Ada Benturan Kepentingan di Balik Rangkap Jabatan Dirut Garuda

0
495
Dirut PT Garuda Indonesia Tbk I Gusti Ngurah Ashkara, baru saja dikenai sanksi akibat rekayasa laporan keuangan Garuda 2018, ini tersandung masalah jabatan ganda, sebagaimana penyelidikan KPPU.

Nusantara.news, Jakarta – Tak putus dirundung malang. Itulah nasib PT Garuda Indonesia Tbk. Setelah sebelumnya dihukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kini giliran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyoal jabatan ganda Dirut Garuda I Gusti Ngurah Ashkara.

Garuda memang tengah dalam sorotan setelah tak bisa membela diri atas sanksi cosmetic development laporan keuangan. Garuda mencatat penerimaan 15 tahun ke depan ke dalam laporan penerimaan tahun 2018 saja, dan menyulap laporan keuangan 2018 dari rugi menjadi laba.

Akibatnya Kemenkeu dan OJK mengenakan sanksi denda kepada masing-masing direksi, membekukan izin akuntan publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan selama 12 bulan.

Akibat kasus rekayasa laporan keuangan tersebut, saham Garuda di Bursa Efek Indonesia 7,58% atau 30 poin ke posisi  366 akhir pekan lalu. Padahal saham Garuda sebelumnya asik bertengger di level 396.

Ternyata masalah yang menerpa Garuda tak berhenti sampai disitu. KPPU kemarin memanggil Dirut Garuda Ari Ashkara terkait jabatan sebagai Dirut Garuda, juga Komisaris Utama di Citilink dan Sriwijaya Air.

Komisioner KPPU Dinnie Melanie mengungkapkan, pemanggilan tersebut berkaitan dengan kasus rangkap jabatan dirut Garuda. Ari ditengarai melanggar pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan UU persaingan usaha Pasal 26, seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut

Pertama, berada dalam pasar bersangkutan yang sama, bisnis penerbangan.

Kedua, memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha, dalam hal ini industri maskapai penerbangan.

Ketiga, secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkann terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Juru bicara KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan, Ari bakal diperiksa terkait struktur direksi setelah Garuda Indonesia menjalin kerja sama operasi (KSO) dengan Sriwijaya Group.

"(Akan diperiksa) soal rangkap jabatan," ujar Guntur.

Adapun perkara yang dimaksud ialah adanya dugaan rangkap jabatan direksi salah satu jajaran direksi Garuda Indonesia di perusahaan maskapai Sriwijaya Air. Penelaahan mendalam ini sebelumnya telah digelar atas inisiatif KPPU, tanpa pelaporan dari masyarakat.

KPPU telah mengendus adanya potensi persaingan tidak sehat dalam praktik rangkap jabatan. Menurut dia, penempatan direksi Garuda Indonesia pada posisi serupa di maskapai Sriwijaya dapat memantik adanya monopoli usaha di bidang perusahaan penerbangan. Jabatan ganda Dirut Garuda ini disinyalir berpotensi menyebabkan harga tiket menjadi mahal dalam beberapa bulan terakhir.

Beberapa waktu lalu, Guntur menyatakan direksi Garuda Indonesia seharusnya tidak bisa menempati posisi sejenis di Sriwijaya karena perusahaan tersebut belum melakukan merger. Maskapai pelat merah juga belum mengakuisisi Sriwijaya lantaran kontraknya berupa KSO.

Ari Askhara memenuhi panggilan KPPU sejak pukul 09:30 pagi tadi. Pada pukul 13:30 Ari sudah keluar dari KPPU dan langsung diserbu sejumlah pertanyaan oleh kawanan awak media. 

Ari tak banyak berkomentar saat ditanyai awak media mengenai pemeriksaan tersebut. Dia hanya membacakan pernyataan dari secarik kertas.

"Kami sudah memberikan keterangan kepada pemeriksa terkait panggilan dugaan rangkap jabatan dan kami sudah sampaikan semuanya," kata Ari.

Intinya, menurut Ari, bahwa rangkap jabatan sesuai dengan aturan dan semua prosedur yang berlaku. Rangkap jabatan dirinya itu didasari atas kepentingan untuk menyelamatkan aset negara. Hal itu, sudah mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, namun sayang Ari tak menjelaskan aturan yang dimaksud.

