Absurditas Kampanye

0
119

KEMARIN, Minggu (24/6/2018), kampanye Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah sudah berakhir. Setiap kampanye usai, entah kampanye pilkada, pemilu legislatif atau pemilu presiden, adakah yang tersisa kecuali sampah berserakan, panggung yang sepi, juru kampanye yang kelelahan, serta pemilih yang masih kebingungan menentukan pilihan?

Tidak ada!, jika kampanye dipersepsikan sesuai tujuan aslinya: Mengajak orang lain untuk menjatuhkan pilihan sesuai keinginan orang yang berkampanye. Sebab, selama ini kampanye lebih banyak ditujukan ke dalam, ke simpatisannya sendiri. Simpatisan ini, kalau memang bukan simpatisan rekayasa, tanpa dikampanyekan pun tentu akan menjatuhkan pilihan ke partainya atau tokoh yang didukung partainya.

Kampanye politik dari pemilu ke pemilu masih sangat terbatas daya jangkaunya kepada publik luar partai. Publik yang bukan simpatisan masih belum tertarik, karena belum ada usaha sistematis merangkul mereka.

Publik luar atau pemilih mengambang itu tidak bisa dirangkul dengan yel-yel dan slogan yang secara emosional hanya bisa dimengerti oleh “orang dalam”. Mereka bisa ditarik melalui pemberian pemahaman bahwa partai atau calon pemimpin bersangkutan bisa memberi sesuatu yang lebih baik.

Artinya, perlu sosialisasi jangka panjang di luar arena kampanye. Sosialisasi itu tidak dalam bentuk penataran atau indoktrinasi seperti di masa lalu, tetapi dengan “memberi bukti, bukan janji”. Kinerja partai, citra tokohnya, programnya, visinya dan konsistensinya pada komitmen moral dan etika berpolitik dan bernegara harus dikenal luas. Itulah satu-satunya cara untuk meraih pemilih mengambang untuk memberikan suara.

Masalahnya selama ini itu tak pernah digarap. Mungkin karena paradigma berpolitik orang-orang partai masih tradisional, atau barangkali pula karena keterbatasan kemampuan berdialog secara kritis.

Dalam kampanye model sekarang yang hanya didominasi yel-yel dan hiburan musik memang tidak menyisakan apa-apa sebagai bekal pemilih memasuki bilik suara. Sebab, para juru kampanye hanya mengumbar janji, yang baik mereka maupun publik sadar bahwa itu hanyalah janji penghias bibir. Publik tahu bahwa mereka sedang coba dibius oleh janji-janji kosong. Dan tidak mungkin pula jika para jurkam itu tidak tahu bahwa publik menyadari janji palsu itu. Jadi, mereka saling tahu dan berpura-pura tidak tahu bahwa antara mereka, si jurkam dan massanya, sebenarnya saling membohongi.

Akibatnya, selain target kampanye tidak tercapai secara maksimal, juga terjadi proses memperdagangkan kepentingan. Si partai dan jurkam berkepentingan dengan hadirnya massa yang banyak di arena kampanye, dibaca sebagai peluang bisnis pengerahan massa. Setiap kepala yang hadir dihargai sekian rupiah, dan terjadilah transaksi di balik panggung.

Anehnya, para jurkam justru menikmati kesuksesannya membohongi dirinya sendiri itu. Seorang tokoh politik dari partai baru, dan dengan basis konstituen yang tak jelas pula, pasti menyadari bahwa kerumunan massa yang bersemangat mengenakan atribut partainya itu adalah massa palsu, yang dalam sehari bisa berganti kaos partai dua tiga kali. Tapi, ya, itulah, ada kesepakatan bersama untuk menikmati dan mempercayai kebohongan.

Maka menyaksikan gegap gempita kampanye selama tiga pekan ini adalah menyaksikan absurditas dalam politik Indonesia. Absurditas ini tidak bisa dipahami dengan logika apa pun, karena dari segi apa pun memandangnya tetap saja menghadirkan kegelapan. Tapi, kegelapan itu justru dipandang bagai sinar terang yang kemilau.

Mengapa itu terjadi? Banyak faktor penyebabnya. Salah satunya keterkaitan calon kepala daerah dengan partai pengusungnya. Lihat saja, berapa banyak kandidat yang diusung yang memang asli kader partai? Tak banyak. Sebagian besar justru “pemain lepas” yang diberikan endorsement partai dengan seremoni dangkal yang artifisial: Mengenakan seragam partai, meneriakkan yel, dan menandatangani memorandum kesepakatan yang tak jelas daya ikatnya. Selepas itu, sang kandidat akan beralih ke kantor partai yang lain dan melakukan prosesi serupa.

Faktor lain –ini yang perlu secara sistematis diakhiri—terkikisnya kepercayaan publik kepada para kepala daerah hasil pilkada selama ini. Dari sisi korupsi saja, sejak Januari kemarin saja, sudah 13 kepala daerah yang ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi. Belum lagi buruknya kemampuan mewujudkan program-program yang dulu pernah mereka janjikan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here