73 Tahun DPR: Citra Ambruk, Kinerja Buruk

0
121
Ketua DPR Bambang Soesatyo dan pimpinan lain hingga Ketua DPD Oesman Sapta Odang potong tumpeng di HUT Ke-73 DPR

Nusantara.news, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 29 Agustus lalu memasuki usia ke-73 tahun. Usia yang tidak muda lagi. Namun, tetap saja para penghuni rumah wakil rakyat ini berwajah buruk, lebih buruk lagi adalah DPR periode 2014 – 2019. Mereka datang dan pergi lewat pemilihan legislatif lima tahunan, namun segala ironi, perilaku korup, dan manuver tercela, menjadi semacam “tontonan” tak berkesudahan yang menyebabkan warwah lembaga ini jatuh di mata rakyat.

Salah satu bukti kuantitatif paling nyata mengukur rendahnya kinerja DPR adalah soal kinerja legislasi. Padahal legislasi atau proses merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang (UU) merupakan fungsi utama Dewan, selain pengawasan dan penganggaran. Tengoklah kinerja DPR periode ini, makin buruk dibandingkan periode sebelumnya. UU yang dihasilkan dari 2015 hingga 2018 masih jauh dari target Legislasi Nasional (prolegnas). Proglenas yang disusun tahun 2015 – 2018 itu menetapkan 193 RUU akan dirampungkan DPR, tetapi hanya 26 UU yang disahkan (21,03 persen).

Rinciannya: Dari total 50 RUU di Prolegnas 2018, hanya 4 yang diselesaikan. Tahun 2017, dari 53 RUU yang ditargetkan, hanya 5 UU yang berhasil disahkan. Kemudian 2016, DPR hanya mampu mengesahkan 10 UU dari 51 RUU yang menjadi prioritas Prolegnas. Tahun sebelumnya (2015), dari total 40 RUU yang ditargetkan, hanya 3 yang disahkan.

Meski sama-sama jauh dari target, kinerja legislasi periode sebelumnya sedikit lebih mendingan. Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik FISIP UI melaporkan, DPR periode 2009 – 2014 menargetkan 352 RUU dalam Prolegnas dan hanya 104 UU disahkan (29,54 persen). Bappanes mencatat, DPR periode 2004 – 2009 merampungkan 186 UU dari 335 RUU (55,52 persen). Sedangkan DPR periode 1999 – 2004 rata-rata menuntaskan UU sebesar 31,38 persen dari Prolegnas.

Tidak tercapainya target Prolegnas bisa dilatarbelakangi ketidakseriusan anggota Dewan dalam megusulkan dan membuat UU. Kurang optimalnya DPR ditengarai karena sejak dari perekrutan calon anggota legislatif oleh partai politik kurang memperhatikan pengalaman dan kapabilitasnya sebagai calon wakil rakyat. Terlebih, pendatang baru pada DPR 2014 – 2019 lebih besar yaitu 57 persen ketimbang anggota Dewan inkamben (43 persen). Sehingga mereka butuh waktu untuk beradaptasi, termasuk belajar dari “nol” perakara legislasi.

Sementara dari latar belakang pendidikan anggota DPR 2014 – 2019 yang didominasi oleh para pengusaha ini, sebenarnya tergolong baik. Yakni, sebagian besar Dewan berpendidikan sarjana (43,06 persen), kemudian Magister (38,20 persen), Doktor (8,65 persen), Diploma (1,62 persen), dan SMA (8,47 persen). Sayangnya, latar pendidikan mereka tak berbanding lurus dengan produktivitas.

Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) mencatat anggota DPR RI Periode 2014 – 2019 didominasi oleh pengusaha

Di luar itu, mereka barangkali tak dibekali legal drafting ketika menjadi caleg. Akibatnya kemampuan anggota legislatif dalam memahami substansi UU tidak sesuai harapan. Demikian juga banyaknya UU yang di-judicial review hingga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menandakan rendahnya ‘penguasaan’ aspek hukum para wakil rakyat tersebut. Kinerja legislasi di DPR itu juga diperparah tradisi yang bertele-tele dan mengulur waktu: entah karena perdebatan yang alot, atau ada ruang-ruang transaksional yang butuh waktu lama.

Di akhir masa jabatan DPR 204 – 2019 yang tinggal setahun lagi, rasanya pesimis target Prolegnas 2019 akan tercapai. Sebab, mereka sudah tidak fokus lagi menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat menjelang Pemilu 2019. Keinginan menjabat kembali pada periode selanjutnya membuat fokus mereka terbelah.

