Adu Kuat Tim Hukum Prabowo dan Jokowi di MK

0
290
Kiri ke kanan: Bambang WIdjayanto, Denny Indrayana, Arsul Sani dan Yusril Ihza Mahendra

Nusantara.news, Jakarta- Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga telah mengajukan perbaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukannya. Dalam salah satu perbaikannya, mereka menyinggung status calon wakil presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dua bank berpelat merah.

Salah satu anggota Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Denny Indrayana mengatakan, pihaknya melihat itu adalah masalah yang prinsipil. Dia juga enggan menjelaskan kapan pihaknya menemukan yang dianggap masalah tersebut. Karena memang pada saat pendaftaran, tidak ada pernyataan mundur dari kepengurusan di BUMN.

"Begini, saya tidak bicara kapannya, karena esensinya kita menemukan, ini persoalan yang prinsipil. Yang kami dapatkan, memang pada saat pendaftaran pun tidak dicentang, mundur sebagai pengurus BUMN, karena itu kami sampaikan," ucap Denny, Selasa (11/6/2019).

Ketua Tim Advokasi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengatakan persoalan posisi Ma'ruf sebagai komisaris di bank BUMN yang dipermasalahkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sengketa Pemilu 2019 sudah basi alias kedaluwarsa. Mantan Menteri Kehakiman itu juga mempertanyakan tim Prabowo-Sandiaga yang mempersoalkan persyaratan pencalonan setelah Pilpres berlangsung.

"Mempertanyakan hal itu sudah lewat waktu alias kedaluwarsa. Itu masalah administratif terkait persyaratan calon. Ketika KPU sudah verifikasi dan putuskan calon memenuhi syarat, maka jika calon lain keberatan, mereka dapat mengajukan keberatan itu ke Bawaslu. Salah alamat dengan mempersoalkan masalah administrasi Pilpres 2019 ke MK,” paparnya.

Jika ditelisik, hal ihwal status Ma’ruf Amin yang dipersoalkan memang sejatinya harus diadukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ranah MK. MK tidak berwenang memeriksa hal tersebut. Kewenangan MK adalah memeriksa perselisihan hasil Pilpres bukan memeriksa persyaratan administratif.

Tentunya masalah itu harus dilaporkan ke Bawaslu sejak Agustus lalu saat pendaftaran paslon Pilpres 2019, bukan saat ini ketika pilpres sudah selesai. Selain ke Bawaslu, persidangan soal syarat administrasi ini juga bisa dibawa ke PTUN.

Tampaknya tim hukum 02 harus lebih fokus pada substansi perkara yang menjadi ranah MK agar perjuangan hukum terkait kecurangan Pilpres 2019 bisa dibuktikan. Perlu lebih banyak meminta masukan dari para pakar, menggali bukti-bukti yang kuat, serta mempelajari kemungkinan-kemungkinan serangan balik dari tim hukum 01. Terlebih di tim hukum lawan ada sosok Yusril, pakar hukum tata negara yang dikenal lihai dan berpengalaman. Belum lagi Asrul Sani, Sekjen PPP seklaigus pengacara cerdas jebolan kantor lawyer ternama.

Menurut Sekretaris Tim Hukum TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan, Tim Hukum TKN memiliki empat komponen yang akan masuk sebagai pihak terkait dari tim hukum pasangan calon Jokowi-Ma'ruf. Pertama, dari partai-partai pendukung koalisi. Kedua, direktorat hukum dan advokasi yang selama ini mendampingi pasangan calon 01.

Ketiga, tim dari Prof Yusril Ihza Mahendra yang juga jadi kuasa hukum 01. Keempat, para advokat yang profesional yang ingin bergabung membantu sengketa pilpres. Jumlahnya 33 lawyer dari empat komponen itu yang masuk tim kuasa hukum. Di antaranya, Tri Medya Pandjaitan, Arteria Dahlan, Teguh Samudra, Luhut Pangaribuan, dan beberapa tim ahli dan materi.

Lantas bagaimana menilik kekuatan tim hukum kedua kubu?

