72 Tahun Merdeka, Kedaulatan Ekonomi di Tangan Asing

1
179
De Javasche Bank (DJB) pada 1953 dinasionalisasi dan diganti namanya menjadi Bank Indonesia. Kini gedung ini menjadi museum Bank Indonesia yang terletak di bilangan Kota, Jakarta Barat.

Nusantara.news, Jakarta – Indonesia sudah memasuki usia ke-72 kemerdekaannya. Usia yang sebetulnya sudah cukup matang untuk mencapai tujuan kemerdekaan.

Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Pidato Kenegaraan 16 Agustus di Gedung MPR-DPR mengatakan, Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Besar, bukan hanya karena jumlah penduduknya yang lebih dari 258 juta jiwa. Besar, bukan hanya karena memiliki 17 ribuan pulau.

Besar, bukan hanya karena sumber daya alam yang melimpah. Tapi, kebesaran Indonesia karena bangsa ini sudah teruji oleh sejarah, bisa tetap kokoh bersatu sampai menginjak usianya ke-72 tahun.

Itulah pidato  Presiden Jokowi yang menusuk ke hati sanubari bangsa Indonesia yang sedang menikmati 72 tahun usia kemerdekaannya. Lepas dari itu semua, ada yang menggelitik untuk disoroti di tengah kebesaran Indonesia.  Itu terlihat dari diskusi di dunia maya melalui berbagai grup whatsapp. Misalnya ada yang menyebut 7 Keajaiban Indonesia saat ini: beras Vietnam, garam Australia, kedelai Amerika, susu New Zealand, cangkul dan jarum China, buruh Tiongkok, dan artis Korea.

Sindiran halus itu nampaknya mengena dengan realitas Indonesia hari ini. Tapi yang lebih mengena adalah praktik investasi dan penguasaan lahan ekonomi yang cukup menakutkan. Sampai-sampai kita semua mengajukan pertanyaan, dimana kedaulatan rakyat Indonesia?

Serba asing

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan, saat ini lebih dari 50% kekayaan negara dikuasai oleh 23 orang kaya. Sementara pakar hukum tata negara Prof Yusril Ihza Mahendra dalam sebuah acara di TV swasta menyatakan, sebanyak 74% tanah di Indonesia dikuasai oleh segelintir penduduk non-pribumi yang jumlahnya hanya 0,2%.

Dalam catatan Kementerian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM), jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada 2004 masih tercatat 815 IUP, namun pada 2014 telah membengkak menjadi 8.150 IUP. Hari ini jumlah IUP sudah membengkak lagi menjadi 9.721 IUP.

Kalau di buat pea seluruh Indonesia, maka akan dipenuhi oleh penguasaan IUP-IUP tersebut yang rata-rata dikuasai asing. Tentu dengan menggandeng para jenderal untuk duduk sebagai direksi maupu komisaris. Celakanya, dalam 1 IUP bisa diklaim oleh 7 perusahaan, artinya ada tumpang tindih kepemilikan IUP di Indonesia.

Saat ini investor asing menguasai saham industri telekomunikasi. Seperti PT Telkomsel operator seluler terbesar di tanah air sebesar 35% sahamnya milik asing, saham XL Axiata dikuasai asing 65%, Indosat 65%, Hutchison Tri 60%.

Demikian pula dengan aset perbankan nasional sebanyak 50,6% dimiliki asing, termasuk di dalamnya 12 bank swasta lainnya sahamnya didominasi asing. Bahkan CIMB Niaga dikuasai asing hingga 97,93%.

Pemerintah sendiri telah menghapus 35 bidang usaha dari daftar negatif investasi (DNI) dalam paket kebijakan ekonomi jilid X. Kini investor asing bisa sepenuhnya atau menanamkan modal 100% untuk menguasai 35 bidang usaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mencontohkan sejumlah bidang usaha yang terbuka lebar untuk asing, yaitu industri perfilman, seperti pertunjukan bioskop, restoran, bar, kafe, dan industri cold storage atau mesin pendingin.

