Ada Dugaan Monopoli Proyek Pembangunan di Kabupaten Malang

0
111
Jalan Rusak di Kabupaten Malang (Foto: Rachmat Yoga Pratama-MalangTODAY)

Nusantara.news, Kabupaten Malang – Kerusakan di beberapa sudut titik jalan Kabupaten Malang, membuat Malang Corruption Wacth (MCW) menyoroti beberapa pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

Pasalnya MCW menyebut bahwa banyaknya pengaadaan-pengadaan jalan dan jembatan dengan nominal yang besar masih menyisakan masalah dimana beberapa titik sudut jalan, yang masih rusak pada tahun 2017.

Selain faktor intensitas hujan yang cukup tinggi, juga kualitas aspal yang digunakan juga kurang baik, karena dalam jangka beberapa waktu dari perbaikan, beberapa sudut jaan tersebut mengalami kerusakan.

Kiranya ada sebanyak 16 ruas jalan yang mengalami kerusakan, yang tengah dikerjakan melalui proyek-proyek pembangunan. MCW menemukan adanya indikasi proyek bermasalah di Kabupaten Malang.

Dari catatan MCW, ada lima proyek di sejumlah lokasi yang diduga bermasalah. Munculnya dugaan proyek bermasalah itu setelah MCW melakukan monitoring pengadaan barang dan jasa selama tahun 2015 hingga 2017.

Adapun lima proyek pembangunan jalan dan jembatan yang diduga bermasalah tersebut diantaranya pemeliharaan ruas jalan Wonokerto-Bantur, pembangunan Jembatan Kanigoro, pembangunan Jembatan Klangon, pembangunan Jalur Lingkar Barat Kepanjen dan pembangunan ruas jalan Kepuharjo-Tegalgondo.

Khusus untuk pembangunan jembatan Kanigoro tahap II merupakan proyek pengadaan barang dan jasa terbesar selama 3 tahun terakhir. Jembatan ini memiliki nilai proyek sebesar Rp 10,9 miliar pada tahun 2015. Sementara untuk pembangunan tahap I nilai proyek jembatan tersebut sebesar Rp 7 miliar.

Divisi Korupsi Politik MCW, Mohammad Afiif menjelaskan beberapa pemenang tender proyek tersebut. “Dari penelusuran kami, pemenang tahap II ialah PT SP, dan tahap I adalah PT TPA. Kedua PT itu seringkali mendapat penilaian dari BPK terkait kekurangan volume dan memenangkan sejumlah proyek besar,” ungkapnya, Kamis (8/2/2017) kepada wartawan.

Ia menjelaskan mengatakan bahwa banyaknya jalan dan insfrastruktur lain yang rusak, karena sejak awal tender pengadaan proyek kurang terbuka dan ada sejumlah masalah.

“Dari investigasi yang kami lakukan dari tahun 2015 -2017, berdasarkan survey dan kajian, kami mendapati ada sejumlah perusahan yang berkali-kali mendapatkan tender, ada lima yang dominan dalam temuan kami yaitu, PT. TPA, PT.SP, WP , KIM dan KJAC,” ucap Afif kepada wartawan.

Selain lima perusahaan penyedia jasa kontraktor yang dianggap MCW sering menerima proyek tersebut, ia juga menyebut ada 9 perusahaan lain yang juga sering mendapatkan proyek, antara lain: PT.TPA, CV.CCU, CV.EPT, CV.BM, CV.AR, CV.BR, CV.PA, CV.KB, dan CV.AC, namun meski 9 rekanan ini tidak sedominan lima perusahan diatas.

“Data temuan semua itu bisa dilihat di website lpsemalangkab.go.id, jika ingin tahu selengkapnya,” jelasnya.

Afif menyebutkan, terkait temuan MCW itu diperkuat dengan hasil audit BPK. Audit BPK menemukan bahwa ada kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 1.064.168.859,42 atas 11 paket pekerjaan selama tahun 2014-2016.

“Temuan BPK tersebut yang kami buat sebagai landasan dasar legitimasi pernyataan kami, terkait adanya monopoli dan permainan pada proyek pembangunan jalan da jembatan di Kabupaten Malang,” tegasnya.

Monopoli proyek yang dilakukan oleh kantraktor atau instansi terkait kurang lebih ada 60-an proyek. “Ada indikasi monopoli. Dari 60 pengadaan terbesar selama 2015 sampai 2017 kita temukan nama-nama PT besar yang menangnya berulang,” terangnya.

Pihaknya memberikan desakan pada pemerintah daerah agar lebih akuntabel dan transparan pada saat melakukan pengadaan barang dan jasa serta pelaporan pertanggung jawabanya kepada publik.

Mereka juga menuntut aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, KPK dan Aparat Penegak Hukum (APH) agar mengusut proyek-proyek yang diduga bermasalah, sekaligus menindak pejabat publik yang menyalahgunakan proyek pembanguna tersebut.

Sementara itu, Divisi Pengorganisasian, Bayu mengungkapkan bahwa ia menemukan adanya indikasi permainan yang dikakukan kontraktor dengan mengurangi volume pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jalan di Kabupaten Malang.

“Selain monopoli proyek, korupsi proyek tersebut bermodus mengurangi volume material, atau mutu dari aspal yang kurang bagus, sehingga kualitasnya pun juga sementara dan akan rusak dalam rentang waktu cepat meskipun baru diperbaiki,” jelas Bayu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here