Setidaknya, 511 dari 560 angota DPR 2014 – 2019 akan kembali mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Mereka selain sudah bersiap sejak untuk bertarung mempertahankan kursi kekuasaan, mereka juga mulai memikirkan urusan logistik. Orientasi mereka terbelah: mempertahankan jabatan pada periode 2019 – 2024 atau melanjutkan pekerjaan yang masih menumpuk di periode 2014 – 2019. Di samping itu, dukungan anggota DPR pada capres/cawapres juga berpotensi menghambat kinerja DPR di sisa masa jabatannya.

Selain kinerja legislasi, ukuran kuantitatif menilai buruknya DPR 2014 – 2019 dapat ditilik dari sisi kehadiran. Menurut data WikiDPR, tingkat kehadiran anggota DPR dalam sidang-sidang paripurna dalam periode dua tahun terakhir tak pernah mencapai 50 persen. Pada setiap rapat paripurna selama masa sidang ke-1 Tahun 2016-2017, rata-rata kehadirannya hanya 41,79 persen. Artinya, hanya 234 anggota dari total 560 anggota DPR yang hadir di setiap rapat. Tingkat kehadiran anggota DPR pada masa persidangan ini memang menurun jika dibandingkan sebelumnya.

Pada masa persidangan Tahun 2015-2016, rata-rata kehadiran di rapat paripurna sekitar 45 persen. Teranyar, kehadiran anggota DPR RI di hari pertama sidang tahun 2018 hanya 245 anggota dewan dari 560 anggota. Bahkan, pada saat sidang paripurna untuk mengesahkan UU MD3, hanya dihadiri 292 orang dari 560 anggota Dewan. Ironis, untuk mengambil keputusan sepenting itu pun mereka masih saja banyak yang bolos.

Dari segi kualitatif, citra parlemen juga jatuh. Bukan jatuh karena pertentangan politik seperti di masa silam. Mereka rusak, karena demage akibat kasus korupsi yang menyeret-nyeret para oknum anggota dewan yang terhormat, bahkan menjerat ketua DPR (Setya Novanto). Sejak 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, anggota DPR/DPRD yang tersangkut hukum karena kasus korupsi ada 132 orang.

Berikutnya, beberapa kali anggota DPR juga membuat langkah-langkah yang melawan kehendak rakyat, seperti pengangkatan Setya Novanto sebagai ketua DPR di tengah berbagai kasus yang membelitnya, pembentukan Pansus Hak Angket KPK, niat membubarkan KPK, pembangunan apartemen dan gedung baru DPR dengan anggaran triliunan, kenaikan tunjangan di tengah kemelaratan wong cilik, hingga prilaku tak terpuji anggota dewan: adu jotos di ruang sidang.

Ketua DPR sebelumnya di periode 2014 -2019, Setya Novanto, saat ditahan KPK dengan rompi tahanan karena terlibat megakorupsi e-KTP

Masihkah Ada Harapan?

Masih buruknya citra dan kinerja DPR, yang diharapkan menjadi pengarak demokrasi dan aspirasi rakyat, membuat lembaga ini kehilangan dukungan dan kepercayaan dari publik. Tak heran, hasil rilis sejumlah lembaga survei seakan menjustifikasi anjloknya citra DPR di mata khalayak. Rilis lembaga Transparency International Indonesia (TII), misalnya, menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup. Tingkat dukungan publik atas DPR akibat kasus-kasus korupsi anggota DPR, timpal lembaga survei Centre For Strategic and International Studies (CSIS).

Senada dengan itu, lembaga Polling Center dan lembaga Indonesia Coruption Watch (ICW) juga melaporkan bahwa tingkat kepercayaan publik atas DPR menurun (akibat polemik Hak Angket atas KPK). Bahkan, mantan Ketua MK Mahfud MD dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut DPR periode sekarang adalah terburuk sejak reformasi 1999.

Dengan kinerja legislasi yang terbilang rendah, seringnya anggota membolos, dan buruknya citra parlemen di masa sebelumnya, apakah masih ada asa pada parlemen periode mendatang (2019 – 2022)? Kini, semua berpulang pada rakyat. Sebagai pemilik kedaulatan, kualitas DPR berikutnya sangat ditentukan oleh kualitas pilihan rakyat terhadap wakil-wakilnya itu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here