Ada Hendrik Tee di Balik Kisruh AJB Bumiputera 1912

3
1973
Mengapa restrukturisasi AJB Bumiputera 1912 tidak rampung-rampung, malah akhirnya berjalan masing-masing dengan perusahaan bentukan Pengelola Stateter, salah satunya karana peran serta Hendrik Tee.

Nusantara.news, Jakarta – Gagalnya restrukturisasi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 telah menjadi batu ganjalan paling besar buat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena pemulihan AJB Bumiputera 1912 tak kunjung selesai, malah melahirkan pemain baru PT Asuransi Jiwa Bhinneka.

Kalau mau jujur, mengikuti seluruh proses restrukturisasi, ada yang tersembunyi, yakni peran orang per orang yang berujung pada gagalnya restrukturisasi tersebut.

Salah satu yang luput itu adalah peran Hendrik Tee, eks Chief Financial Officer Asia Pulp and Paper (APP). APP adalah perusahaan pengolahan bubur kertas, anak dari Sinarmas Group.

Lantas, apa peran Hendrik Tee dalam proses restrukturisasi AJB Bumiputera yang berujung pada kegagalan?

Ketua Tim Advokasi Penyelamatan AJB Bumiputera 1912 (TAPB), Jaka Irwanta menilai peran Hendrik Tee cukup strategis. Nama beliau memang tidak muncul di posisi manapun, tapi peran beliau justru paling menonjol dalam setiap langkah yang ditempuh dalam restrukturisasi AJB Bumiputera

Hendrik, menurutnya, sangat berperan dalam lima langkah yang restrukturisasi AJB Bumiputera. Pertama, motif untuk menguasai aset properti AJB Bumiputera senilai Rp6,5 triliun, dimana Rp4,16 triliun di antaranya terletak di lokasi strategis.

Kedua, berupaya melakukan upaya back door listing untuk menyuntik dana ke AJB Bumiputera. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan tekstil, PT Evergreen Invesco Tbk, akan menyuntikkan modal yang dibutuhkan asuransi jiwa Indonesia tertua itu.

Sedangkan untuk memperoleh dana segar, Evergreen akan melakukan penawaran umum terbatas (rights issue) dengan menjual 93 miliar lembar saham. Potensi raihan dana sekitar Rp40 triliun, lalu turun Rp30 triliun, turun lagi Rp10 triliun, dan terakhir turun lagi Rp4 triliun. Kita tahu akhirnya gagal.

Ketiga, berupaya menempuh private placement atau penempatan modal langsung dengan mengundang Erick Thohir dari Mahaka Group. Awalnya Erick akan menyuntik modal Rp4 triliun, lalu turun menjadi Rp2 triliun, tapi akhirnya gagal lantaran menyadari AJB Bumiputera penuh konflik lantaran penyehatannya salah langkah.

Keempat, rencana penerbitan promissory notes (P-Notes) oleh Pengelola Statuter (PS) bentukan OJK senilai Rp3,3 triliun, sisanya Rp860 miliar dengan dana tunai, sehingga pengalihan aset properti strategis senilai Rp4,16 triliun dapat dilakukan. Ternyata itupun tidak terealisir.

Kelima, menggadaikan Wisma Bumiputera senilai Rp537 miliar, dengan janji Rp16 triliun profit sharing selama 12 tahun. Namun sampai setahun masa penyehatan AJB Bumiputera juga tidak terealisir.

Justru aset strategis AJB Bumiputera, yakni Wisma Bumiputera (Jl. Sudirman) dan Bumi Hyatt (Surabaya) kini malah digadaikan senilai Rp537 miliar ke Bank Sinarmas.

Jaka mengatakan dari step demi step di atas, peran Hendrik Tee cukup dominan. Walaupun tidak muncul sebagai direksi, komisaris, Badan Perwakilan Anggota (BPA) maupun konsultan. Tapi, dugaannya, Hendrik Tee berperan maksimal di konsultan restrukturisasi AJB Bumiputera, walaupun namanya tak muncul.

Seperti diketahui, PS menunjuk beberapa konsultan dalam proses restrukturisasi AJB Bumiputera, seperti PS dibantu konsultan, antara lain PriceWaterhouse Cooper (auditor), BNP Paribas (keuangan), Milliman (aktuaria) dan terkait restrukturisasi aset-aset properti melibatkan beberapa KJPP (kantor Jasa Penilai Publik) terakreditasi.

