Ada Indikasi Penyalahgunaan Wewenang

0
115

Nusantara.news, Kota Batu – Seiring makin mendekatnya pelaksanaan Pilkada Kota Batu, Malang Corruption Watch (MCW) mencatat adanya Paslon yang jelas-jelas menyalahgunakan kewenangan.

Indikasi pelanggaran itu diungkap Wakil Koordinator  MCW Hayyi Ali Muntaha pada menjelang berakhirnya masa kampanye “Besar kemungkinan pelanggaran akan banyak terjadi minggu–minggu ini, yakni menjelang berakhirnya massa kampanye,” ujarnya saat diwawancarai langsung di kantornya, Jum’at (27/1/2017).

Pertama, perihal penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan bagi mereka yang menduduki jabatan di pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan baik melalui proyek, program, kegiatan dan bahkan pada alokasi anggaran yang menguntungkan salah satu Paslon.

Selanjutnya adalah kegiatan kampanye yang didampingi oleh pejabat daerah seperti Walikota, Wawali, DPRD, TNI/Polri, Kepala Desa. Padahal UU No. 10 tahun 2016 pasal 70 ayat 1 (a, b dan c) sudah jelas disebutkan dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: Pejabat BUMN/BUMD; ASN (aparatur sipil negara), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa lainnya.

“Tidak hanya itu, kampanye di luar jadwal dan tempat yang telah ditentukan misal di tempat umum seperti area pendidikan, kantor pemerintah, tempat ibadah  harusnya tidak boleh dijadikan tempat kampanye, namun kerap ditemukan oleh beberapa laporan warga tempat – tempat tersebut dijadikan lahan kampanye”. Imbuh Hayyi.

“Dan yang terakhir, sumber dana dan peruntukan kampanye Paslon kurang transparan dan akuntabel, Hal ini semestinya bersifat terbuka untuk dan dapat dikonsumsi publik”.  tandasnya.

Hayyi menyebut, dari lima masalah yang dia kemukakan, pihaknya merekomendasikan, antara lain pihak penyelenggara pilkada harus tegas dan aktif tanpa menunggu aduan publik, harus menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh paslon. Hayyi juga menghimbau rakyat ambil bagian dalam memantau dan mengawasi proses Pilkada.

“Pemerintah pusat bisa menerjunkan tim memantau netralitas Aparatur Sipil Negara dan penyalahgunaan lainnya. Bisa juga melapor ke kantor Malang Corruption Wacth (MCW) kami Jl. Joyosuko Metro,”  pungkas Hayyi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here