Adakah ‘Hoax yang Membangun’, Pak Djoko?

1
256
Djoko Setiadi dilantik menjadi ketua Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Nusantara.news, Jakarta – Mengawali 2018 sebagai tahun politik, pemerintahan Jokowi langsung membuat dua kehebohan sekaligus. Pertama, saat meresmikan kereta api Bandara Soekarno-Hatta (2 Januari). Tidak biasanya pada acara resmi, presiden mengenakan kaus oblong lengan panjang berwarna merah, celana jeans biru tua, dan sepatu kets merah marun bermerek asing (Nike). Penampilan “gaul” Presiden Jokowi sontak menjadi keriuhan netizen: banyak yang memuji, namun tak sedikit yang mengeritik soal kepantasan dan nasionalisme kostum kepala negara.

Kehebohan kedua, saat Presiden Jokowi melantik kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Djoko Setiadi, di Istana Negara, Rabu (3 Januari). Kali ini, pemicunya Djoko Setiadi. Bagaimana tidak? Dalam pernyataannya kepada wartawan usai pelantikan, pengagum Roebiono Kertopati (Bapak Sandi Indonesia) ini mengajak untuk memerangi hoax tapi membiarkan hoax yang ‘membangun’. Dia mengatakan, “Tentu hoax ini ada yang positif dan negatif. Kalau hoax membangun, ya, silakan saja,” ucapnya.

Djoko tampaknya tak bisa membedakan antara hoax dan kritik. Hoax, yang identik dengan informasi sesat, tentu tak mungkin membangun apa pun selain kebingungan dan kesimpangsiuran. Pernyataannya yang keblinger tersebut menandakan pucuk pimpinan lembaga yang menangani keamanan cyber negara itu kurang paham definisi dan bahaya hoax yang kini kian marak berseliweran di dunia maya. Komentar sekenanya yang disampaikan Djoko itu bisa juga lantaran dirinya gagap berbicara di depan media. Maklum saja, jejak kariernya di lembaga sandi selama ini, membuatnya terbiasa bekerja silent dan nyaris tak tampil melayani wawancara dengan wartawan.

Tak pelak, ucapannya itu menjadi viral dan menuai ‘badai’ di media sosial. Mayoritas berupa sindiran, baik itu tajam maupun jenaka. Tagar ‘hoax membangun’ pun menjadi trending topic di Twitter. Simak beberapa di antaranya: “Presiden @jokowi telah melaksanakan janji kampanyenya utk menyelesaikan kasus2 pelanggaran HAM masa lalu, kasus Trisaksi, Semanggi I – II, Petrus, Tanjung Priok, Talangsari, kasus 1965, Pulau Buru, Papua, pembunuhan Munir, Marsinah, penculikan aktivis, dll #HoaxMembangun.”

Ada lagi, “Kamu nggak gendut, kamu itu hanya seseorang yang menghargai makanan #HoaxMembangun.“ Atau yang lain lagi, “Eh, sudah pada dengar belum pemerintah baru umumkan kalau besok itu jadi hari libur Nasional??? Asyiikk.. Liburan lagi..#HoaxMembangun.” Praktis, Djoko menjadi pejabat yang paling banyak ‘dihadiahi’ satir lucu-lucu oleh para netizen di hari pelantikannya.

Sementara itu, menanggapi pernyataan ‘hoax membangun’ yang dilontarkan Kepala BSSN Djoko Setiadi, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebutnya sebagai preseden buruk dan berbahaya. Dia khawatir, pembentukan BSSN akan dijadikan ‘alat’ pemerintah.

“Saya khawatir BSSN mau dipakai sebagai alat penggalangan. Saya juga dengar dia pengin dibolehkan bikin hoax dan boleh nangkap. Itu bahaya,” ucapnya.

Komentar juga datang dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Mohammad Iqbal, dirinya sanksi ada hoax yang bersifat membangun. Menurutnya, selama ini hoax merupakan tindakan merugikan dan harus diberantas. “Hoax yang membangun itu apa dulu? Mana ada. Hoax itu berita yang nggak benar, pasti ada yang dirugikan di situ,” kata Iqbal.