“Namun secara teknis, step by step, langkah yang ditempuh lebih menonjol diwarnai peran Hendrik Tee. Tujuan utamanya adalah menguasai aset properti, bisnis asuransi dan SDM lebih untuk dikuasai pada akhirnya bisa saja dijual. Dugaan saya Hendrik Tee lah yang menjadi perancang utama hingga retrukturisasi AJB Bumiputera gagal,” kata Jaka beberapa waktu lalu.

OJK membantah

Sepak terjang Hendrik Tee pada proses restrukturisasi AJB Bumiputera ternyata di bantah oleh Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani.

Enggak, dia kan cuma bagian dari konsultan yang bantu. Orang kaya,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani saat masih aktif di OJK.

Menurut kabar, Hendrik Tee dikenal menguasi dalam urusan restrukturisasi keuangan perusahaan, dia menguasai financial engineering. Meskipun, akibat aksi “gali lubang tutup lubang” melalui penerbitan surat-surat utang yang dirancangnya itu, APP akhirnya terjerat utang raksasa US$13 miliar ke para kreditornya pasca krisis ekonomi 1998 silam.

Sayang, Hendrik tidak bersedia memberikan keterangan tentang kabar keterlibatannya dalam  restrukturisasi AJB Bumiputera. Ia langsung memutus sambungan telepon, saat dikonfirmasi Katadata. Pesan singkat yang dikirimkan pun tak dijawab.

Ketika hal ini ditanyakan kepada Anggota PS Adhie M. Massardi, ia juga tak memberikan konfirmasi. Yang jelas, skema penyelamatan sudah digodok sejak 2015 dengan melibatkan beberapa konsultan, yang kemudian digodok oleh tim dari OJK. “Kalau enggak masuk logika (tidak mungkin mendapat lampu hijau),” ujarnya.

Ide besarnya adalah melakukan langkah penyelamatan tanpa melibatkan uang negara. “Pemerintah dalam kondisi kesulitan keuangan. Jangan karena kesalahan manajemen, negara yang harus turun-tangan, itu enggak benar,” katanya. Karena itulah, dipilih opsi penggalangan dana di pasar modal melalui Evergreen. Itu pun setelah dilakukan observasi dan pengujian berkali-kali.

Realitas Bumiputera

Lantas apa masalah AJB Bumiputera saat ini, setelah semua langkah yang ditempuh menemui jalan buntu? Bahkan PS malah membentuk PT AJ Bhinneka?

Sekadar me-review, sebelum proses restrukturisasi AJB Bumiputera dijalankan, pendapatan premi perusahaan asuransi paling tua di Indonesia itu masih di kisaran Rp6 triliun. Memang trend-nya terus menurun. Sejak peran direksi AJB Bumiputera diambil alih oleh PS, lewat PT AJ Bhinneka, pendapatan premi menurun drastis hanya Rp269 miliar.

Pendapatan premi PT AJ Bhinneka tersebut adalah 16 kali lebih rendah dari pendapatan premi AJB Bumiputera. Bahkan terhadap target Bhinneka sendiri hanya terealisasi 11 kali lebih rendah.

Masalahnya hari ini, sebagian besar agen, dan tentu saja pemegang polis, yang sudah berpindah ke Bhinneka, kini mayoritas sudah kembali lagi ke AJB Bumiputera. Bahkan Jaka memprediksi, dengan nama Bhinneka yang tak dikenal oleh pemegang polis lama, apalagi pemegang polis baru, maka usia Bhinneka tiga bulan ke depan penuh ketidakpastian.

“Meski berkantor di Sinarmas MSIG Tower, Bhinneka bisa hidup tiga bulan lagi saja sudah bagus,” kata Jaka.

Tinggal masalah tersisa yang belum mendapat sentuhan secara profesional maupun proporsional adalah, putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi terhadap Pasal 7 ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pada 3 April 2014 mengamanatkan pembuatan UU tentang Usaha Bersama (Mutual) paling lambat 2 Oktober 2016, belum dijalankan pemerintah. Begitu pula amanat Putusan MK tersebut, UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian bahwa ketentuan mengenai usaha bersama akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Namun, tindakan OJK yang menetapkan PS untuk AJB Bumiputera 1912 telah menimbulkan konflik hukum. Sebab, tindakan hukum pada badan usaha yang belum diatur oleh UU bukan dengan membuat penetapan pengambilalihan melalui Pengelola Statuter  atau proses pembuatan PP.

