Laporan Amnesty International (2 habis)

7 Indikasi Pelanggaran HAM dari Kebijakan Trump

0
136

Nusantara. Jakarta – 

# 5. Trump Melanggar Hak-hak Adat Suku Indian

Keputusan Trump untuk mempercepat Dakota Access Pipeline—sebuah rute saluran pipa minyak mentah sepanjang 1.200 mil yang melintasi empat negara bagian AS—telah menimbulkan kontroversi di dalam negeri AS. Langkah Trump dianggap memberi keuntungan bagi perusahaan minyak dan mengabaikan hak masyarakat adat (suku Indian). Suku Sioux—yang merupakan salah satu clan terbesar di kalangan komunitas Indian dan bermukim di negara bagian Misouri—melancarkan protes keras terhadap proyek yang didukung penuh oleh presiden ini.

Para tokoh pemangku adat suku Sioux menyatakan, air di sungai Misouri tercemar akibat proyek pipanisasi minyak. Lebih dari itu, sejumlah situs makam kuno yang oleh suku ini dianggap keramat juga tak luput dari terjangan proyek ini.

Kasus ini telah mendorong berbagai organisasi HAM, para pegiat lingkungan serta sejumlah staf pengajar dan mahasiswa Universitas Misouri bergerak dan turun tangan membela komunitas suku Sioux yang bermukim di tepian sungai Misouri. Pekan lalu puluhan akstivis yang melakukan protes terhadap pelanggaran hak-hak komunitas Indian AS telah ditahan oleh pihak kepolisian negara bagian Misouri.

Dalam kasus ini pemerintah juga dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap salah satu prinsip yang selama ini dijadikan patokan di AS, yakni melibatkan partisipasi dan konsultasi dengan masyarakat lokal dalam perencanaan sebuah proyek. Persetujuan presiden atas proyek ini tidak dilakukan melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Berbagai organisasi HAM di negara bagian Misouri mengecam keras langkah Trump yang mereka pandang sebagai pengingkaran, tidak saja terhadap hak-hak adat masyarakat asli (indigenous people), tetapi juga terhadap praktik demokrasi lokal yang selama ini telah menjadi tradisi politik di AS.

Masyarakat adat—seperti komunitas Indian sebagai warga pribumi asli—dilindungi oleh seperangkat norma HAM internasional dan berbagai peraturan perundangan di AS sendiri. Menurut catatan AI, proyek Dakota Access Pipeline jelas merupakan pengingkaran serius terhadap hak-hak masyarakat adat (indigenous people) yang nyata-nyata diakui dan dilindungi oleh PBB dalam kerangka Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Dalam perspektif HAM, kebijakan Trump dalam proyek ini juga masuk ke dalam kategori pelanggaran rights to water and sanitation (hak asasi yang menjamin setiap orang untuk memperoleh akses air untuk konsumsi dan kesehatan sanitasi). Hak-hak ini memperoleh pengakuan dan perlindungan PBB berdasarkan Resolusi 64/292 tahun 2010.

# 6. Menghapus layanan kesehatan dasar untuk rakyat

Kebijakan Trump mencabut program Obama Care dianggap memupus hak-hak dasar masyarakat AS untuk memperoleh layanan kesehatan. Obama Care yang menyasar 20 juta warga AS—dengan titik tekan pada peningkatan kualitas hidup, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dalam rangka penguatan kesehatan keluarga lapis bawah AS—merupakan tekad Obama yang ingin agar ada bentuk pertanggungjawaban negara untuk memenuhi hak-hak masyarkat memperoleh jaminan kesehatan.

Langkah yang ditempuh Trump juga dianggap bertentangan terhadap prinsip rights to health (hak asasi setiap orang untuk memperoleh layanan kesehatan yang diselenggarakan negara) sebagaimana diamanatkan oleh Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KI-HESB) PBB yang diterbitkan pada tahun 1966. Kovenan ini menempatkan negara sebagai pihak yang wajib memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh jaminan layanan kesehatan.

Ada dua bentuk pelanggaran serius dalam kasus ini, yaitu: pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi (yang dalam hal ini adalah golongan masyarakat lapis bawah AS) dalam setiap kebijakan negara, serta pengingkaran terhadap hak-hak dasar rakyat AS untuk memperoleh layanan kesehatan dari negara.

Lebih dari itu, Trump juga membatalkan program hibah anggaran pemerintah untuk membantu negara miskin dalam reproduksi kesehatan perempuan di negara-negara miskin. Program ini bahkan dicanangkan sejak era Bush yang justru dianggap paling konservatif—dalam arti sangat pro pasar dan anti-peran pemerintah dalam program jaminan sosial (kesejahteraan).

# 7. Dukungan Trump terhadap Pembangunan Pemukiman Yahudi di Tepi Barat

Salah satu komitmen Trump terhadap Israel sejak masa kampanyenya adalah dukungan terhadap program perluasan pemukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat. Dalam catatan AI, kebijakan Trump terhadap Israel merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Palestina untuk mendapatkan jaminan tempat tinggal yang layak—mengingat banyak teritori yang diklaim Israel masih merupakan sengketa internasional. Terlebih PBB juga telah mengeluarkan ketetapan satu aspek penting di ranah HAM, yakni: rights to housing (jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi setiap orang untuk memperoleh perumahan).

AI dengan tegas menyatakan pembangunan pemukiman Yahudi yang tengah dilakukan pemerintah Israel merupakan tindakan ilegal. Kebijakan ini sama sekali tidak memiliki dasar apapun dilihat dari sudut norma-norma HAM universal. Pada tanggal 14 Frebruari yang lalu AI mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Trump agar menghentikan dukungannya terhadap pembangunan pemukiman Yahudi yang masih terus berlangsung di Tepi Barat.

Salah satu paragrap surat terbuka yang ditandatangani Magdalena Mughrabi, Deputi Direktur Amnesty International bidang Regional untuk Timur Tengah dan Afrika Utara itu berbunyi: “Pertemuan antara Presiden Trump dan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu harus jadi momentum memperjelas posisi AS untuk memastikan bahwa tidak ada lagi toleransi atas tindakan ilegal pembangunan pemukiman di Tepi Barat.”

Berdasarkan monitoring HAM yang dilakukan AI, Israel sendiri merupakan salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang lumayan banyak memiliki catatan buruk di bidang penegakan HAM. Kredibilitas laporan pelanggaran HAM oleh Israel yang dibuat AI sering dijadikan acuan PBB dalam sidang-sidangnya saat membahas konflik Israel-Palestina, baik pada tingkat Majelis Umum maupun pada tingkat Dewan Keamanan.

Namun, rancangan resolusi PBB untuk menghukum Israel baik dalam bentuk kecaman, penyelidikan maupun sanksi yang kerap kandas itu tidak disebabkan oleh kualitas laporan AI, melainkan karena soal klasik selalu berulang: veto AS.

Setidaknya AI telah berhasil membangun opini dunia tentang berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Para pejabat Israel sering kali harus kerepotan menangkis laporan-laporan monitoring AI.

Merespon hasil monitoring AI para petinggi Israel sering melontarkan pernyataan: “laporan AI tidak netral”, “laporan mereka terlalu bias dan berat sebelah”, “AI bertendensi pro Palestina” dst. Tentu sangat logis jika negara Yahudi itu sejak lama sangat memusuhi organisasi pembela HAM ini. []

Sumber tulisan:

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here