ADPPI: BOOT dan Harga Patokan BPP Melanggar UU Panas Bumi

0
310
Ilustrasi

Nusantara.news, Jakarta – Sistem kerja sama BOOT dan penentuan harga listrik yang dibeli PLN berdasarkan harga patokan BPP dinilai melanggar UU No.21 Tahun 2014 tentang panas bumi.

Demikian siaran pers Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (ADPPI) yang diterima nusantara.news, Jumat (10/2) ini. Sebagaimana diketahui, kedua peraturan itu tertuang dalam Permen ESDM No.10 Tahun 2017 dan No.12 Tahun 2017.

“Apabila kedua regulasi itu dipaksakan, kami khawatir justru  akan menghambat kinerja pengusahaan panas bumi dan menciptakan persaingan yang tidak sehat,”ungkap Ketua Umum ADPPI Hasanuddin.

Berkenaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) menggunakan pola kerjasama “Membangun, Memiliki, Mengoperasikan dan Mengalihkan” (Build, Own, Operate and Transfer/BOOT) sebagaimana Pasal 4, ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Pasal 11, ayat (7) Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik dinilainya bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 27 UU No.21 Tahun 2014 tentang panas bumi.

Sebab, imbuh Hasan, Badan Usaha mempunyai hak Membangun, Memiliki dan Mengoperasikan (Build, Own and Operate/BOO) karena mendapatkan Izin Panas Bumi melalui mekanisme penawaran Wilayah Kerja dan tidak dapat dialihkan kepada Badan Usaha Lain.

Hasan menilai, pola kerjasama BOOT hanya bias diberlakukan kepada Badan Layanan Umum atau BUMN yang bergerak di bidang panas bumi yang mendapatkan penugasan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28 UU No.21 Tahun 2014.

Pola BOOT, terang Hasan, sudah ketinggalan zaman karena mirip dengan Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract/JOC) yang diatur dalam Kepres No.45 Tahun 1991.

Memang, Hasan sepakat penentuan harga panas bumi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi, tatacara dan penetapan harga diatur oleh pemerintah dengan mempertimbangkan harga keekonomian. Namun Hasan menolak bila penentuan harga energy panas bumi disamakan dengan penentuan harga energy terbarukan lainnya.

Sebab dalam mendapatkan energi listrik panas bumi, tandas Hasan, melalui proses dan tahapan tersendiri yang berbeda dengan energi terbarukan lainnya.

“Oleh sebab itulah dibuat Undang-Undang Panas Bumi, sebagai pengaturan lex specialist, baik specialist dalam proses dan tahapan, maupun dalam penentuan harga energi. Lex specialist penentuan harga diatur secara khusus dengan mempertimbangkan harga keekonomian,”ointa Hasan.

Apabila pola kerjasama BOOT dipaksakan dengan melanggar UU, papar Hasan, selain menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengusahaan panas bumi, juga akan menciptakan persaingan yang tidak sehat sehingga menghambat investasi panas bumi.

Ketidakpastian ini juga akan berakibat daerah kehilangan kesempatan mendapatkan hasil dari pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung (PLTP).

Untuk itu Hasan menghimbau,  sudah saatnya Kementerian ESDM mempertimbangkan usulan Wilayah Kerja Panas Bumi yang exsisting diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi dan mempertimbangkan kepemilikan saham pemerintah daerah pada setiap lapang panas bumi di Indonesia. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here