Penetrasi Ritel Modern ke Desa Ancam Warung Rakyat

0
182

Nusantara.news, Kabupaten Malang – Menjamurnya keberadaan mini market di Kabupaten Malang yang telah menembus hingga ke wilayah desa membuat pedagang pasar tradisional resah. Pasalnya, pasar tradisional sebagai pusat ekonomi masyarakat desa makin mengancam para pedagang kecil.

Padahal, menurut Perda nomor 3 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan pasar tradisional, jarak minimal toko modern seharusnya 1,5 kilometer dari pasar tradisional.

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Indonesia (IKAPPI) Kabupaten Malang, Agus Sa’adullah menyatakan, Perda tersebut tidak sepenuhnya efektif dijalankan. “Aturan memang ada, namun penegakan aturan tersebut masih minim. Aturan hanya sekadar ada dan menjadi pajangan koleksi hukum,” tandas Agus dengan nada menyindir.

Fakta di lapangan tidak berbeda dengan pernyataan Agus. Hal ini terbukti masih banyaknya mini market yang didirikan berdekatan dengan lokasi pasar tradisional. Agus mencontohkan, di depan Pasar Tumpang terdapat sebuah mini market. “Kami hanya minta implementasi Perda tersebut benar-benar ditegakkan. Kan percuma membuat Perda jika tidak dijalankan,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa saat ini para pedagang juga mengeluhkan masuknya toko swalayan  hingga ke pelosok desa. Parahnya, terdapat satu desa yang “memiliki” dua toko swalayan. Dampak keberadaan mereka sangat dirasakan oleh para pedagang tradisional yang semakin terdesak. “Contohnya di Desa Palungdowo, Kecamatan Tumpang, terdapat dua toko swalayan. Demikian pula halnya dengan Dusun Krajan dan Dusun Pulungan yang juga dua toko swalayan,” imbuh Ketua IKAPPI Kabupaten Malang ini.

Agus Sa’dullah menambahkan, sudah merupakan kewajiban pemerintah sebagai eksekutor menjalankan Perda yang telah dibuat bersama DPRD. Pihak eksekutif tidak maksimal dalam implementasi Perda tersebut. “Nyatanya, masih  ada beberapa mini market yang berdiri tidak jauh dari pasar tradisional,” tegasnya.

Menyikapi kondisi ini IKAPPI Kabupaten Malang mengadakan audiensi dengan Komisi B DPRD Kabupaten Malang, Pemerintah Kabupaten serta beberapa pemilik toko modern.

Menanggapi persoalan ini anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang, Hadi Mustofa  menyatakan bahwa perlu ada revisi dalam Perda 3 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Sebab, lanjut Hadi, dalam perkembangannya Perda tersebut tidak efektif lagi dalam melindungi para pedagang tradisional. Ia menyatakan,   toko swalayan telah masuk hingga ke pelosok pedesaan.

“Percuma jika toko modern ini jauh dari pasar tradisional, tapi justru masuk ke pelosok desa. Akhirnya tetap saja warung-warung kecil milik warga yang akan bersaing dengan mereka,” ujar Hadi.

Terkait dengan toko modern yang berdiri berdekatan dengan pasar tradisional Hadi menyatakan, “Seharusnya sudah jelas diatur dalam Perda. Hal tersebut terjadi karena kurang tegaknya peraturan yang telah dibuat. Oleh karenanya, perlu kami nanti berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait dengan penegakan Perda tersebut,” ujarnya.

Agus Sa’dullah selaku Ketua IKAPPI Kabupaten Malang berharap aturan yang telah ada  dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. ”Mohon ditegakkan, baik untuk pemerintah selaku eksekutor dan DPRD agar peraturan tersebut dijalankan untuk mencegah  timbulnya konflik horizontal di masyarakat,” tutupnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here