72 Tahun, Ini Kinerja “Si Buruk Rupa” Anggota DPR

0
179

Nusantara.news, Jakarta –  Dalam even memperingati hari ulang tahun, biasanya orang mengenang catatan manis yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ulang tahun DPR ke-72 pada 29 Agustus 2017, kita juga ingin membuat cacatan manis yang sudah ditorehkan DPR untuk bangsa dan negara. Namun, setelah nge-googling, yang muncul justru begitu banyak catatan sangat buruk DPR. Demikian banyaknya catatan buruk DPR sehingga wajah DPR seperti wajah si buruk rupa

Si Buruk Rupa

Tidak ada yang menyangkal  bahwa para anggota DPR adalah kumpulan orang-orang terhormat. Betapa tidak, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga DPR, maka anggota DPR merupakan kumpulan orang-orang yang dapat menentukan hitam putihnya bangsa Indonesia.

Salah satu tugas yang diberikan undang-undangan kepada DPR adalah tugas legislasi, yakni membuat undang-undang. Berbeda dengan tugas pengawasan dan penganggaran yang berisifat jangka pendek, dalam hal legislasi ini DPR tak ubahnya seperti pelukis yang sedang berhadapan dengan kanvas. Anggota DPR berwenang menorehkan warna atau garis-garis kebijakan sepanjang masih berada dalam koridor UUD 1945.

DPR misalnya bisa saja menganulir sejumlah pasal dalam undang-undang yang dinilai menghambat kemajuan bangsa, lalu menggantinya dengan pasal-pasal yang memaksa eksekutif mempercepat pembangunan.

Jika DPR menginginkan agar anak-anak Indonesia tumbuh dengan kualitas pendidikan setara dengan kualitas anak-anak bangsa yang sudah maju, maka DPR bisa meninjau kembali undang-undang pendidikan yang ada, menganulir pasal-pasal yang dinilai tidak penting serta menambahkan pasal-pasal baru sesuai dengan garis-garis kebijakan dunia pendidikan’yang pro kemajuan. Selanjutnya tinggal berjuang meyakinkan anggota DPR yang lain untuk menyetujui.

Begitu banyak hal yang bisa dilakukan DPR untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia melalui kebijakan atau kekuasaan legislagi yang diberikan undang-undang kepadanya.

Salah satu yang sangat mengganggu di depan mata, adalah soal produksi dalam negeri. Sebut misalnya kendaraan bermotor. Dari jutaan kendaraan bermotor yang lalu lalang dan hilir mudik di jalan raya yang sudah dibangun di seluruh Indonesia, tidak satu pun produksi dalam negeri,  semuanya produksi asing. Bukan hanya mobil canggih, tetapi juga sepeda motor yang teknologinya bahkan sudah banyak dikuasai oleh tukang servis motor pinggir jalan.

Jika anggota DPR merasa tersentuh harga dirinya karena kendaraan bermotor yang semua produksi asing, maka DPR bisa saja mengutak-atik undang-undang terkait dan menambahkan garis-garis kebijakan baru yang harus dipedomani oleh eksekutif sehingga dalam jangka waktu tertentu, Indonesia muncul menjadi salah satu produsen kenderaan bermotor seperti Malaysia yang hadir dengan Proton.

Dengan  tugas, kewenangan serta fasilitas yang diberikan kepadanya, terbuyka ruang sangat besar bagi anggota DPR untuk bisa melakukan banyak hal di negeri ini, dan kelak mewarnai sejarah pembangunan Indonesia.

Tidak mudah memang. Sebab, tidak tertutup kemungkinan anggota DPR tidak memiliki keahlian di bidang otomotif dan lain sebagainya. Tetapi sebagai anggota dewan yang merupakan representasi negara, maka anggota DPR bisa mengundang ahli untuk melakukan rapat dengar pendapat.

Individu anggota DPR juga adalah orang biasa yang terkungkung oleh kebijakan fraksi. Fraksi itu sendiri terkungkung oleh kebijakan partai. Sementara partai terkungkung oleh pimpinan partai yang sudah menjalin hubungan oligarkis dengan pihak lain.

Tetapi sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka individu anggota DPR seyogyanya berjuang untuk menerobos hambatan-hambatan yang ada. Untuk menerobos aneka hambatan itu memang butuh perjuangan.