Melainkan, tindakannya mengacu kepada Anggaran Dasar badan usaha yang bersangkutan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berlaku sebagai UU.

Jadi, pembentukan PS yang berlandaskan peraturan OJK dan tindakan yang dilakukannya tersebut tidak sesuai dengan UU yang secara hierarki berada di atasnya. Pengalihan aset seharusnya terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Anggota (BPA) sebagai wakil pemegang polis sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Perlu diingat, sesuai Pasal 1338 KUHPerdata, jika belum terdapat payung hukum untuk usaha bersama (mutual) maka Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 berkedudukan sebagai UU.

Solusi ke depan

Dengan demikian, menurut pakar asuransi Irvan Rahardjo, skema restrukturisasi ternyata tidak akan menyelesaikan permasalahan pokok yang dihadapi AJB Bumiputera 1912. Ada beberapa faktor penyebab dan yang mempengaruhinya.

Pertama, ketiadaan payung hukum atas kedudukannya sebagai usaha bersama (mutual).

Kedua, solusi yang telah dilaksanakan tidak melalui due process (proses penyiapan) karena restrukturisasi mengabaikan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912. Program dan strategi restrukturisasi tidak dipersiapkan secara komprehensif, bersifat trial and error dan telah diragukan kelayakannya sejak awal.

Ketiga, terdapat risiko gangguan perekonomian nasional yang bersifat sistemik. Defisit yang semakin besar dari semula Rp 17 triliun menjadi Rp 20,16 triliun.

Keempat, tidak adanya hubungan kepemilikan dan pengendalian antara AJB Bumiputera 1912 dengan Evergreen Group. Adapun, perjanjian pembagian keuntungan antara AJB Bumiputera 1912 dengan PT AJB sebesar 40% dari laba PT AJB untuk jangka waktu 12 tahun, sangat disangsikan akan dapat terwujud. Perusahaan baru biasanya membutuhkan waktu panjang untuk menghasilkan laba dan mencapai stabilitas (going concern).

Kelima, ada ketentuan yang harus dipenuhi dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini terkait penentuan penggunaan laba yang dapat dibagikan sebagai dividen atas nama  perusahaan baru rentan terhadap praktik transfer pricing.

“Karena itu perlu ada moratorium restrukturisasi AJB Bumiputera yang salah arah ini, Komisioner OJK harus kembali ke rel agar tidak menubruk-nubruk amanat putusan MK maupun UU yang ada,” kata Irvan.

Kini nasih restrukturisasi AJB Bumiputera kembali menggantung  karena adanya kekosongan hukum. Alih-alih menjadi sehat, AJB Bumiputera kini malah harus menggadaikan Wisma Bumiputera dan Bumi Hyatt Surabaya kepada Bank Sinarmas yang diduga atas arahan Hendrik Tee.

Jaka juga mengajukan dua solusi untuk mengisi kekosongan hukum kasus AJB Bumiputera. Pertama, buat payung hukum tentang usaha asuransi mutual sebagaimana amanat putusan MK sehingga dari segi ketatanegaraan menjadi inline. Selama ini, baik OJK maupun Kementerian Keuangan tidak bisa melaksanakan amanat amar putusan MK.

Kedua, berdasarkan payung hukum usaha asuransi mutual itulah nantinya restrukturisasi AJB Bumiputera kemudian dilakukan. Bukan atas ambisi pribadi, kelompok apalagi institusi yang jelas-jelas melawan amar putusan MK.[]

3 KOMENTAR

  1. Asuransi, bank, BPJS hancur semua…. Kayaknya habis ini jual saham BUMN yg mau ambruk ke Tiongkok…. Kacau semu pengelolaan negara, apa kurang orang pinter? Atau hanya kurang orang berani dan kesatria

  2. Ulah tiga oknum OJK yg lama FD, DP dan DD, dng mencari keuntungan se saat, akhir nya ketauan juga dech belang nya , sdh banyak penzoliman terhdp Direksi Direksi yg baik jadi korban krn gara gara tdk bisa mengakomodir kepentingan bpk bpk itu. OJK skrng hrs tegas menyampaikan amar makruf nahi mungkar pasti Allah ta’ala membela bpk bpk…

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here