusung sebagai presiden.

“Kalau Pak Amin (capres) kami (PBB) tidak akan ikut,” kata Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, Selasa (12/6).

Penegasan Yusril ini semakin menambah tarik menarik di antara kader PKS, PAN dan PBB terkait calon wakil presiden di kubu Prabowo.

Duet JK-AHY

Yang signifikan adalah penyataan putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor AHY Foundation, Jakarta Selatan, Rabu (13/6/2018), yang mengatakan mempertimbangkan munculnya duet Jusuf Kalla – Agus Harimurti Yudhoyono (JK-AHY).

Wacana ini juga bukan ujuk-ujuk. Setidaknya diawali oleh munculnya istilah koalisi kerakyatan dari Partai Demokrat. Munculnya istilah ini dapat dibaca sebagai adanya proses politik yang mendahului.

Pada sisi lain saat ini dua kelompok pemohon berbeda yang mengajukan uji materi yang mengatur persyaratan capres dan cawapres dalam UU Pemilu. Kelompok pertama diajukan oleh Muhammad Hafidz, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar, dalam perkara nomor 36/PUU-XVI/2018 yang diajukan pada Senin (30/4/2018).

Mereka mempersoalkan Pasal 169 huruf n UU No. 7/2017 yang melarang pendaftaran capres atau cawapres yang pernah menjabat dua periode. Mereka meminta hakim mengganti frasa ‘presiden atau wakil presiden’ menjadi ‘presiden dan wakil presiden’.

Sehingga, persyaratan masa jabatan dua periode berturut-turut hanya berlaku bagi pasangan yang pernah menjabat dalam satu paket.

Permohonan kedua diajukan oleh Syaiful Bahri dan Aryo Fadlian yang diwakili Koalisi Advokat Nawacita Indonesia. Mereka mengajukan uji materi Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu pada Kamis (3/5).

Penjelasan Pasal 169 huruf n berbunyi: “Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.

Dalam permohonannya, mereka meminta hakim menyatakan frasa secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Uji materi ini mengindikasikan bahwa ada dorongan agar JK diberi kesempatan untuk terlibat dalam pilpres 2019.

Wacana duet JK-AHY dengan demikian dapat pula dibaca sebagai langkah mengantisipasi apabila MK molor menyidangkan perkara itu,  atau menolak uji materi yang diajukan.

Duet JK-AHY tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Mungkin karena JK pernah memiliki hubungan kurang harmonis dengan ayah AHY, SBY. Tetapi setelah diwacanakan, segera tampak bahwa duet ini memiliki bobot tersendiri dan bisa menjadi duet maut.

Keduanya ibarat botol ketemu tutup. Keduanya saling mengisi, saling melengkapi, saling memperkuat, saling menutupi kelemahan masing-masing.

Keduanya menjadi kombinasi ideal. Tua muda, sipil militer, sarat pengalaman kurang pengalaman.

Saat ini keduanya juga berada dalam satu situasi yang sama. JK hanya bisa maju sebagai calon presiden karena sudah dua kali jadi wakil presiden. Sedang  AHY saat ini lebih cocok jadi wakil presiden sebelum maju menjadi calon presiden 2024 mendatang.

Dari segi daya tarik, keduanya lagi-lagi saling melengkapi. AHY yang sudah masuk kancah politik nasional, sampai saat ini masih sepi lamaran. Posisinya semakin jauh untuk masuk nominasi cawapres untuk Prabowo atau Jokowi.

Demikian juga Partai Demokrat, sampai saat ini masih sepi komunikasi dengan partai lain dalam upaya membangun koalisi. Partai yang semula diperkirakan akan menjadi kawan koalisi Demokrat seperti PAN, PKS lebih banyak berkomunikasi dengan Partai Gerindra.

Sebaliknya JK, walau tidak memiliki partai, tetapi diminati sebagai calon wakil presiden baik oleh kubu Jokowi maupun oleh kubu Prabowo.

Lalu bagaimana dengan kenderaan politik yang akan membawa mereka maju dalam pilpres 2019 mendatang? Ini memang menjadi persoalan. Sebab kursi Partai Demokrat hanya 61, tidak cukup untuk mengusung satu pasang capres. Dari mana Demokrat memperoleh minimal 51 kursi lagi?

JK memang tidak memiliki partai. Tetapi bukan JK kalau datang dengan membawa cek kosong. Pengaruh dan kemampuannya bernegosiasi bisa mempengaruhi keberpihakan partai lain. JK diperkirakan berpotensi mempengaruhi partai-partai yang selama ini sudah berkelompok di kubu Prabowo bahkan juga partai yang sudah berkelompok di kubu Jokowi.

Pernyataan Amien Rais yang akan mencalonkan diri menjadi calon presiden misalnya, berpotensi membuat PAN tersingkir dari panggung politik dan kemudian “menyerahkan diri” dan merapat ke Partai Demokrat dengan opsi rendah.

PAN sendiri memiliki 48 kursi di DPR. Jika bergabung dengan Partai Demokrat jumlah kursi keduanya mencapai 109, atau kurang tiga kursi untuk bisa mengusung satu pasang calon presiden. Dari mana diperoleh 3 kursi lagi?

Sebagai oran yang ahli dalam bernegosiasi, JK mungkin akan melirik salah satu dari dua partai yang berseteru berebut  menjadi calon wakil presiden di kubu Jokowi. Kedua partai itu adalah PKB dan PPP. Berdasarkan pengalaman maju menjadi calon presiden tahun 2009, maka JK juga berpotensi merayu Partai Hanura.

Tidak ada jaminan JK berhasil membentuk koalisi sehingga memenuhi syarat untuk bisa maju bersama AHY. Tetapi tidak bisa juga meremehkan kemampuan JK  mengeluarkan daya tariknya, sehingga PAN, PPP atau PKB atau Hanura, kepincut bergabung dengan Partai Demokrat mengusung JK-AHY.

Dihitung per hari ini, tanggal 16 Juni 2018, masih ada 54 hari lagi bagi JK untuk membangun koalisi sebelum penutupan pendaftaran calon presiden/wakil presiden tanggal 10 Agustus 2018.

Jika JK berhasil maka akan ada tiga calon, yakni Jokowi dengan calon wakilnya yang masih digodok, Prabowo dengan calon wakilnya yang juga masih dalam proses, dan pasangan JK-AHY.

Siapa paling kuat di antara tiga pasang calon ini? Pendiri yang juga Ketua Umum Partai Demokrat yakni SBY adalah sosok pemenang. Sementara JK bukan sosok pecundang. Walau kalah dalam Pilpres 2009, JK sudah sudah kali ikut memenangkan even pilpres, yakni bersama SBY tahun 2004 dan 2014 bersama Jokowi.

Peta pilpres saat ini didominasi sosok JK dan Prabowo dan mengkristal ke dalam dua kubu yakni kubu Gerindra dan kubu PDIP. Kehadiran JK-AHY diduga bisa mencairkan peta tersebut sekaligus memecah pengelompokan politik yang ada saat ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here