Pakar Hukum Tata Negara dan Guru Besar IPDN, Prof Juanda mengatakan komposisi pengacara di kubu 01 maupun 02 sama-sama imbang. "Bung Yusril di 01 itu kan mantan Menteri Kehakiman dan HAM. Di 02, ada mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto, serta ada mantan Wamenkumham Denny Indrayana.‎ Saya melihat ini ada perimbangan kekuatan di tim pengacara 01 dan 02," ungkapnya.

Profil Tim Hukum Prabowo-Sandi

Tak kalah beken, pengacara di tim hukum BPN juga memang duduk nama-nama mumpuni. Awalnya, ada nama Imanputra Siddin serta Rikrik Rizkiyana yang beredar sebagai anggota. Namun, belakangan ketua Tim Hukum 02 Bambang Widjojanto memastikan ada tujuh orang lain yang menjadi anggota. Mereka adalah Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, dan Zulfadli.

Bambang Widjojanto alias BW bukan sosok asing dalam menangani sengketa politik. Sebagai pengacara, BW pernah memenangkan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah di MK pada 2010. Saat itu, pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto diputuskan sebagai pemenang Pilkada setelah BW menggugat ke MK.

BW juga pernah menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan pendiri Kontras bersama almarhum Munir. Dia termasuk pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Kontras, dan Indonesian Corruption Watch. Saat ini BW menjabat sebagai Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pencegahan Korupsi. Ia memiliki kepakaran di hukum pidana dan hak asasi manusia (HAM).

Berikutnya, ada Denny Indrayana yang masuk dalam tim hukum 02. Denny sebelumnya adalah Wakil Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia era Susilo Bambang Yudhoyono. Denny juga merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) dan pernah menerbitkan buku berjudul 'Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi'.

Lalu ada Luthfi Yazid, pengacara profesional yang pernah menjadi partner dari Ihza & Ihza Law Firm pimpinan Yusril Ihza Mahendra. Luthfi menjadi kuasa hukum korban perusahaan biro umrah yakni First Travel menghadapi trio bos First Travel dengan tuduhan berlapis yakni penipuan, penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ia memulai karier hukum sebagai asisten Prof Iur Adnan Buyung Nasution, pengacara di Pusat Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), dan kemudian pindah ke praktik hukum komersial di berbagai firma hukum.

Nama Iskandar Sonhadji juga pernah beredar sebagai calon pimpinan KPK pada 2007 lalu. Ia adalah rekan Bambang Widjajanto ketika menjadi kuasa hukum Ujang Iskandar dalam sidang sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. 

Sedangkan Teuku Nasrullah mencuri perhatian ketika menjadi kuasa hukum mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Angelina Sondakh dalam kasus korupsi Wisma Atlet di Hambalang, beberapa tahun silam. Ia masih aktif mengajar sebagai dosen hukum pidana di Universitas Indonesia (UI).

Lainnya, Iwan Satriawan. Sarjana jurusan Hukum di Universitas Gadjah Mada ini kini tercatat sebagai dosen program Internasional Hukum dan Syariah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Adapun Zulfadli merupakan pengacara lulusan Universitas Indonesia (UI) dan sempat berkarier sebagai Deputy Managing Partner di kantor hukum Yusril Ihza Mahendra, yakni Ihza & Ihza pada 2001-2002. Spesialisasinya sebenarnya di bidang pasar modal, litigasi, hingga merger dan akuisisi.

Terakhir, Dorel Amir. Ia pernah berurusan dengan MK tahun lalu dalam gugatan terhadap Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Gugatan tersebut ditujukan pada pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang hanya dua periode.

Dari delapan nama tim hukum BPN, yang berkaitan dengan sengketa politik jika merujuk pada kepakaran hanya Denny yang menguasai hukum tata negara. Selebihnya tercatat pakar di bidang hukum pidana, internasional, lingkungan, ekonomi, dan hak asasi manusia.

Pun begitu, beberapa nama dalam tim juga berpengalaman berperkara di MK dan pernah memenangkan gugatan. Hanya saja, untuk mematahkan tim hukum lawan yang dikomandoi Yusril, BW dan tim harus lebih fokus serta menohok ke jantung persoalan.

Lalu kubu manakah yang berhasil memenangkan gugatan Pilpres 2019? Kita tunggu pada 28 Juni mendatang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here