Penahanan Karen Agustiawan (2)

Adu Kuat Aksi Korporasi Vs Tindak Pidana Korupsi

1
105
Mantan Dirut Karen Agustiawan merasa sudah menguntungkan Pertamina triliunan merasa diperlakukan tidak adil hanya karena merugikan perseroan sekitar Rp568 miliar dalam investasi di Blok BMG Australia.

Nusantara.news, Jakarta – Penahanan mantan Dirut PT Pertamina (Persero) Karena Galeila Agustiawan terkait tuduhan merugikan perseroan dalam kasus akuisisi Blok BMG Australia penuh spekulasi. Karena dimata perseroan itu adalah aksi korporasi, tapi dimata Kejaksaan Agung dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Manakah yang lebih kuat, alibi aksi korporasi atau tudingan tindak pidana korupsi? Inilah fakta-fakta yang bisa menjelaskan menurut Aussie Gautama, mantan staf ahli Dirut Pertamina pada masa Dwi Soetjipto, pengganti Karen Agustiawan.

“Kami sangat memprihatinkan tindakan penyidik Kejaksaan Agung yang mengkualifikasikan aksi korporasi Pertamina tahun 2009 sebagai tindak pidana korupsi karena beberapa hal,” menurut analisa Aussie Gautama, mantan Staf Ahli Dirut Pertamina.

Pertama, akuisisi PI blok BMG merupakan aksi korporasi. Akuisisi PI blok BMG telah melalui proses due dilligence secara hati-hati dan mengikuti kaidah-kaidah industri migas yang berlaku. Meskipun akuisisi PI blok migas sudah dilakukan dengan hati-hati, aksi korporasi tersebut tetap memiliki resiko sebagaimana lazimnya resiko bisnis hulu migas yang dihadapi perusahan migas taraf dunia. Oleh karena itu, resiko yang dihadapi di dalam akuisisi PI blok BMG murni merupakan risiko bisnis hulu migas.

Kedua, akuisisi PI blok BMG telah mendapatkan persetujuan internal Pertamina, khususnya persetujuan dari Dewan Komisaris Pertamina sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pertamina.

Ketiga, Direksi, Komisaris dan Pekerja Pertamina yang terlibat dalam proses akuisisi blok BMG tidak memiliki konflik kepentingan apalagi menerima/dijanjikan sesuatu dari pihak manapun dalam pelaksanaan akuisisi PI blok BMG. Akuisisi PI blok BMG semata-mata dilaksanakan untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas Pertamina dan Indonesia.

Keempat, BPK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaaan dengan tujuan tertentu atas kegiatan Investasi Hulu Pertamina. Di dalam pemeriksaaan tersebut, akuisisi blok BMG merupakan salah satu kegiatan yang diperiksa dan tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam proses akuisisi PI blok BMG.

Kelima, Kementerian BUMN selaku representasi Pemerintah sudah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab hukum sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada dewan komisaris dan dewan direksi Pertamina atas akuisisi PI blok BMG.

Keenam, mengutip pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara 62/PUU- IX/2013 tanggal 3 Februari 2014 dalam perkara uji materi UU BUMN dan Keuangan Negara dinyatakan  bahwa: “paradigma pengawasan negara dimaksud harus berubah, yaitu tidak lagi berdasarkan paradigma pengelolaan kekayaan negara dalam penyelenggaraaan pemerintahan (government judgement rules) melainkan berdasarkan paradigma usaha (business judgement rules)”.

Oleh karena itu, aksi korporasi Pertamina ini harus diuji dengan menggunakan prinsip-prinsip business judgement rules bukan dengan menggunakan UU Tindak Korupsi.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, Aussie Gautama berpendapat bahwa, risiko yang dialami Pertamina pada akusisi PI Blok BMG merupakan risiko bisnis hulu yang dialami oleh seluruh perusahaan migas dunia.

Selain itu, Pertamina bukan merupakan satu-satunya pihak yang mengalami risiko bisnis di blok BMG. Para pemegang PI lainnya di blok BMG juga mengalami risiko yang sama. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang diuntungkan akibat risiko bisnis di blok BMG ini.

Apabila aksi korporasi seperti ini dianggap sebagai tindak pidana korupsi maka hal ini akan menjadi preseden buruk dan kemunduran bagi investasi hulu migas di Indonesia mengingat banyaknya pengeboran yang belum berhasil.

Tindakan hukum terhadap aksi korporasi ini akan berimplikasi kepada takutnya Direksi BUMN saat ini untuk melakukan investasi karena jika gagal akan berpotensi di pidana oleh penegak hukum. Hal ini secara langsung akan mempegaruhi pertumbuhan iklim investasi di Indonesia.

Tudingan Kejagung

Sementara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman menegaskan Karen disangka melanggar aturan terkait investasi yang dilakukan pada 2009. Investasi PT Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia diduga menyimpang mulai dari tahapan pengusulan investasi.

Investasi dilakukan dengan pembelian sejumlah aset ROC Oil Company Ltd di blok Basker Manta Gummy. Pengusulan investasi itu, disebut Kejagung, tidak sesuai dengan pedoman investasi dalam pengambilan keputusan, yakni tidak melakukan kajian kelayakan dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris.

“Investasi pembelian sudah berjalan tapi nggak membawa hasil, istilahnya rugi Pertamina,” demikian tegas Jampidsus.

Adi meminta tim penyidik cepat merampungkan berkas perkara Karen untuk segera dilimpahkan ke tahap penuntutan. Selain Karen, Kejagung sudah menetapkan sejumlah tersangka lain, termasuk mantan Direktur Keuangan Pertamina Frederick ST Siahaan.

“Langkah selanjutnya, tim penyidik menyelesaikan ini dan semoga dalam waktu dekat segera dilimpahkan ke pengadilan,” katanya.

Sampai di sini publik tentu masih bingung, antara argumentasi aksi korporasi dengan tudingan tindak pidana korupsi sama kuat. Tinggal pengadilan lah yang akan membuktikan kalau kasus ini benar atau salah, atau kasus yang diada-adakan yang justru ingin menyelamatkan Karen.

Karena ada opsi agar kasus ini diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar prosesnya lebih fair, transparan dan tepat sasaran.[]

1 KOMENTAR

  1. Akuisisi dilakukan Mei 2009, satu tahun kemudian (2010) BMG dinyatakan berhenti beroperasi.
    Seharusnya tim investasi Pertamina yang melakukan due diligence membaca laporan audit BMG tahun 2008, ketika kajian investasi dalam proses. Lazimnya, laporan auditor akan memodifikasi laporan auditnya jika BMG diragukan akan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya “dalam jangka waktu pantas” Pernyataan Standar Atestasi (PSA) No. 30 Seksi 341. Jika auditor BMG tahun 2008 tidak memodifikasi laporan auditnya, maka Pertamina dapat mengajukan tuntutan kepada auditor in charge atas BMG tahun 2008. Namun jika ternyata auditor in charge BMG tahun 2008 sudah memodifikasi laporan auditnya atas concern kelangsungan usaha BMG dalam jangka waktu pantas, maka tim due diligence Pertamina lah yang bertanggung jawab.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here