Ada Juga Pendukung Pansus KPK, Ini Orang-Orangnya

1
624
Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar (kedua kiri), Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi (kiri) dan Dossy Iskandar (ketiga kiri) berbincang dengan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (kedua kanan) dan Pakar Hukum Tata Negara Zain Badjeber (kanan) sebelum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Nusantara.news, Jakarta – Selain didukung oleh para narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin, keberadaan Pansus Hak Angket KPK DPR-RI juga mendapatkan dukungan dari Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) Badan Hukum yang merupakan sempalan dari ILUNI hasil Musyawarah Nasional, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Prof Romli Atmasasmita.

Setelah menerima sekitar 20-an orang delegasi ILUNI “Badan Hukum”, Pansus Hak Angket juga menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra pada Senin (10/7) di Ruang Rapat Kompleks DPR. Dalam pandangannya, Yusril menyebutkan DPR dapat menggunakan hak angketnya terhadap KPK. Alasannya, KPK dibentuk oleh Undang-Undang.

“Karena KPK dibentuk dengan undang-undang, maka untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang itu, DPR dapat melakukan angket terhadap KPK,” ungkap Yusril.

Yusril juga menandaskan, berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD-3) disebutkan DPR dapat melakukan angket terhadap pelaksanaan UU dan terhadap kebijakan Pemerintah.

“Apa yang mau diangket saya tidak akan jawab, bukan kewenangan saya. Tapi secara hukum tata negara, karena KPK dibentuk dengan UU, maka untuk menyelidiki sejauh mana UU pembentukan KPK sudah dilaksanakan dalam praktiknya, maka DPR dapat melakukan angket terhadap KPK,” terang Yusril.

Yusril juga menguraikan, Indonesia menganut Trias Politika dengan tiga pilar ketata-negaraan yang meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif. KPK bukan termasuk kategori yudikatif, karena bukan merupakan badan yang berhak mengadili suatu perkara, bukan pula badan legislatif karena tidak memproduksi peraturan perundang-undangan. KPK masuk dalam ranah eksekutif. Kecuali memang ada peraturan internal yang khusus dibuat untuk KPK.

Keberadaan KPK, tegas Yusril, dibentuk berdasarkan amanat dari UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat itu menyebutkan dalam tempo dua tahun sudah harus terbentuk komisi pemberantasan korupsi yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi.

“Tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah tugas eksekutif, bukan legislatif dan yudikatif,”terang Yusril.

Pandangan Yusril ini bertolak belakang dengan pandangan 132 Pakar Hukum Tata Negara yang bergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang menilai pembentukan Pansus Hak Angket KPK cacat hukum. Pandangan itu berdasarkan kajian APHTN-HAN dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.

Selasa (11/7) ini Panitia Khusus Hak Angket KPK akan bertemu Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita untuk meminta sejumlah pandangan. Romli diundang, ujar Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi dengan alasan Romli juga merupakan penggagas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

“Prof Romli perlu kami cari pendapat karena kami menduga bahwasanya dalam penyidikan, KPK itu banyak hal yang dilanggar dengan tidak mengindahkan, pertama KUHAP, kemudian dilanggar hak-hak seseorang, hak asasi seseorang,” beber Taufiqulhadi di DPR, Selasa (11/7) pagi tadi.

Taufiqulhadi memaparkan, apakah karena KPK merupakan lembaga superbody dibolehkan melakukan pelanggaran-pelanggaran, antara lain dengan melakukan pemeriksaan saksi tanpa didampingi kuasa hukum. “Kami ingin melihat dulu sejauh mana dugaan-dugaan yang kami anggap tak proporsional, tak kompatibel terhadap hak asasi manusia,” ucap politisi Partai Nasdem itu.

Pemanggilan Romli Atmasasmita dan Yusril Ihza Mahendra oleh Pansus Hak Angket KPK mendapat kecaman dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Penyebabnya tak lain karena kedua sosok itu diragukan bisa memberikan keterangan obyektif sesuai bidang keilmuwannya.

“Menurut saya mereka sulit akan objektif karena track record-nya masing-masing. Romli pernah menjadi ahli untuk BG (Jenderal Budi Gunawan), berhadap-hadapan dengan KPK. Yusril menjadi ahli dalam kasus Hartati Murdaya,” beber Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz.

Bahkan Donal Fariz menilai legitimasi Yusril dan Romli menjadi lemah karena pendapatnya bertentangan dengan 400-an guru besar se-Indonesia. “Dengan adanya 400 Guru Besar yang mendukung KPK, itu keahlian Yusril dan Romli itu menjadi tidak ada apa-apanya,” ujar Donal.

“Mereka akan mencari ahli-ahli yang searah dengan selera mereka. Yang selaras dengan keinginan pansus. Maka datanglah mereka ke napi kasus korupsi, agar kesaksian napi korupsi itu bisa menjadi alat kampanye mereka,” tuding Donal.

Selain BEM UI yang didukung oleh Iluni hasil Munas yang syah dan KM ITB, dosen-dosen Universitas Gajahmada (UGM) juga sudah bergerak. Mereka menilai kunjungan Pansus ke LP Sukamiskin sebagai simbol dukungan kepada koruptor. Tindakan ini jadi simbol bagaimana mereka mendukung para pelaku tindakan korupsi,” ujar Dekan Fakultas Hukum UGM Prof Dr Sigit Riyanto SH selaku koordinator aksi penolakan Pansus KPK, pada Senin (10/7) kemarin.

“Kalau diletakkan dalam konteks hubungan kemanusiaan, tidak masalah. Tapi kalau dimaknai sebagai tindakan politik, bernuansa politik, dan menjadi bahan bagi keputusan politik, ini harus kita sikapi dengan kritis,” ujar Sigit.

Sigit menilai apa yang dilakukan DPR adalah fakta melawan gerakan anti korupsi yang sudah begitu akut menggerogoti bangsa ini.

Bahkan Pansus, tegasnya, sejak awal tidak memiliki legitimasi baik secara legal maupun moral. Untuk itu pihaknya terus mengumpulkan tandatangan dukungan dari dosen-dosen di kampusnya. Pada Senin (10/7) kemarin sudah terkumpul 400 tanda-tangan. Tergetnya, pada 17 Juli nanti terkumpul tanda-tangan menolak Pansus Hak Angket KPK. []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here