"Detailnya tanyakan ke konsultan hukum kami ya. Terima kasih," ucap Ari sambil bergegas ke mobil Alphard hitam yang ditumpanginya.

Ari sebenarnya bukan orang baru di Garuda Indonesia. Pada 12 Desember 2014, dia diangkat menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia lewat RUPS-LB. Dia menggantikan Handrito Harjono.

Saat itu, Garuda baru saja memiliki bos baru, yakni Arif Wibowo yang menggantikan Emirsyah Satar. Arif digeser dari jabatan sebelumnya sebagai Direktur Utama Citilink, anak usaha Garuda.

Ari diangkat menjadi Direktur Human Capital dan Pengembangan Sistem PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada 2016. Sebelum di BUMN, Ari berkarir sebagai bankir dengan menjabat sebagai Direktur Eksekutif Natural Resources Group PT ANZ Bank Indonesia.

Tentu saja penempatan Ari sebagai Dirut Garuda, pada saat yang sama sebagai Komisaris Utama Citilink dan Sriwijaya Air atas penugasan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mewakili Pemerintah Indonesia mengusai saham Garuda 60,54%, PT Trans Airways 25,62% dan publik 13,84%.

Dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, sebenarnya sudah ada pembatasan.

Terutama dalam Pasal 2 ayat (2) terkait persyaratan menjadi direksi BUMN, Permen BUMN ini menyebutkan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris anak perusahaan dilakukan oleh RUPS anak perusahaan yang bersangkutan melalui proses pencalonan berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Sementara di dalam Pasal 3 ayat (3) huruf D, terkait syarat pengangkatan Dewan Komisaris, menyebutkan syaratnya antara lain: tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, Anggota Direksi pada BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan, kecuali menandatangani surat pemyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi Anak Perusahaan.

Hanya saja pada Pasal 4 ayat (3) huruf C menyebutkan: tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris;

Kedua pasal di atas seolah-olah menjadi pembatasan kebolehan seorang Direksi pada BUMN, Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, menjabat di Anak Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan dimaksud.  

Andaikan tidak ada larangan jabatan ganda sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut di atas, tentu saja Peraturan Menteri BUMN ini statusnya lebih rendah dibandingkan UU No. 5/1999. Dalam strata perundang-undangan jika ada sebuah Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Surat Keputusan Menteri dan sejenisnya bertentangan dengan UU, maka peraturan di bawah UU tersebut batal demi hukum.

Apalagi jika ada larangan yang jelas, maka hal itu bisa menjadi pembatal jabatan ganda dimaksud. Namun Ari mengaku tak ada masalah yang dilanggar, sebab ia menjadi Komisaris di Citilink dan Sriwijaya Air setelah menjadi Dirut Garuda.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/2012 ini memang dibuat pada masa Menteri BUMN dijabat oleh Dahlan Iskan. Hingga kini aturan tersebut belum dicabut, sehingga jika Rini membolehkan Ari Ashkara rangkap jabatan, maka ia melanggar aturan Menteri BUMN itu sendiri.

Ke depan, tentu saja kubu Ari Ashkara masih berupaya bertahan dengan posisinya. Mirip ketika ia bertahan bahwa tidak ada laporan keuangan yang keliru, tapi akhirnya Kemenkeu dan OJK memberi sanksi atas rekayasa laporan keuangan Garuda 2018.

Apakah gaya bertahan Ari Ashkara soal rangkap jabatan senasib dengan kasus rekayasa laporan keuangan Garuda?

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menyatakan Kementerian BUMN akan mencopot posisi Ari Ashkara di Sriwijaya Air. Pertimbangannya untuk menghormati keputusan KPPU soal rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan persaingan usaha.

Menurut Gatot sebenarnya rangkap jabatan dalam hal penugasan dari pemerintah diperbolehkan. Namun dia menegaskan bahwa Kementerian BUMN akan mengikuti putusan KPPU.

"Di dalam penugasan dibolehkan. Tapi seandainya itu dianggap berpengaruh pada persaingan usaha itu kita ganti," tambahnya.

Dengan demikian polemik rangkap jabatan Dirut Garuda sudah dicarikan solusinya oleh Kementerian BUMN.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here