Selain itu asing bisa masuk di industri gula dan karet, jalan tol, pembangkit listrik, transaksi perdagangan elektronik dan lainnya.

”Ini perlu dilakukan untuk mendongkrak masuknya investasi,” kata Darmin saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid X di Kantor Presiden beberapa waktu lalu.

Karena itu, kata Darmin, kebijakan terbaru ini mencegah supaya investasi di Indonesia tidak turun. ”Kita tidak ingin terbawa arus perlambatan. Apalagi, peringkat investasi kita di ASEAN masih kalah dari Malaysia dan Thailand,” ucapnya.

Darmin mengungkapkan untuk industri bahan baku obat, misalnya, dalam DNI sebelumnya hanya dibuka 85%, tetapi kini 100% bisa dikuasai asing. Ini dilakukan agar ada perusahaan asing yang mau membuka pabrik pembuatan bahan baku obat di dalam negeri.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan, kebijakan mengundang masuk asing dalam usaha restoran adalah untuk memberi fasilitas dan kemudahan bagi sektor pariwisata di Indonesia. Sebelumnya, asing hanya diizinkan memiliki porsi 51% saham.

Arief menyebut Pulau Komodo di Labuan Bajo banyak dikunjungi wisatawan dari Italia. Sayangnya, di sana tak terdapat restoran dengan menu khas Italia. “Demi kepentingan konsumen, nanti akan ada orang yang berinvestasi di sana,” katanya.

Meski begitu, investor asing yang modal usahanya kurang dari Rp10 miliar wajib bermitra dengan UKM setempat. Langkah tersebut, menurut Arief, demi melindungi para pelaku usaha kecil dan menengah. Selain untuk melayani wisatawan, pertimbangan lainnya adalah soal kompetisi.

Kalau Indonesia melarang asing berinvestasi hingga 100 persen, kata dia, maka mereka dengan mudah dapat menanamkan modalnya di negara lain. “Katakanlah orang yang sama ingin investasi restoran Italia. Kalau kita menolak, dia dengan mudah berinvestasi di Thailand.”

Nasionalisasi

Berkebalikan dengan apa yang terjadi pada masa awal kemerdekaan yang dipimpin Presiden Soekarno, betapa banyak perusahaan Belanda yang dinasionalisasi. Seperti Bank Indonesia dulunya bernama De Javasche Bank (DJB-1953).

Nederlandse Handelsbank (NHB) dinasionalisasi menjadi Bank Umum Negara (BUNEG) yang kemudian menjadi Bank Bumi Daya (BBD). Escompto dinasionalisasi menjadi Bank Dagang Negara (BDN). Nederlandsche Handelmaatschappij NV (Factorij) dinasionalisasi dan dilebur bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tani Nelayan menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN). Namun, pada 1968 BKTN dipecah menjadi dua bank: BTN dan Bank Exim (Bank Expor Impor Indonesia). Pada Juli 1999, Bank Exim, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri.

Begitu pula Algeemene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM), anak perusahaan NV Maintz & Co. yang menguasai 50% listrik di Indonesia, resmi dinasionalisasi pada 1 November 1954.

Pengambilalihan perusahaan listrik dan gas milik Belanda berlanjut pada 1957. Kemudian perusahaan itu belakangan berubah menjadi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Demikian pula pengelolaan jaringan kereta api, yg di masa Hindia Belanda dikelola oleh perusahaan swasta, diambil alih dan dilebur menjadi Djawatan Kereta Api (DKA), yang kemudian berkembang menjadi PJKA, PERUMKA dan saat ini PT KAI.

Dari kisah di atas, terlihat sekali kemerdekaan 1945 beriringan dengan kokohnya kedaulatan bangsa, sehingga diikuti dengan aksi nasionalisasi. Kalau sekarang hampir semua sudut perekonomian kita dikuasai oleh asing, kita patut curiga ada salah kelola dengan bangsa ini. Mari Bung rebut kembali…![]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here