Ada Kejanggalan, DPRD Bahas Pengelolaan Anggaran RSUD Genteng

0
156

Nusantara.news, Banyuwangi – Anggaran Jasa Pelayanan (JP) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Genteng, menjadi fokus bahasan rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyuwangi.

Dalam rapat kerja Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, yang digelar Kamis (30/3/2017) kondisi penganggaran di RSUD Genteng menjadi pembahasan khusus karena ada beberapa kejanggalan. “Kita mendapat laporan bahwa anggaran JP RSUD Genteng ada kejanggalan dan saat ini sedang diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Jawa Timur,” ungkap Sekretaris Komisi III DPRD Banyuwangi, Syamsul Arifin.

Dalam rapat yang membahas mitra kerja eksekutif Komisi I DPRD Banyuwangi tersebut, terdapat dugaan kecurangan yaitu tentang pemberian dana JP tiap dua bulan sekali kepada karyawan RSUD Genteng. Sampai saat ini, belum ada regulasi yang memperbolehkan manajemen rumah sakit milik Pemerintah Daerah memberikan nominal uang diluar gaji kepada karyawan.

“Seharusnya jika ada RSUD Genteng ada pemasukan kan langsung diserahkan ke Kas Daerah. Dan yang berhak memberikan dana apapun ke karyawan ya Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Kondisi ini sangat disayangkan oleh pihak legislatif. Menurutnya, peyalanan RSUD Genteng selama ini cukup optimal. “Dalam rapat sebelumnya, pelayanan RSUD Genteng kita nilai bagus, kita waktu itu tidak tahu ada dana JP, makanya hal ini akan kita bahas dalam rapat pimpinan juga,” tegas Syamsul.

Dana JP merupakan uang hasil pelayanan pasien dan penjualan obat rumah sakit yang diberikan setiap dua bulan sekali kepada seluruh karyawan. Besarannya berbeda-beda, tergantung jabatan, bagian serta banyaknya jumlah pasien dan penjualan obat rumah sakit. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here