Laporan Amnesty International (1)

7 Indikasi Pelanggaran HAM dari Kebijakan Trump

0
190

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Trump ternyata merupakan salah satu figur di dunia yang mendapat “perhatian khusus” dari Amnesty Internasional (AI). Organisasi pembela hak asasi manusia (HAM) terkemuka di dunia yang berkedudukan di London ini kerap menyoroti dan terus memonitor kiprah sosok ini, bahkan sejak masa kampanye Pilpres. AI menyebut apa yang kerap dilontarkan Trump semasa kampanye Pilpres dengan istilah “retorika beracun”.

Trump bersama-sama dengan para pemimpin sayap kanan di Eropa yang berpeluang memenangkan pemilu oleh AI dimasukkan ke dalam daftar “figur khusus” yang penting untuk dimonitor—terkait dengan ideologi atau pandangan politik mereka yang dinilai berseberangan dengan norma-norma dasar HAM.

Dalam beberapa minggu pertamanya berkantor di Gedung Putih, Trump menerbitkan serangkaian perintah eksekutif yang oleh AI dinyatakan sebagai, “represif dan sangat mengancam hak asasi manusia terhadap jutaan orang, baik di dalam maupun di luar negeri.”

Hingga pekan ke tiga di bulan Februari ini AI telah mengkompilasi sejumlah fakta terkait dengan berbagai kebijakan Trump yang dinilai melanggar norma-norma dasar HAM. Organisasi yang didirikan pada tahun 1961 oleh kaum intelektual, kelompok aktivis dan jurnalis ini mencatat sedikitnya ada 7 kebijakan Trump yang terindikasi melanggar HAM.

# 1. Menelantarkan Pengungsi

Dalam satu minggu pasca pelantikannya, Trump menghentikan program pengungsi di negara itu untuk 120 hari ke depan. Kebijakan ini meliputi penerapan larangan tidak terbatas pada pengungsi Suriah dan menutup pintu bagi pengungsi tahunan sebanyak 50.000 orang, sebagaimana yang diprogrankan oleh Presiden Obama. Kebijakan ini jelas akan berdampak pada terhentinya arus masuk 60.000 orang ke AS untuk tahun 2017. Jumlah sebanyak itu merupakan bagian dari kebijakan Presiden Barack Obama yang rencananya akan menampung sekitar mengakui 110.000 pengungsi.

Di tengah kondisi kekerasan dan konflik berdarah di berbagai belahan dunia, terutama di kawasan Timur Tengah, diperkiran terdapat sekitar 21 juta orang yang terpaksa meninggalkan tempat mereka. Sulit diterima akal sehat jika salah satu negara terkaya dan paling kuat di dunia—yang selama ini menjunjung tinggi HAM—justru memblokir arus pengungsi yang umumnya didominasi oleh kaum perempuan dan anak-anak. Padahal, hak-hak pengungsi sepenuhnya diakui dan dilindungi oleh UNHCR—organ PBB yang diberi mandat internasional untuk menangani maslah pengungsi.

# 2. Diskriminasi Agama

Presiden Trump juga bergerak cepat untuk melarang masuknya orang-orang dari Iran, Irak, Suriah, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman—tujuh negara mayoritas penduduknya Muslim. Sekalipun perintah eksekutif ini tidak secara eksplisit mencantumkan larangan terhadap Muslim, namun terdapat tendensi diskriminasi agama yang nyata dari jelas—terutama jika mengacu pada janji dan retorika politiknya pada masa kampanye Pilpres.

Ada pengecualian untuk larangan tersebut, misalnya terhadap mereka yang telah mengalami penganiayaan karena menganut “agama minoritas”. Kebijakan ini bisa dipersepsi bahwa Gedung Putih hanya akan menerima orang-orang Kristen yang melarikan diri deari negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim.

Oleh karenanya, kebijakan ini justru memperkuat perpecahan atau permusuhan antar agama. Beruntung, kebijakan “Muslim travel ban” ini masih dalam pembahasan hukum di pengadilan federal AS. Untuk itu, Amnesty International telah menyerukan melalui surat terbuka yang ditujukan ke Kongres AS agar campur tangan segera untuk memblokir kebijakan yang sangat diskriminatif itu.

# 3. Mendeportasi paksa imigran dari kawasan Amerika Tengah

Membangun dinding yang “besar dan indah” di sepanjang perbatasan AS-Meksiko sebagai sarana untuk menghentikan arus masuk dari apa yang oleh Trump disebut sebagai “para bajingan tengik” adalah salah satu pilar tema kampanye pemilihannya. Pada saat yang bersamaan di beberapa negara bagian telah dilakukan serangkaian razia yang dilakukan oleh dinas imigrasi untuk memulangkan orang-orang yang berasal dari nagara-negara kawasan Amerika Tengah dan Meksiko—sekalipun kebanyakan dari mereka telah mengantongi izin tinggal sementara di AS.

Administrasi Trump juga tengah mempersiapkan proses rekrutmen sebanyak 10.000 personel tambahan untuk memperkuat dinas imigrasi. Sebagai bagian dari program pembangunan Tembok Meksiko Trump merencanakan untuk membangun kam-kam penahanan sementara dari kaum “pendatang haram” sebelum mereka akhirnya “ditendang” keluar dari garis demarkasi internasional.

Kebijakan ini telah memupus harapan ratusan ribu orang di Meksiko dan negara-negara di kawasan Amerika Tengah untuk mencari sumber penghidupan yang lebih layak di AS. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan, kekerasan dan konflik di negerinya masing-masing—yang dalam pandangan AI adalah kelompok rentan yang justru membutuhkan bantuan berskala internasional.

# 4. Mencabut fasilitas dasar pengungsi dan migran di dalam negeri

Para pencari suaka internasional yang keselamatan hidupnya terancam di negeri asalnya selama ini memperoleh fasilitas khusus dari pemerintah AS. Jaminan tempat tinggal dan uang saku dalam skema hibah dari anggaran negara merupakan sedikit contoh dari perlakuan pemerintah AS terhadap mereka selama ini. Kebijakan ini lahir atas dasar pengakuan terhadap hak setiap orang untuk mencari perlindungan internasional mana kala terjadi ancaman serius terhadap keamanan dan keselamatan hidup mereka di negeri asalnya.

Di bawah Trump fasilitas itu dicabut. Mereka yang selama ini telah berstatus sebagai penerima suaka politik akan segera kehilangan seluruh hak-haknya. Trump berkali-kali menyatakan bahwa orang-orang pencari suaka yang bermukim di AS sebagai “manusia yang tidak berguna” dan hanya memboroskan anggaran negara. Orang-orang pencari suaka di AS, termasuk kaum imigran baru yang telah berada di AS sebelum era Trump, kini jadi target buruan petugas imigrasi. Status mereka sebagai penerima hak asylum dinyatakan tidak berlaku, dan oleh karenanya, mereka harus “bersiap-siap” dideportasi paksa untuk meninggalkan AS.

Sebelum masa Trump orang-orang ini masih menganggap bahwa bumi AS adalah “negeri impian”, kini mereka tengah dihantui oleh “mimpi buruk”. Lebih sontoloyo lagi adalah ide Trump untuk “menghemat” anggaran dengan cara menghentikan skema hibah bagi pencari suaka telah digantikan oleh pemborosan lain dalam bentuk rencana alokasi anggaran rekrutmen 10.000 calon petugas imigrasi lengkap dengan gaji dan fasilitas kerja yang tergolong ‘wah’ serta pembangunan Tembok Meksiko yang panjangnya ribuan mil itu. [] Bersambung

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here