Kita tidak tahu apakah DPR sudah berjuang tetapi selalu mentok di fraksi atau partai, dan akhirnya hanyut dalam situasi yang ada.

Tetapi apa pun alasanya, potret anggota DPR sekarang adalah potret si buruk rupa. Terbukti kekuasaan legislasi yang diberikan kepadanya tidak mampu dimanfaatkan secara optimal. Yang ada, DPR malah sibuk mengurus kewenangan lembaga lain seperti Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) yang note bene bukan ranah DPR untuk menyentuhnya.

Kinerja DPR pada tugas uatamnya di bidang legislasi misalnya, sangat buruk.

Angka-angka penyelesaian RUU sangat minim. Tahun 2015, DPR menargetkan menyelesaikan pembahasan sebanyak 39 rancangan undang-undang (RUU). Yang selesai dibahas dan disahkan hanya tiga undang-undang. Tahun 2016, DPR menargetkan menyelesaikan pembahasan 50 RUU, yang selesai dibahas dan disahkan hanya

9 undang-undang. Tahun 2017, DPR menargetkan membahas dan menyelesaikan 49 RUU, tetapi sampai akhir Agustus, belum satu pun yang selesai dibahas dan disahkan.

Kinerja legislasi seperti itu juga terjadi pada periode sebelumnya. Tahun 2010, DPR menargetkan menyelesaikan pembahasan 70 RUU. Yang selesai dan disahkan hanya 8 undang-undang. Tahun 2011, DPR juga membuat target menyelesaikan pembahasan 70 RUU, tetapi yang selesai dibahas dan disahkan hanya 12 undang-undang. Tahun berikutnya, yakni tahun 2012, DPR menargetkan menyelesaikan membahas 64 RUU, yang selesai dan disahkan hanya 10 undang-undang. Tahun berikutnya lagi, yakni tahun 2013 DPR menargetkan menyelesaikan membahas 70 RUU, yang selesai dan disahkan hanya 12 undang-undang. Tahun 2014, DPR menargetkan menyelesaikan membahas 69 RUU, yang selesai dibahas dan disahkan hanya 17 undang-udang.  Kemampuan DPR menyelesaikan RUU hanya 3 sampai 4 persen dari yang ditergetkan.

Kemampuan DPR menyelesaikan pembahasan RUU bukan hanya mengecewakan. Dalam era sekarang ini yang ditandai interaksi dan perputaran informasi secara global yang berlangsung sangat cepat menyusul perkembangan pesat tekonologi informasi, maka kemampuan legislasi DPR yang sangat minim berkisar 3 sampai 4 persen itu, juga berbahaya.

Berbahaya karena DPR sebagai pemegang utama kebijakan legislasi, tidak memberikan kontribusi berupa koridor faktual terhadap perumusan kebijakan negara. Tidak adanya koridor faktual untuk perumusan kebiakan negara itu, akan berakibat ketertinggalan dalam pembangunan yang ujung-ujungnya sama dengan memelihara kemiskinan dan pengangguran.

Munculnya desakan agar presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terhadap berbagai persoalan di bidang ekonomi, organisasi kemasyarakatan belakangan ini, adalah bukti nyata lemahnya kinerja DPR di bidang legislasi. Demikian juga adanya sejumlah UU yang diajukan proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga merupakan bukti tidak sensitif dan kurang sigapnya DPR mengikuti perkembangan zaman.

Wajah DPR menjadi kian buruk, karena dalam kenyatannya begitu banyak muncul berita tentang perselingkuhan sejumlah oknum anggota DPR, berita anggota DPR yang absen dan tidur saat sidang, dan berita anggota DPR yang harus berurusan dengan KPK karena dugaan korupsi.

Berita tentang dugaan korupsi ini malah nyaris banyak menghiasi laman-laman media online dan marak di media sosial.

Belum munculnya tafsir bahwa pernyataan pernyataan anggota DPR cenderung mengarah ke upaya mempersulit dan membesar-besarkan masalah, dengan tujuan memperbesar alokasi cincai dengan mitra kerja.

Inilah kado bagi DPR di usianya yang ke-72 kali ini. Harapan rakyat tentu saja, DPR meningkatkan kinerja agar tidak lagi seperti si buruk rupa. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here