Sampai Sekarang Draft Revisi UU Migas Masih “Nginap” di DPR

0
132

Nusantara.news, Jakarta –  Harga minyak dunia nampaknya akan terus berfluktuasi. Bahkan, diproyeksikan masih di bawah US$ 60 per barel hingga akhir tahun ini. Turunnya harga minyak disebabkan adanya pasokan yang berlebih, pelemahan ekonomi China, dan belum pulihnya pasar keuangan dunia, di samping penguatan dollar AS yang membuat harga minyak menjadi mahal bagi negara di luar AS.

Dampak dari merosotnya harga minyak dunia, jelas berpengaruh besar pada pelemahan perekonomian Indonesia yang secara korelatif terkait dengan harga komoditas lainnya, seperti sawit, batubara, emas, dan barang tambang lainnya. Anjloknya harga minyak juga menjadi penyebab lelang blok migas kurang diminati investor. Ini pula yang menyebabkan angka pengembalian cadangan mengecil, kurang dari 50 persen.

Menurut Andang Bachtiar dari Dewan Energi Nasional (DEN), ada beberapa hal yang masih menjadi hambatan para investor, diantaranya regulasi yang masih berbelit-belit, insentif yang yang dibutuhkan investor tak kunjung diberikan, serta sistem bagi hasil yang tak menarik bagi investor. Semua itu menjadi penyebab penemuan cadangan baru di Indonesia sangat minim.

Padahal, kata Andang, di seluruh wilayah Indonesia tersedia cadangan minyak sebanyak 99,96 miliar barel yang tersebar dalam 40 cekungan. “sayangnya, ketika mau dikembangkan, penawaran bagi hasil dari pemerintah tidak dianggap bernilai ekonomis oleh investor. Inilah yang membuat investor tidak berminat mengembangkan sumber daya tersebut menjadi cadangan terbukti,” ujarnya.

Namun, untuk melihat jauh ke depan dalam persoalan kelesuan investasi hulu sektor migas ini bukan semata-mata hanya pada permasalahan di atas. Menurut Zamroni Salim peneliti senior dari “The Habibie Center”, justru undang-undang migas-nya yang harus direvisi dulu.
Zamroni yakin, jika Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi direvisi akan dapat menjadi solusi di tengah investasi hulu sektor yang sedang lesu di Indonesia. Regulasi rupanya menjadi salah satu faktor yang menghambat di mata investor. “Undang -undang ini dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang, jika dikaitkan dengan angka cadangan yang terus merosot di tengah konsumsi minyak yang terus meningkat.

Revisi UU No.22 Tahun 2001 dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada BUMN atau BUMN Khusus yang akan dibentuk nanti untuk bertanggung jawab dalam eksplorasi dan eksploitasi lapangan migas,” ujar Zamroni dalam diskusi bertajuk “Mengawal revisi UU Migas”, Senin (20/3) di Jakarta.

Membandingkan UU Migas No. 8 Tahun 1971 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan UU No.22 Tahun 2001, menurut Zamroni, terlihat bahwa undang-undang yang lama peran pemerintah justru lebih besar di dalam pengelolaan sektor migas, sedangkan Pertamina saat itu lebih berfungsi sebagai regulator.

Di UU No.22 Tahun 2001 peran Pertamina tak jauh beda dengan perusahaan migas lain, sebagai kontraktor migas di Indonesia. “Hasil revisi tersebut sebaiknya bisa mengakomodasi sektor migas nonkonvensional dan energi terbarukan sebagai sebuah upaya diversifikasi energi,” tegas Zamroni.

Mungkin ada benarnya seperti apa yang dikatakan Fahmy Radhi, dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis UGM, mantan Anggota Reformasi Tata Kelola Migas yang menyatakan, dengan stagnannya pengesahan revisi UU Migas semakin mengindikasikan adanya pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk mafia migas yang berupaya secara sistematis menghentikan proses revisi tersebut.

Padahal, DPR dalam hal ini sudah berkomitmen akan menuntaskan revisi Undang-Undang Migas pada Desember 2016, tetapi hasilnya masih nihil. Hingga saat ini pun belum ada tanda-tanda DPR akan mengesahkan revisi UU tersebut. Padahal, revisi UU Migas No. 22/2001 tersebut sudah lebih tiga tahun nginap di DPR.

Ditengarai, mampetnya proses revisi ini tujuannya untuk mempertahankan status quo UU Migas 22 Tahun 2001 agar kepentingan mereka tidak terusik oleh perubahan UU Migas. Oleh karena itu, pengesahan revisi UU Migas ini sangat penting, karena mafaatnya memberikan kepastikan dalam berinvestasi di sektor migas. Fahmi Radhi juga menyatakan bahwa UU Migas No. 22/2001 dinilai sangat liberal dan melanggar konstitusi.

Revisi UU Migas merupakan keniscayaan yang harus segera disahkan oleh DPR karena sudah tiga keputusan uji materi di Mahkaman Konstitusi (MK) membuktikan bahwa UU Migas No.22 Tahun 2001 bernuansa liberal dan tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Subtansi revisi UU Migas No. 22/2001 paling tidak mengubah beberapa pasal yang dinilai melanggar UUD 1945. Revisi itu harus menempatkan peran Pertamina sebagai representasi negara dalam penguasaan dan pengelolaan lahan migas.