Beberapa kalangan lain pun tak ketinggalan, umumnya merespons dengan nada menyesalkan dan was-was. Mulai dari anggota legislatif (DPR dan DPD), Presiden PKS, Gerindra, sosiolog, hingga ahli digital forensik. Menyesalkan, sebab kualitas wacana ketua BSSN terkait hoax tak sehebat tugas yang diembannya. Was-was, karena di samping frasa ‘hoax membangun’, Djoko juga menyatakan akan menindak ujaran kebencian dan kata-kata yang terlalu menjelek-jelekkan pemerintah.

Padahal, dalam negara demokrasi seperti Indonesia, kritik sekeras apapun kepada penguasa adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi dan dibatasi undang-undang. Selama kritik itu berdasarkan fakta dan tidak menjurus kepada fitnah dan pembunuhan karakter, tidak boleh sama sekali dikategorikan sebagai hoax apalagi dituduh makar atau upaya untuk menjatuhkan pemerintah.

Karena itu, BSSN harus bisa membedakan dengan tegas antara kritik kepada penguasa dengan produksi dan penyebaran konten hoax karena keduanya adalah hal yang sangat jauh berbeda. Jangan sampai kehadiran badan yang dibentuk presiden dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, malah mengancam demokrasi yang sudah ‘berdarah-darah’ diperjuangkan.

Orang lantas menafsirkan, yang dimaksud hoax membangun ala ketua BSSN adalah hoax yang menguntungkan pemerintah. Tak heran, dalam kondisi pemerintahan yang terkesan antikritik dan tak berimbang, pabrik hoax yang diproduksi para buzzer pro-pemerintah bisa jadi dibiarkan dan tetap dipelihara. Maka benar apa yang disampaikan pakar filsafat dan logika Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia Rocky Gerung, bahwa sesungguhnya yang memiliki kemampuan paling dahsyat dalam memproduksi hoax adalah penguasa.

Hoax terbaik adalah hoax versi penguasa. Peralatan mereka lengkap: statistik, intelijen, editor, panggung, media, kau tambah sendiri deh,” ujar Rocky, beberapa waktu lalu.

Sadar ucapannya kontroversial, Djoko kemudian menyampaikan permintaan maafnya ke publik. “Kalau sudah sedemikian jauh, saya sebagai manusia harus minta maaf”. Namun seakan tak ingin kehilangan muka, permintaan maaf itu pun masih dibumbui “ngeles” (berkilah). Djoko mengatakan bahwa pernyataannya itu hanya pancingan untuk mengetes reaksi publik yang ternyata sangat peka. Menurutnya, publik terlalu serius dalam menanggapi pernyataannya soal hoax membangun.

Pernyataan lanjutan Djoko yang meralat perihal ‘hoax membangun’ itu, dengan alasan demi menarik perhatian media dan reaksi publik, tetap tidak mampu menghapuskan kontroversi yang sudah ia buat. Kecuali Djoko ingin disejajarkan dengan selebritas sensasional, tidak ada perlunya ia menarik perhatian khalayak.

Namun lepas dari klarifikasi itu, pemahaman compang-camping Djoko membuat kita ragu apakah dia mampu memimpin Badan Siber. Apalagi tugas badan yang dibentuk dari peleburan Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informatika di Kementerian Komunikasi dan Informatika ini bukan main-main. Ia harus menangani semua urusan keamanan dunia cyber di Indonesia, dari pencegahan hingga perbaikan sistem akibat serangan cyber.

Sungguh disayangkan kesalahkaprahan Djoko membuat Badan Siber sibuk menghabiskan waktu dan anggaran sekadar untuk memantau hoax di media sosial. Padahal permasalahan di dunia maya, tak hanya soal hoax. Pencurian data riil yang terjadi di Indonesia, misalnya, justru lebih mengancam kedaulatan dunia siber seperti kasus “Nigerian Scammer” (Tipuan Nigeria).

Jadi, mau apa Pak Djoko? []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here