ADD Rawan Penyimpangan, 8 Perangkat Desa di Kabupaten Malang Diperiksa

0
158

Nusantara.news, Kabupaten Malang – Alokasi Dana Desa (ADD) rawan penyalahgunaan. Pasalnya, sistem akuntabilitas dan juga pengawasan dari masyarakat setempat yang kurang maksimal, karena di perdesaan tingkat pemahaman mengenai pemerintahan belum sepenuhnya merata di kalangan masyarakat.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI, Eko Sandjojo mengungkapkan, ada ratusan kepala desa yang terjerat kasus dana desa atau tepatnya ada sekitar 226 kepala desa se Indonesia. “Sekitar 225 kasus pengelolaan dana desa, berdasarkan pada laporan yang masuk ke saya, hingga saat ini dalam tahap follow up,” ungkap Eko.

Melihat celah penyalahgunaan dana desa tersebut, Inspektorat Kabupaten Malang melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 16 desa yang terindikasi menyalahgunakan dana desa sejak Januari 2017 .

Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti mengatakan, tindakan tersebut memang dilakukan sebagai upaya untuk menggali lebih dalam laporan warga atas dugaan penyelewengan pengelolaan dana desa. “Sudah sejak Januari kita terus mendalami berbagai laporan masyarakat atas dugaan penyelewengan dana desa. Akhirnya terakumulasi menjadi 16 desa,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini sudah ada 8 desa yang telah masuk proses di kepolisian dan dilakukan pemeriksaan, karena telah terbukti dengan jelas adanya indikasi penyalahgunaan.” Jangka waktu 60 hari sudah selesai. Jadi, yang 8 desa itu masuk tahap pemeriksaan di kepolisian,” ujar Tridayah

Beberapa informasi yang dihimpun dari pihak Inspektorat, desa yang terindikasi dalam penyalahgunaan dana desa adalah Desa Kedungbanteng dan Desa Klepu yang berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Desa Jeru di Kecamatan Tumpang, Desa Kasri di Kecamatan Bululawang dan Desa Bocek di Kecamatan Karangploso, sementara sisanya  beberapa desa di Kecamatan Dampit, Wajak dan Tajinan.

Tridiyah, dengan meminta semua pihak untuk mengedepankan azas praduga tak bersalah sebelum ada keputusan hukum tetap, mengatakan, “Untuk langkah selanjutnya kami akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengawal hal ini, Tetapi sekali lagi ini masih dalam proses pemeriksaan,” pintanya.

Ia berharap harus adanya keterlibatan aktif masyarakat guna mencegah dan meminimalisir kebocoran dana desa. “Total tiap desa yang mengelola dana rata-rata Rp1,3 Miliar. Karena itu kita berharap seluruh masyarakat juga proaktif melakukan pengawasan,” harap Kepala Inspektorat Kabupaten Malang tersebut. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here