Radhi juga mengatakan, revisi UU Migas harus menghapus kelembagaan SKK Migas. Fungsi SKK Migas sebagai regulator dan pengawasan di sektor hulu migas harus dikembalikan lagi kepada Pertamina. Selain itu, Pertamina sebagai representasi negara harus diberikan privilege, di antaranya adalah hak utama dalam penawaran lahan migas yang baru (new Block Offered), hak utama untuk mengakuisisi hak kelola pada existing contract, dan hak utama mengelola lahan yang kontraknya sudah berakhir (expiring contract).

Dengan penyerahan fungsi tersebut kepada Pertamina, kata Radhi, akan memberikan kesempatan bagi BUMN itu untuk menjalankan fungsinya sebagai representasi negara dalam pemanfaatan sumber daya migas bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun, untuk meminimalisir potensi konflik kepentingan Pertamina dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator dan pengawasan sekaligus operator di industri migas, perlu ada pemisahan dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut. Regulator dan pengawasan dilaksanakan oleh Pertamina sebagai holding migas. Sedangkan fungsi operator dijalankan oleh anak perusahaan di bawah induk usaha Pertamina.

Kejayaan Pertamina yang memiliki hak istimewa dan berperan sebagai regulator di bawah UU No. 8 Tahun 1971 akhirnya pupus ketika digantikan oleh UU No.22 Tahun 2001 yang beraroma liberalisasi migas. Maka, sejak itulah posisi Pertamina menjadi sejajar dengan perusahaan migas lainnya di Indonesia. Dengan kata lain, Pertamina harus berkompetisi untuk mendapatkan ladang-ladang migas yang tersebar di tanah air.

Sudah terbiasa menjadi ‘anak manis’ yang diistimewakan di zaman Orba, ketika dilepas ke tengah area pertarungan, Pertamina malah sempoyongan. Hal ini yang membuat penguasaan ladang migas Pertamina menjadi anjlok dari 100 persen menjadi kurang dari 20 persen. dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, perusahaan asing seperti Caltex kala itu malah menjadi raja migas di Indonesia karena memproduksi lebih dari 50 persen minyak Indonesia.

Dengan demikian, beban Pertamina menjadi bertambah besar ketika harus bersaing dengan perusahaan migas lainnya. Pembangunan kilang minyak yang merupakan salah satu proyek strategis tak lagi dianggap prioritas. Investasi kilang dengan kapasitas 300.000 barrel yang mencapai sekitar Rp80 triliun tidak mampu dicukupi oleh keuangan Pertamina. Terakhir kali Pertamina membangun kilang pada 1994 di Balongan. Hampir 20 tahun setelah reformasi, Pertamina tidak pernah lagi membangun kilang. Pertamina memilih fokus ke bisnis hulu yang saat itu sangat menjanjikan seiring naiknya harga minyak.

Saat ini, membuat PT Pertamina menjadi holding migas adalah momentum yang tepat untuk menjadikan perusahaan lebih efisien, sehingga BUMN migas bisa menjadi pemain global dan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Tetapi, tujuan pembentukan holding migas harus jelas dan prosesnya harus transparan.

Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali menjelaskan, dengan dibentuknya holding BUMN migas, bisa membantu mempercepat penciptaan kemandirian energi yang menjadi cita-cita Presiden Jokowi yang sudah tertuang dalam Nawa Cita (19/1/17). “Apalagi, saat ini, bukan hanya soal kedaulatan energi, tetapi lebih kepada ketahanan energi. Untuk itu, dibutuhkan perusahaan dengan leverage. Makanya holding ini sangat bagus,” katanya.

Rhenald berharap pembentukan holding ini bisa lebih cepat. Momentum harga minyak yang masih cukup murah ini bisa menjadi kunci kesuksesan holding Pertamina ke depannya. Di sisi lain, dengan bertambahnya kemampuan Pertamina pasca menjadi holding, perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman-pinjaman murah dari beberapa sumber di ranah internasional. “Dengan begitu nanti bisa mengeksplorasi tambang minyak di negara lain lebih banyak lagi,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu.

Rhenald yang mendukung upaya pembentukan holding itu menilai, dari sisi internal Pertamina juga harus melakukan perubahan. Perubahan ini dilakukan demi menciptakan efisiensi kerja di masing-masing divisi. “Di dunia ini semua orang mencari harga yang lebih murah. Untuk itu, kita bisa menciptakan efisiensi yang bagus, efeknya dari hulu ke hilir itu, kita bisa menciptakan harga yang lebih kepada pelanggan,” ujarnya.

Kembali ke soal revisi UU Migas yang prosesnya bertele-tele, DPR seharusnya melakukan percepatan untuk menyelesaikan dalam waktu dekat ini. Tidak ada alasan bagi DPR untuk menundanya lebih lama lagi. Revisi itu sangat urgen dilakukan DPR saat ini.

Fahmi Rahdi mengatakan, jangan biarkan quo vadis revisi UU Migas berlangsung lebih lama lagi. Kalau ternyata DPR kembali menunda revisi UU Migas 22/2001, maka Presiden Joko Widodo seharusnya mengeluarkan perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) migas yang selaras dengan UUD 1945. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here